Konflik Suporter

AKAR KONFLIK SLEMANIA DAN BRAJAMUSTI DALAM PERSEPAKBOLAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

By:

Febriana Muryanto[1]

 

ABSTRACT

Conflict within the soccer is a conflict frequently happens in Indonesia. This functional conflict is not a problem when the destructive conflict does not exist. However, the functional conflict has increased to the destructive conflict between supporters in Indonesia, especially in the resident of Yogyakarta. The conflict between Slemania and Brajamusti is an example of conflict happens within the supporters. It has happened since 2001. Therefore, this study aims to describe the factors of the emergence of the conflict, kinds of the conflict, and the effects of the conflict within the supporters, either Slemania or Brajamusti.

This study is a qualitative descriptive which used the primary data resource. The informants and respondents were chosen by using the key person technique with the snowball sampling. The secondary data resource was collected by using documentation and references carried by the internet and print media, and the official record. Data in this study were collected by moderate observation, semi-structured interview, documentation and the official record. In addition, the sampling technique was the purposive sampling. The validity of the data utilized the observation technique, triangulation, intensive monitoring and discussion with the partners. In addition, the data were analyzed by using Huberman and Miles interactive analysis.

The result of this study showed that the conflict between Slemania and Brajamusti has happened since 2001. The factors emerge by (1) provocateurs around the supporters. Because there are a lot of members either from Slemania or Brajamusti, they have impacted on the difficulty of control. Moreover, the security guard repressive behavior was also the additional of its factor. (2) The level of team, both Slemania and Brajamusti are the legal supporters of PSS and PSIM. The conflict happens among them is related to the increases and decreases of both team levels. It appears the animal power of the supporters. Moreover, when the result is not as expected, the disappointment and worry will approach them. (3) Derbi (two or more team in a region), Slemania and Brajamusti are almost in same level. Therefore, both of these big supporter organizations physically often meet. (4) Performance of the competition. The kinds of conflicts are songs which containing racism, fighting, and threats. Moreover, the effects of these conflicts are injury, phobia, finance, closed relationship in a team (ashobiyah), and accommodation.

Keywords: Supporters, Slemania, Brajamusti, Conflict

[1] Dosen Jurusan Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Kartika Bangsa Yogyakarta.

  1. Pendahuluan

Sepakbola adalah olahraga yang mempunyai karakteristik tersendiri, yakni dengan adanya suporter (kelompok pendukung). Pada dasarnya kompetisi adalah sebuah bentuk dari pada konflik.Kompetisi menunjukan konflik atas kontrol sumber daya atau keuntungan yang dikehendaki pihak lain walaupun kekerasan fisik tidak terlibat (Abercrombie¸Hill dan Turner, 2010: 105). Kompetisi tertata adalah konflik damai atau dalam bahasa Coser disebut dengan konflik fungsional. Konflik tidak perlu dipermasalahkan jika konflik tersebut tidak menimbulkan berbagai masalah, namun secara empiris, konflik antara kesebelasan sepakbola merambah ke konflik destruktif antar suporter. Kerusuhan antar suporter merupakan contoh kongret terjadinya konflik yang destruktif di dunia persepakbolaan. Fanatisme suporter terhadap kesebelasan ini menimbulkan berbagai gesekan kepentingan antar suporter. Gesekan-gesekan ini membawa konsekuensi lahirnya keributan (tawuran) antar suporter.

Konflik antar suporter ini sangat berbahaya, karena konflik ini melibatkan banyak anggota dan bersifat horizontal. Kerusuhan antar suporter cenderung meningkat dan semakin anarkis, antara lain bentrok antara  suporter Persita Tangerang dan Pesitara Jakarta Utara, yang kemudian merambah bentrok dengan aparat keamanan yang sedang bertugas. Saling lempar batu dan adu fisik pun tidak dapat dihindari (Kabar Pagi, TvOne, pukul 05.12 WIB).

 Tabel 1

Konflik destruktif antar suporter sepakbola pada tahun 2005-2008

No Tanggal Kejadian
1 25 April 2005 Persekapas Pasuruan dan Arema Malang.
2 14 Juli 2005 Aremania dan The Jak.
3 1 Agustus 2005 Persikaba vr PSM Makasar
4 8 Agustus 2005 Persigo Gorontalo dan Persiwa Wamena
5 9 Agustus 2005 Aremania dan Persikabpas
6 4 September 2005 The Jak dan Viking
7 20 September 2005 The Jak dan Bonek
8 25 September 2005 The Jak dan Persipura Mania
9 13 Maret 2006 Jetmania dan Panser Biru
10 4 September 2006 Bonek dan Aremania
11 14 Maret 2007 Benteng mania dan The Jak
12 23 Desember 2007 LA Viola dan Slemania
13 16 Januari 2008 Persiwa Mania dan Aremania
14 6 Februari 2008 Persipura dan The Jak
15 17 November 2007 Slemania dan Brajamusti
16 13 September 2008 Aremania dan PKT Bontang
17 11 Oktober 2008 Slemania dan Brajamusti

Sumber : Suyatna ”Suporter Sepakbola Indonesia Tanpa Anarkis, Mungkinkah?” (2007: 6), http://www.ongisnade.net/web/2008/09/14/review-foto-pertandingan-arema-malang-vs-pkt-botang, diakses tanggal, 13 desember 2008 jam 00.04 WIB, dan http://koranjogja.com/web/index.php?option= com, diakses tanggal, 08 januari 2009 jam 22.31 WIB.

Konflik destruktif mempunyai relevansi dengan derbi (beberapa keselasan yang ada dalam satu wilayah/daerah). Salah satunya adalah derbi Yogyakarta. Derbi Yogyakarta melibatkan dua kelompok suporter besar, yakni Slemania (PSS) dan Brajamusti (PSIM). Konflik kedua suporter ini berlangsung sejak tahun 2001 hingga sekarang. Berbagai pemukulan, penghadangan, intimidasi serta bentuk konflik lain sering berlangsung antara kedua suporter tersebut.

  1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan key person dan Snow ball Sampling serta di dukung dengan official record. Proses pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah responden dalam penelitian ini ada 18 responden, yang meliputi pengurus dan anggota Slemania dan Brajamusti.

  1. Persepakbolaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah otonom yang terdiri dari satu kotamadya (Yogyakarta) dan empat kabupaten (Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul). Dari kelima daerah wilayah DIY tersebut, kesebelasan tiga diantaranya sudah berhasil masuk ke kompetisi bergengsi di Indonesia, yakni Liga Utama dan ISL (Indonesia Super Leagu). Saat ini dari ketiga kesebelasan tersebut yang mempunyai catatan konflik destrktuf para suporternya adalah antara PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Kedua kesebelasan ini adalah kesebelasan derbi, yang dikenal dengan derbi Yogyakarta. Dapat dikatakan, bahwa antara Slemania dan Brajamusti adalah “saudara kandung” yang saat ini tidak “akur”.

PSIM merupakan kesebelasan tertua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Mataram Indosemen. PSIM berdiri pada 5 September 1929 di Yogyakarta. Kesebelasan ini mendapat predikat kesebelasan tertua di Indonesia. PSIM mempunyai adik baru kala itu tahun 1976 yang lahir di Sleman dengan nama PSS (Sleman). Keberadaan PSS Sleman diikuti pula oleh keberadaan Persiba, yakni sebuah kesebelasan sepakbola yang berada di Bantul, yang masih satu wilayah dengan PSIM dan PSS, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan ketiga kesebelasan ini sering disebut dengan derby atau tim dalam satu kedaerahan. Perkembangan persepakbolaan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua tim yang dalam perjalanannya mempunyai hubungan erat dengan adanya konflik destruktif oleh para suporternya, yakni PSS (Slemania) dan PSIM (Brajamusti).

Konflik dan kompetisi mempunyai hubungan yang saling terkait, tetapi merupakan dua fenomena yang berbeda. Kompetisi atau persaingan berfokus pada pencapaian tujuan spesifik melawan pesaing, sedangkan konflik selalu tidak hanya selalu dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan, tetapi juga untuk merugikan atau mengeliminasi aktor yang menghalangi jalan (Soekanto, 1999: 84). Semakin ketatnya kompetisi membuat Slemania dan Brajamusti memutar otak untuk lebih kreatif dalam memdukung kesebelasan kesayangannya, tetapi demikian ini juga menimbulkan konflik antara Slemania dan Brajamusti, karena sosiasi seorang suporter selalu menginginkan kesebelasan kesayangannya memang, dan ini akan berbanding terbalik dengan kesebelasan lawan. Simmel menyatakan, “The actually dissociating elements are the cause of the conflik-hatred and envy, want and desire” (Unsur-unsur yang sesungguhnya dari disasosiasi adalah sebab-sebab konflik-kebencian dan kecemburuan, keinginan, dan nafsu) (Susan, 2010: 47).

  1. Konflik Saudara

Slemania merupakan suporter resmi dari PSS Sleman dengan jumlah anggota mencapai 27.000 anggota, sedang Brajamusti merupakan suporter resmi dari PSIM Yogyakarta dengan jumlah anggota mencapai 7000 anggota. Slemania lahir pada 22 Desember 2000, dan Brajamusti lahir pada 15 Februari 2003, walaupun Brajamusti berdiri lebih muda, namun Brajamusti merupakan suatu organisasi suporter yang lahir dari PTLM (Paguyuban Tresno Laskar Mataram) yang lebih dulu lahir dari Slemania. Secara analogi, dapat dikatakan bahwa Slemania merupakan saudara muda dari Brajamusti.

Status saudara antara Slemania dan Brajamusti tidak menghilangkan potensi konflik yang hadir diantara mereka. Slemania dan Brajamusti adalah suporter derbi yang mempunyai rivalitas dan gengsi tersendiri antara mereka. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik yang melibatkan dua organisasi yang mempunyai ribuan anggota.

Fenomena konflik antara Slemania dan Brajamusti merupakan fenomena yang terjadi antara  dua kelompok sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Disatu pihak, sangat ingin tim kesayangannya menang, tapi dilain pihak kelompok lainnya juga meninginkan hal yang sama pula. Perbedaan kepentingan ini membuat konflik tersendiri bagi mereka. Sosiasi-sosiasi yang timbul dalam masyarakat menimbulkan asosiasi-asosiasi tertentu, seperti dalam contoh kali ini adalah asosiasi berupa kelompok suporter Slemania dan Brajamusti. Sosiasi-sosiasi yang teraktualisasikan lewat kelompok suporter ini membentuk disasosiasi antara kedua kelompok. Hingga akhirnya terjadi konflik permanen antara kedua belah pihak ini (Slemania dan Brajamusti).

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Simmel, tentang kelompok sosial; yang mengatakan bahwa sosiasi melihat pada proses interaksi sosial sebagai cara menciptakan kesatuan. Fenomena konflik jika dipandang sebagai proses sosiasi merupakan perubahan wujud dari sosiasi ke asosiasi, yaitu para individu yang berkumpul sebagai kesatuan masyarakat, yang didalamnya mempunyai sosiasi yang saling bermusuhan (Susan, 2010: 47).

Selayaknya saudara kandung, Slemania dan Brajamusti saat ini sedang mengalami hubungan yang kurang baik. Secara fisik Slemania dan Brajamusti berdekatan, oleh karena itu konflik pun kerap kali terjadi.  Derby antara PSS dan PSIM menyebabkan rivalitas dan persaingan gengsi tersendiri bagi suporternya. Hal ini menyebabkan sosiasi para suporter seakan dihambat oleh sosiasi suporter lainnya, jadi dapat dikatakan Slemania dan Brajamusti sedang mengalami fenomena reciprocal antagonistic (permusuhan yang timbal balik), menurut teorinya Simmel. Gambaran diatas cukup menjadi dasar sebagai dasar pemikiran konflik antara Slemania dan Brajamusti. Slemania secara formal mempunyai daerah di Kabupaten Sleman, dan Brajamusti mempunyai daerah di Kotamadya Yogyakarta.

  1. Grass Roots sebagai pelaku konflik destruktif

Konflik antara Slemania dan Brajamusti terjadi secara destruktif di grass roots (akar rumput) kata grass roots disini mewakili para anggota-anggota baik Slemania dan Brajamusti. Konflik juga terjadi pada pengurus, tetapi konflik itu bersifat fungsional karena kepentingan organisasi. Konflik fungsional di kepengurusan Slemania dan Brajamusti pun tidak bersifat destruktif dan lebih dapat di kontrol karena kebanyakan pengurus Slemania dan Brajamusti adalah orang-orang yang terpilih dan mempunyai kualitas secara organisasi. Konflik antara Slemania dan Brajamusti telah terjadi berkali-kali. Konflik kerap terjadi di daerah-daerah yang rawan sekali dengan konflik, antara lain di daerah perbatasan-perbatasan, contohnya di daerah barat (Godean), jalan Wates (Kulon Progo). Konflik ini juga terjadi bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya (Internet).

  1. Rute Konflik Slemania dan Brajamusti

Konflik antara Slemania dan Brajamusti untuk pertama kali terjadi pada tahun 2001, di Stadion Tradadi, Sleman. Pada saat itu terjadi bentrok antara Slemania dan PTLM (embrio Brajamusti). PTLM pada saat itu diusir oleh Slemania kemudian disudutkan dan dilempari. Berawal dari peristiwa ini, akhirnya menjadi catatan tersendiri dari fenomena konflik Slemania dan Brajamusti.

Kemudian konflik terjadi lagi di Stadion Maguwoharjo pada 17 November 2007, pada saat itu sedang dilaksanakan pertandingan antara PSS melawan PSIM, pemicunya saling ejek antar suporter, saling lempar di jalan, bahkan pertandingan belum dimulai pun, Slemania dan Brajamusti sudah saling lempar. Dampak dari pada kejadian ini adalah area luar stadion rusak, suporter mengalami luka-luka. Selain itu, konflik juga terjadi ketika Brajamusti sedang perjalanan pulang, di ring road utara terjadi penyegatan oleh Slemania, hal ini merupakan lanjutan dari pada konflik di Maguwo sebelumnya.

Konflik destruktif terulang lagi di Stadion Maguwoharjo pada kompetisi Divisi Utama, 11 Oktober 2008. Pada saat itu PSS melawan PSIM. Penyebabnya pada saat itu Brajamusti tidak bisa menerima hasil pertandingan, lalu Brajamusti membakar Bendera Slemania, dan Slemania dan Brajamusti saling ejek. Bentrokan dan keributan antar suporter tidak dapat dihindari lagi. Kedua suporter saling ejek dan lempar batu serta botol air mineral. Bentrokan meluas sampai di luar lapangan. Akibatnya Stadion Maguwoharjo rusak, kaca-kaca pecah, toilet rusak. Coret-coretan dimana-mana. Kejadian ini merugikan pihak stadion hingga 24 juta.

Konflik selanjutnya terjadi di Mandala Krida, pada 12 Februari 2010. Pada saat itu pertandingan antara PSIM melawan PSS. Awalnya pertandingan berjalan baik sampai menit ke-65. Setelah itu terjadi pelemparan dari Brajamusti ke dalam lapangan. Peristiwa itu diperburuk oleh tindakan represif aparat keamanan terhadap suporter.

Dampak dari peristiwa 12 Februari 2010, akhirnya laga dihentikan dan dilanjutkan di Lapangan AAU beberapa hari kedepan. Pada saat itu laga usiran dan tanpa penonton. Namun, Brajamusti tetap mendampingi PSIM untuk bertanding walaupun tidak dapat masuk ke lapangan. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh PSIM dan kemudian Brajamusti konvoi untuk merayakan kemenangan. Sesampainya di Jalan Solo-Yogyakarta, terjadi penghadangan oleh Slemania, akhirnya kerusuhan pecah, dan dampak dari pada peristiwa ini, 3 (tiga) korban serius dari Brajamusti, hidung patah, ada luka sayatan, perut sobek, kepala yang ditusuk dengan pecahan botol.

Pada tanggal 24 November 2010, terjadi pula peristiwa penghadangan dari Slemania terhadap Brajamusti, ketika itu terjadi di Jalan Godean, Sleman. Dampak dari peristiwa ini hancurnya bus serta luka fisik yang dialami oleh Brajamusti. Kemudian 6 Januari 2011, kembali penghadangan Slemania terhadap Brajamusti di Jalan Mlati, Sleman. Dari kedua penghadangan ini berbuntut dendam dari Brajamusti terhadap Slemania.

Kemudian 8 Januari 2011, konflik terjadi jalan-jalan, tepatnya ketika Slemania bertanding ke Bantul, kemudian Slemania di lempari oleh Brajamusti di sekitar Janti dan jalan Mlangi, korban mencapai 11 orang yang kebanyakan luka di kepala karena lemparan batu. Peristiwa ini merupakan bentuk balas bendam dari Brajamusti terhadap Slemania.

Tabel 2

Kejadian Konflik Slemania dan Brajamusti

Waktu Penyebab dan ilustrasi kejadian Dampak
Tridadi, Tahun 2001, Divisi Utama Pada saat itu terjadi bentrok antara Slemania dan PTLM (cikal bakal Brajamusti). PTLM di usir oleh Slemania, PTLM dipojokan dan dilempari Luka-luka memar dan bocor
Maguwoharjo, 17 November 2007. Laga amal Gempa DIY Pada saat itu pertandingan antara PSS dan PSIM, pemicunya saling ejek antar pemain, saling lempar, dijalan pun saling lempar, pertandingan belum mulai sudah rusuh antara Slemania dan Brajamusti di luar lapangan. Saling ejek antar suporter Area luar stadion rusak, suporter mengalami luka-luka terutama dibagian kepala.
11 Oktober 2008, Maguwoharjo, Divisi Utama PSS melawan PSIM, kala itu suporter tidak bisa PSIM tidak bisa menerima hasil pertandingan, lalu suporter membakar bendera Slemania, dan suporter kedua kesebelasan saling ejek. Bentrokan dan keributan antar suporter kedua tim tidak dapat dielakkan lagi. Kedua belah suporter saling lempar batu. dan botol air mineral. Bentrokan meluas hingga keluar stadion beberapa saat setelah pertandingan berakhir. Akibat dari bentrokan ini rusak stadion Maguwoharjo, kaca-kaca pecah, toilet rusak dan pecah. Coret-coretan dimana-mana hingga pihak Maguwoharjo merugi 24 Juta.
12 Februari 2010, Mandala Krida Pada saat itu PSIM melawan PSS, awalnya pertandingan baik-baik saja, kemudia masuk ke menit ke 65 terjadi pelemparan dari Brajamusti terhadap pemain. Walaupun sebelum itu sudah terjadi pelemparan terhadap Slemania, akhirnya saling ejek. Luka fisik
12 Februari 2011 Penghadangan Slemania terhadap Brajamusti Luka fisik
8 januari 2011, di jalan, Divisi Utama tahun 2010/2011 Saat Slemania datang ke Bantul untuk mendukung PSS, dijalan terjadi pelemparan terhadap Slemania, disekitar jalan Mlangi, terus perbatan ring road utara, sampai Janti. Kepala bocor (luka fisik)
24 November 2010, di Jalan, Divisi Utama 2010/2011 Pada waktu itu laga tour pertama PSIM, ketika rombongan Brajamusti dan suporter PSIM lainnya berangkat lewat Godean dilempari, di jalan dipasang paku, di daerah Mlati juga dilempari. Penyebab resiprocal antagonistic Kaca bus hancur, korban suporter luka di kepala.
6 januari 2011, di jalan, Divisi Utama 2010/2011 Saat itu Brajamusti dan suporter PSIM lain sedang berangkat mendukung PSIM bertanding dengan PPSM Magelang Sakti, saat di jalan terjadi pelemparan, di sekitar perbatasan, Yogyakarta dan Sleman. Korban bocor kepala dan bus kaca hancur

Sumber: Olah Data Sekunder dan Primer

  1. Faktor Penyebab Konflik Slemania dan Brajamusti

Ibn Khaldun berpendapat bahwa, konflik merupakan sesuatu yang tidak berdiri sendiri (Affandi, 2004:73), artinya konflik mempunyai sifat kausalitas disampingnya. Begitu pula dengan konflik yang dialami oleh Slemania dan Brajamusti. Faktor-faktor tersebut antara lain:

  1. Provokator dalam suporter

Slemania dan Brajamusti merupakan organisasi besar dan beranggotakan ribuan. Tercatat Slemania mempunyai anggota sekitar 12.000 dan Brajamusti sekitar 7.000. Jumlah yang begitu besar ini membuat kontrol sangat sulit dilakukan. Kontrol ini biasa dilakukan oleh Departemen Keamanan dari kedua belah suporter, serta aparat keamanan. Sering kali aparat keamanan yang bertindak sebagai pengaman jalannya pertandingan, justru menjadi penyulut terjadinya konflik antara Slemania dan Brajamusti. Hal ini disebabkan karena tindakan represif dari aparat terhadap suporter. Kondisi ini berdampak pada emosi suporter. Emosi ini biasa diluapkan kepada suporter musuh. Seperti yang terjadi pada kerusuhan pada 12 Februari 2010 di Mandala Krida, Yogyakarta.

  1. Strata Tim

Sejarah konflik Slemania dan Brajamusti dimulai ketika tahun 2001, pada saat itu PSS naik ke Divisi Utama dan PSIM terdegradasi ke Divisi I. Sebagai tim yang lebih senior, PSIM pada saat itu secara prestasi kalah dengan PSS. Hal itu memunculkan gengsi dan kecemburuan sosial tersendiri bagi kedua kesebelasan.

  1. Derby Yogyakarta

Terkait dengan Slemania dan Brajamusti, mereka adalah suporter sejati dari PSS dan PSIM yang berada dalam satu kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta berada di pusat DIY, dan di sekelilingnya terdapat Sleman dan Bantul. Kenyataan ini memberi peluang pertemuan kedua belah suporter. Jika PSS sedang bertanding ke Bantul misal, pasti akan melewati daerah Yogyakarta, jika PSIM bertanding ke Magelang misal, pasti akan melewati daerah Sleman. Keadaan ini juga memicu terjadinya konflik antara Slemania dan Brajamusti. Selain itu, pertandingan derby penuh dengan gengsi dan emosi, sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan bentrokan besar, ditambah lagi dari kedua kesebelasan (PSS dan PSIM) berada dalam divisi yang sama (Divisi Utama).

Pertandingan derby biasanya ada anggapan bahwa tim tuan rumah harus menang, hal itu berarti membuat kecewa tim lainnya. Menurut Ibn Khaldun, konflik juga disebabkan adanya animal power dalam diri manusia. Lebih lanjut lagi, konflik juga disebabkan karena terjadinya frustasi, yakni ketika manusia tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkan (Affandi, 2004: 85). Selain itu ”aroma” balas dendam juga ikut mewarnai konflik antara Slemania dan Brajamusti.

  1. Kinerja perangkat pertandingan

Sebuah pertandingan yang melibatkan dua tim derby dengan jumlah suporter yang besar membutuhkan tingkat profesional yang tinggi, khususnya aparat pertandingan. Perangkat pertandingan adalah wasit, asisten wasit, ofisial, pengawas pertandingan, inspektur wasit dan orang yang ditunjuk oleh PSSI untuk memikul tanggung jawab sehubungan dengan suatu pertandingan (PSSI, 2007: 3).

Kemenangan sebuah tim tidak sepenuhnya ditentukan oleh tim saat berlaga, tetapi terdapat faktor teknis dan non teknis didalamnya. Sportifitas dan fair play seharusnya menjadi tujuan utama dalam sebuah pertandingan, bukan hanya terfokus pada prestasi. Membayar wasit menjadi sumber bencana untuk kesebelasan yang mempunyai dana minim, sedang hal itu menjadi sumber kemenangan bagi kesebelasan yang mempunyai dana banyak. Peran wasit akhirnya menjadi tidak adil dalam memimpin jalannya pertandingan.

  1. Bentuk Konflik Slemania dan Brajamusti
  2. Lagu-lagu rasis yang tercipta saat pertandingan

Pada dasarnya merupakan lagu-lagu bagus dan tidak ada unsur provokasi, tetapi ketika sedang bertanding akhirnya berubah menjadi ”Slemania di Bunuh Saja” atau ”Brajamusti di Bunuh Saja”. Ini merupakan bentuk konflik karena pada saat bertanding, perang lagu rasis pun terjadi. Lagu-lagu rasis ini terdengar pula saat tidak ada pertandingan Derby antara Slemania dan Brajamusti. Secara teoritis, bentuk konflik diatas merupakan bentuk kontravensi. Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian (Soekanto, 1999: 103).

  1. Konflik Fisik

Fenomena konflik antara Slemania dan Brajamusti sudah sampai tahap kronis. Penghadangan, pelemparan dan tawuran biasa terjadi didaerah perbatasan, antara lain di daerah Godean, jalan wates, dan Kulon Progo. Massa Slemania dan Brajamusti pun ada banyak disana. Seperti yang sudah dijelaskan didepan bahwa, suporter kedua belah suporter ini banyak, dan bersifat terbuka. Jalan-jalan yang dilewati antara Slemania dan Brajamusti pun juga sangat berbahaya dan rawan penghadangan, antara lain; di Jalan Janti, ring road Utara, Jalan Solo-Yogyakarta, jalan Magelang. Konflik fisik ini secara teoritis merupakan konflik kelompok secara terbuka yang menggunakan senjata. Konflik tipe ini merupakan konflik yang berbahaya.

  1. Ancaman

Ancaman-ancaman biasa terjadi pada dunia maya, khususnya di Web atau di jejaring sosial. Secara teoritis, bentuk konflik diatas merupakan bentuk kontravensi. Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian (Soerjono Soekanto, 1999: 103).

  1. Dampak Konflik Slemania dan Brajamusti terhadap suporter
  2. Luka fisik; dalam konflik fisik memungkinkan terjadinya luka fisik. Konflik fisik ini melibatkan kelompok yang menggunakan berbagai senjata, baik batu, kayu, serta senjata tajam.
  3. Fobia, bagi anggota dan pengurus suporter, baik Slemania dan Brajamusti ada yang mengalami fobia, khususnya untuk dirijen yang mengkoordinasi lagu-lagu saat laga berlangsung. Karena ada penghadangan seperti membuat fobia tersendiri untuk suporter.
  4. Finansial; adanya korban saat sedang berlaga dan terjadi chaos terkadang membutuhkan perawatan jika itu benar-benar anggota suporter. Karena saat ini baik dari Slemania dan Brajamusti tidak ada pendanaan dari manajemen maka disiasati dengan uang pribadi untuk digunakan.
  5. Tumbuhnya solidaritas kelompok; karena ’ashobiyah para suporter, ketika keamanan kelompok terancam maka ’ashobiyah mereka muncul dan mengharuskan mereka untuk ikut membela kelompok.
  6. Akomodasi; berkembangnya konflik antara Slemania dan Brajamusti membuat para pengurus dan pihak yang terkait untuk mencari formula sebagai peredam konflik tersebut; antara lain dengan diadakannya pertemuan dan menghasilkan kesepakatan untuk tidak mengunjungi antara Slemania dan Brajamusti. Kemudian Selasa 20 April 2010 Kedaulatan Rakyat mengadakan pertemuan antara tiga suporter DIY (Slemania, Brajamusti dan Paserbumi) untuk menggabungkan ketiga suporter ini agar tercapai persepakbolaan di DIY yang maksimal. Akomodasi yang digunakan dalam konflik Slemania dan Brajamusti ini merupakan akomodasi berupa mediasi.
  1. Kajian Teoritis
  2. Kelompok Sosial

Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial pada nilai dan strukturnya, baik secara evolusioner maupun revolusioner serta disengaja atau tidak disengaja. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu-individu dan kelompok-kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Secara konseptual maka individu-individu dan kelompok-kelompok merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses perubahan.

Masyarakat dengan multikulturalisme yang kental, memungkinkan terciptanya kelompok sosial didalamnya. Multikulturalisme itu muncul diberbagai bidang, dibidang sosial terdapat multikulturalisme kepentingan. Munculnya Slemania dan Brajamusti merupakan fenomena yang muncul karena proses perubahan struktur dalam sistem sosialnya. Slemania dan Brajamusti merupakan dua kelompok sosial yang muncul karena adanya faktor kepentingan yang sama, dengan kata lain Slemania dan Brajamusti merupakan satu-kesatuan keinginan atau motivasi dari berbagai individu (suporter).

Secara konseptual, jika melihat sejarah lahirnya kelompok Slemania dan Brajamusti, kelompok ini lahir karena adanya kepentingan yang sama diantara suporter, dalam bahasa sosiologi sering disebut dengan sosiasi. Sosiasi adalah bentuk (dinyatakan dalam berbagai cara yang begitu banyak) para individu tumbuh bersama ke dalam kesatuan dan di dalam kepentingan-kepentingan mereka yang terealisasi (Susan, 2010: 47). Penafsiran dalam fenomena suporter dapat dikatakan sebagai berikut; bahwa Slemania (PSS) dan Brajamusti (PSIM) merupakan kumpulan individu-individu yang mempunyai motivasi dan keinginan yang sama, yakni untuk mendukung kesebelasan PSS ataupun PSIM.

  1. Slemania dan Brajamusti dalam Perspektif Konflik

Konflik secara sosiologis adalah suatu proses antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dalam definitif lain adalah perseteruan  atas nilai atau klaim status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, dimana tujuan dari pihak yang berkonflik bukan hanya mendapatkan apa-apa yang diinginkannya tetapi juga menetralkan, melukai atau menghilangkan rivalnya (Outwaite, 2008: 142).

Fenomena konflik antara Slemania dan Brajamusti memang sudah “kronis” dalam artian sudah membahayakan. Konflik destruktif ini terlihat ketika pertandingan antara PSS dan PSIM sedang berlangsng sering terjadi bentrokan antara kedua belah suporter. Tercatat sudah 3 (tiga) kali tatap muka antara PSS dan PSIM terjadi bentrok disetiap tatap mukanya. Bentuk konfliknya pun beragam, mulai dari konflik iyel-iyel (lagu-lagu), bentrok fisik dan ancaman-ancaman.

Perseteruan PSS dan PSIM dalam kompetisi mempengaruhi terjadinya konflik antara Slemania dan Brajamusti, keran kedua belah suporter ini adalah suporter PSS dan PSIM. Klaim siapa yang terhebat sering kali terjadi, hingga saling ejek antar suporter pun tidak dapat dihindari. Felling hostility pun berlahan merasuki para suporter, hingga tercipta saling benci antara kedua belah suporter. Penghadangan, pelemparan dengan batu, senjata tajam sempat terjadi di daerah-daerah rawan konflik suporter. Korbanpun mau tidak mau tetap harus terjadi, karena satu sama lain sama-sama saling menjatuhkan dan meniadakan seperti teori di atas.

  1. Slemania dan Brajamusti dalam Perspektif konflik fungsional
  • Ibn khaldun

Menurut Ibn Khaldun watak psikologis manusia merupakan suatu faktor yang penting untuk diperhitungkan dalam fenomena konflik. Manusia pada dasarnya mempunyai sifat agresif di dalam dirinya. Potensi ini muncul karena adanya pengaruh animal power dalam dirinya. Karena potensi inilah manusia juga dikenal sebagai rational animal. Potensi lain yang ada di dalam diri manusia adalah potensi akan cinta dengan kelompoknya. Ketika manusia hidup bersama-sama dalam suatu kelompok maka fitrah ini mendorong terbentuknya ‘ashobiyah. ‘asohobiyah adalah semangat golongan (Munawwir, 1997: 936).

Slemania dan Brajamusti merupakan suporter yang memiliki loyalitas terhadap kesebelasan yang mereka dukung (PSS dan PSIM). Slemania dan Brajamusti terbentuk Karena kecintaan mereka terhadap kesebalasan mereka, jadi tidak heran jika mereka mempunyai ’ashobiyah terhadap kesebelasannya. “Ashobiyah yang tercipta dalam kelompok Slemania dan Brajamusti adalah jenis ‘ashobiyah kekerabatan dan keturunan. Mereka menganggap para suporter adalah saudara.

Manusia tidak akan rela jika salah satu anggota kelompoknya terhinakan dan dengan segala daya upaya akan membela dan mengembalikan kehormatan kelompok mereka. Ada perbedaan rasa integrastif ini, jika dimasyarakat primitif (nomad) faktor pengikatnya adalah pertalian darah atau garis keturunan, sedangkan dalam masyarakat menetap atau modern yang ikatan darahnya sudah tidak murni satu suku lagi maka ikatannya didasarkan atas kepentingan-kepentingan anggota kelompok maupun secara imaginer menjadi kepentingan kelompok (Affandi, 2004: 107).

Saat konflik terjadi antara Slemania dan Brajamusti, terkadang korban tercipta. Hal ini mengakibatkan kehormatan suporter yang diserang akan terasa tidak dihargai, akhirnya aka nada aksi balas dendam diantara keduanya. Jika ini dibiarkan saja maka konflik antara kedua belah kubu tidak aka nada habisnya. Apalagi dengan di bumbuhi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak jelas dari provokator, maka semakin menjadi konflik Slemania dan Brajamusti.

Potensi lainya adalah agresi, manusia sejak awal memiliki watak agresif sebagai akibat adanya animal power dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan kekerasan serta penganiayaan (Fromm, 2010:263). Agresivitas ini bisa berakibat terjadinya pertumpahan darah dan permusuhan. Agresivitas tersebut kemudian menjadi pemicu terjadinya konflik. Agrsivitas dalam suporter terlihat manakala terjadi aksi anarkis suporter. Tetapi, aksi anarkis suporter tidak sepenuhnya semata-mata karena suporter itu sendiri, melainkan karena adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparat pertandingan ataupun karena faktor kebencian mereka terhadap suporter rival.

  • George Simmel dan Coser

Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disasosiatif yang tidak mungkin dipisah-pisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisa. Konflik dapat menjadi penyebab serta pengubah kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok. Kenyataanya, faktor-faktor disasosiatif seperti kebencian, kecemburuan dan lain sebagainya, memang merupakan penyebab terjadinya konflik. Dengan demikian, konflik ada untuk mengatasi berbagai dualisme yang berbeda, walaupun dengan cara meniadakan salah satu pihak yang bersaing (Affandi, 2005: 136).

Konflik Slemania dan Brajamusti memang seharusnya terjadi jika menurut Simmel, karena dengan konflik berarti mengidentifikasikan ada sesuatu yang lemah dalam struktur sosial mereka. Konflik yang asosiatif terjadi manakala terjadi adu kreatifitas antara kedua belah pihak, tetapi lain hal nya jika disasosiatif terjadi disampingnya. Disasosiatif ini melahirkan benturan fisik antara kedua belah suporter, yang tidak jarang juka melahirkan korban-korban konflik. Diasosiatif ini juga melahirkan kebencian dalam diri suporter terhadap suporter rival. Kebencian mereka terlihat manakala terdapat tulisan-tulisan bernada provokatif di jalan-jalan (vandalism) dan terlihat pula saat iyel-iyel rasis dikumandangkan dalam pertandingan.

Selain itu, sisi fungsional dalam konflik ini juga bahas oleh Simmel, yakni dengan adanya konflik, maka akan terjadi perubahan secara intern struktur dari Slemania ataupun Brajamusti, yakni dengan adanya kebijakan untuk mengatur tulisan-tulisan pada kaos. Tidak dipungkiri hal ini terjadi pula dalam fenomena konflik Slemania dan Brajamusti. Simmel juga berpendapat bahwa, konflik dapat melahirkan batas-batas antar kelompok dengan memperkuat kesadaran intern. Semakin berbedanya kedua kelompok ini dan dipisahkannya keduanya melahirkan resiprokal antagonism, yakni permusuhan yang timbal balik.

Pokok bahasan yang sama, Coser membahas bahwa klasifikasi konflik antara konflik fungsional dan disfungsional. Konflik bisa memberi kontribusi pada kebaikan (fungsional), kalau tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan atau menyangkut substansi perbedaan potensi konflik. Sedang konflik disfungsional akan terjadi bila konflik sosial menyerang pada nilai-nilai inti substansial perbedaan hubungan sosial yang secara alamiah potensi menjadi pemicu konflik. Conclutional, Konflik dalam perspektif sosiologis terutama yang dibawa oleh Coser menegaskan bahwa ketegangan sosial yang berujung pada konflik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu konflik yang bersifat fungsional (baik) dan konflik yang bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur sosial. (Farchan dan Syarifuddin, 2005: 14).

  1. Kesimpulan

Konflik antara kedua suporter ini terjadi sejak tahun 2001. Konflik dari kedua organisasi ini sudah mengkhawatirkan, dalam bahasa lain kronis. Konflik kedua belah pihak ini bukan hanya terjadi di dunia nyata, tetapi terjadi pula di dunia maya (Internet). Saling ejek dan mengamcam menjadi pilihan dari beberapa suporter untuk mengintervensi suporter lawan. Kemudian, vandalisme juga menjadi media mereka dalam berkonflik, terlihat banyak sekali tulisan-tulisan yang menggambarkan konflik antara Slemania dan Brajamusti. Lagu-lagu, kaos juga mejadi media mereka. Konflik destruktif pun kerap kali terjadi dalam hubungan mereka. Faktor Penyebab Konflik Slemania dan Brajamusti antara lain:

  1. Provokator dalam Suporter
  2. Strata Tim
  3. Derby Yogyakarta
  4. Kinerja perangkat pertandingan

Bentuk Konfliknya meliputi

  1. Lagu-lagu rasis yang tercipta saat pertandingan
  2. Bentrok fisik;
  3. Ancaman

Dampak Konflik

  1. Luka fisik
  2. Fobia
  3. Finansial
  4. Tumbuhnya solidaritas kelompok
  5. Akomodasi

Daftar Pustaka

Ahmad Warson Munawwir. 1997. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.   Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Anung Handoko. 2007. Sepakbola Tanpa Batas. Yogyakarta: Kanisius

Barbara Krahe. 2005. Buku Pedoman Psikologi Sosial. Perilaku Agresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Benard Roha. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi pustaka Publisher.

Bungin, Burhan. 2007. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kencana.

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada.

Fromm, Erich. 2010. Akar Kekerasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gulo W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hakimul Ikhwan Affandi. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamdan Farchan dan Syamsuddin. 2005. Titik Tengkar Pesantren. Yogyakarta: Pilar Religia.

Ismail Yakub. 1982. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jakarta: Faizan.

Kartini Kartono. 2007. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lexy, J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Outwaite, William. 2008. Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern. Jakarta: Kencana Prenada Media group.

Poloma, Margaret M. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2009. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J.  2010. Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto  dan Ratih Lestarini. 1988.  Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi. Jakarta: Sinar Grafika.

Soleman B Taneko. 1984. Struktur dan Proses Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Rumini. dkk. 1993. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UPP, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R & D. Bandung: Alfabeta.

Sujamto, 1988. Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Suseno-Franz Magnis. 2003. Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Timur, Mahardika. 2000. Gerakan Massa, Mengupayakan demokrasi dan Keadilan Secara Damai. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Triton PB. 2007. Managemen Sumber Daya Manusia, Perspektif Partner dan Kolektivitas. Yogyakarta: Tugu Publisher.

Zaibal Al-Khudhairi, Penerjemah Ahmad Rofi’ Ustmani. 1979.  Filsafat Sejarah Ibn Khaldun (Falsafah Al-tarikh ‘inda Ibn Khaldun). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zeitlin, Irving M. 1998. Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

 

Internet

http://www.slemania.or.id/. Diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2011.

www.pemda-diy.go.id, diakses pada 10 Maret 2011, pukul 19.00 WIB.

Media Massa

Gunung Kidul. Senin Pahing, 19 April 2010.

Kedaulatan Rakyat. Rabu Wage, 21 April 2010.

Revolusi Mesir. Kabar Malam. TV One. Jum’at, 4 Februari 2011.

Topik Pagi, ANTV.

Jurnal dan Buletin

Buletin Siaran Pemerintah Provinsi DIY. 2008. Jejak Langkah Gebernur D.I Yogyakarta. Hamengku Buwono x. Yogyakarta. Badan Informasi Daerah Provinsi DIY.

Dewan Kebudayaan Kota. 2005. Jurnal Pawon, Mengolah Potensi Menyajikan Inspirasi. Jogja Kota yang Hilang. Yogyakarta. Navila Group.

Universitas Gadjah Mada. 2008. Monograph on Politics & Government. Keistimewaan Yogyakarta, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

IBNU KHALDUN

ibnu-khaldun

  1. Riwayat Ibnu Khaldun

Abdurahman bin Khaldun Al-Hadlrami dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunis, dan berasal dari keluarga keturunan Andalusia, yaitu daerah Selatan Mesir. Secara terperinci, nama lain dari Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin, namanya sendiri Abdurrahman, sedang nama keluarganya adalah Abu Zaid, dan gelarnya adalah Waliuddin. Dia dikenal dengan nama Ibnu Khaldun oleh para ahli sosial.

Pada masa mudanya, Ibnu Khaldun mendapat pendidikan dalam suatu masyarakat yang berbudaya tinggi. Ayah dari kakeknya (Khaldun Bin Al-Khatab) seorang menteri keuangan di masa dinasti Hafside di Tunisia. Ayahnya sendiri adalah seorang ahli kesusasteraan (Ismail Yakub. Muqoddimah Ibnu Khaldun. 1982. Faizan. Jakarta. Hal. 2. Affandi, Akara Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 27).

Kehidupan dewasa Ibnu Khaldun mengalami seperempat abad perjuangan. Pada tahun 1350, dia diberi tugas sebagai kanselir cap resmi istana Merinide di Fes (Pemerintahan Abu Muhammad Ibn Tafrakin). Waktu-waktu senggangnya dipergunakan untuk menambah pengetahuan pada guru-guru besar di Maroko. Tatkala Ibn Tafrakin ditaklukkan oleh Abu Zaid, penguasa Konstantinopel, Ibnu Khaldun melarikan diri dan bekerja sama dengan Sultan Abu Inan di Tlemcen. Bersama Abu Inan ia menerima pekerjaan sebagai Sekretaris yang mengurus surat-menyurat (Affandi, Akara Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 27).

Karena hasratnya untuk dapat tempat yang lebih tinggi yaitu Perdana Menteri, akhirnya dia membantu Amir Abu Muhammad untuk mendapatkan kekuasaannya kembali yang direbut oleh Ibn Tafrakin Abu Zaid. Namun persekongkolannya diketahui oleh Abu Inan, yang menyebabkan dia harus mendekam di penjara selama dua tahun, yakni tahun 1357-1358.

Keluar dari penjara, Ibnu Khaldun mendukung Abu Salim, penguasa Maroko dan mendapat tempat sebagai Sekretaris Negara dan sebagai Penasehat Abu Salim. Setelah Abu Salim meninggal, Ibnu Khaldu meninggalkan Maroko dan bergabung dengan pemerintahan Muhammad V di Granada. Karena jasa Ibnu Khaldun kepada pemerintahan Abu  Salim akhirnya dia di angkat sebagai Duta Besar untuk menemui Pedro si kejam dari Castila untuk menandatangani perjanjian damai diantara kedua Negara. Ibnu Khaldun disambut baik oleh Pedro, bahkan dia berusaha untuk menggaitnya lewat tawaran membuka kembali perkebunan keluarga Ibnu Khaldun di Seville, tetapi tawaran itu ditolak.

Sepulang dari Castila dia diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Abdullah Muhammad Al- Hafsi. Dengan kedudukan tersebut dia mempunyai kekuasaan mutlak, mengatur semua urusan dengan serius, meredakan pertikaian dengan cekatan dan berkunjung ke daerah-dpindah ke daerah untuk mengumpul pajak dengan mengandalkan kecerdasan dan pengaruhnya. Selain itu dia juga sebagai Dosen Ilmu Hukum di Bijayah.

Pemerintahan Muhammad berakhir setelah ditaklukan dan dibunuh oleh oleh Sepupunya Abu Abbas. Ibnu Khaldun datang menyambut kemenangan Abu Abbas, sultan Konstantinopel dan kepadanya diserahkan Kota Bijayah. Karena dia merasa pemerintah tidak mempercayainya kemudia dia pindah ke Basra. Dia dipanggil oleh Amir Abu Hamu dari Tlemcem untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, tetapi tawaran itu ditolak dan mengusukan kakeknya, Yahya untuk menggantikannya. Kemudian dia membantu Amir Abu Hamu menggalang kekuatan dari suku-suku untuk memihak Abu Hamu melawan Abu Abbas. Keinginan kuatnya untuk mendamaikan Negara-negara kecil di Afrika mendorongnya untuk melakukan berbagai tindakan politik yang tidak kena lelah, tetapi tetap gagal. Akhirnya dia mengasingkan diri di Oran, pinggiran kota Tunisia. Disini lah dia selama empat tahun mencurahkan dirinya untuk meneliti Sejarah dan menulis bukunya yang terkenal “Muqoddimah”. Secara sosial dan politik, Ibnu Khaldun mengalami langsung berbagai konflik dan intrik-intrik politik dalam kehidupannya. (Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 30).

Setelah merasa jenuh di pengasingan dia beringinan untuk pergi ke Tunisia, dengan meminta izin untuk mengadakan penelitian. Sultan pun mengizinkannya, bukan itu saja, sultan juga mengutus beberapa sarjana untuk membantunya dan menumpas pemberontakan. Hal itu sangat tidak disukai oleh Ibnu Khaldun, akirnya dia memutuskan untuk pergi naik haji, meninggalkan Tunisia pada tahun 1328 menuju Alexandria, dalam perjalanannya ke Mekah dia berkunjung ke Kairo. Sebelum sampai ke Mesir, karyanya(Muqoddimah) sudah sampai ke Mesir, oleh karena itu kedatangannya di sambut mriah oleh sastrawan Kairo. Dia juga mendapat kesempatan untuk berpidato di Majid Al-Azhar, lalu diterima oleh Raja Mesir dan diangkatnya sebagai Hakim. Pengangkatanya ini didasarkan pada kemampuan yang dia miliki, disamping itu sebagai tanda terima kasih atas keberhasilnya berdiplomasi membujuk Timur Lenk untuk tidak menyerang Mesir. Sekalipun demikian, kedudukannya sebagai hakim ternyata menimbulkan berbagai intrik dan persaingan di kalangan istana dan menyebabkan Ibnu Khaldun harus melepas kedudukannya hingga enam kali, meskipun demikian Raja selalu mengangkatnya kembali.

Di kairo, Ibnu Khaldun mengambil jalur di dunia pendidikan, selain sebagai hakim di Pengadilan. Disini dia sangat disukai karena penjelasannya yang mengesankan mengenai berbagai fenomena sosial. Ibnu Khaldun akhirnya wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H (16 Maret 1406 M), serta dimakamkan di pemakaman orang Sufi di Kairo. (Affandi, Akara Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 31).

  1. Pendidikan dan karya Intelektual Ibnu Khaldun

Pendidikannya sewaktu kanak-kanak dan masa mudanya adalah belajar mengaji dan ilmu-ilmu yang bertalian dengan pemahaman dan tafsir Al-Qur’an. Dalam hal ini gurunya adalah Muhammad ibn Sa’ad Ibn Burrah. Bahasa Arab dipelajarinya dari ayahnya sendiri dan beberapa Ulama lainnya. Diantaranya Syaikh Muhammad Ibn Al-Farabi Al- Hasha’iri, Syaikh            Muhammad asy-Syawaast Az-Zarzali, Syaikh Ahmad Ibn Al-Qashshar, dan Syaikh Muhammad Ibn Bahr. Yang belakangan disebut juga mengajar Ibnu Khaldun dalam ilmu Syair (Affandi, Akara Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 33).

Ilmu Hadis dan Ilmu hukum Islam merupakan ilmu-ilmu yang tinggi dan sukar. Karenanya guru-guru Ibnu Khaldun dalam bidang-bidang ini adalah orang-orang yang sebelumnya sudah cukup ternama, seperti Syaikh Syamsuddin Muhammad Ibn Jabir Ibn Sulthan Al-Wadiyasyi untuk ilmu Hadis, dan Syaikh-Syaikh Muhammad  Ibn Abdullah Al-Jayyani, Muhammad Al-Qashir dan Muhammad Ibn ‘ Al-Hawwari untuk ilmu Islam (Affandi, Akara Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 34).

Sampai dengan ia wafat tahun 1406, Ibnu Khaldun telah menghasilkan banyak karya penting yang mengandung gagasan yang memiliki kesamaan dengan sosiologi kontemporer. Ia sangat yakin dengan kajian ilmiah. fenomena sosial. Ia sangat memperhatikan berbagai institusi sosial seperti politik dan ekonomi. Selain itu ia juga memperhatikan sejarah. Ia tertarik memperbandingkan masyarakat primitif dan masyarakat modern. Ibnu Khaldun memang tidak membawa dampak dramatis pada sosiologi klasik, namun sebagai cendikiawan pada umumnya, dan cendikiawan muslim pada khususnya, penelaahan atas karyanya atas karyanya akan menempatkan dia sebagai sosok yang punya signifikansi historis yang tidak kecil (Ritzer dan Goodman. Teori Sosiologi. 2010. Kreasi Wacana. Hal. 6).

Ibnu Khaldun hadir lima abad sebelum Comte. Uraiannya mengenai peradaban manusia dan masyarakat kemanusiaan menjadikan dia sebagai salah satu perintis dari sosiologi. Urainnya menekankan tentang sifat dari peradaban, yaitu hidup liar dan hidup sosial, sifat-sifat khusus yang disebabkan oleh semangat kesukuan dan cara bagaimana kelompok menjajah kelompok lainnya. Karena perbendaharaan kata yang kurang sempurna pada waktu itu, dia menamanakan pemahaman pengetahuan tentang karyanya sebagai ilmu Sejarah (Yakub. Muqoddimah. 1982. Faizan. Hal. 11).

  1. Perspektif Filsafat Manusia Ibnu Khaldun

Hukum perkembangan manusia dari Nomaden ke Modern atau menetap menurut ibnu Khaldun, seperti yang telah dia paparkan dalam “Muqoddimah” tentu saja didasarkan atas pandangan terhadap manusia, alam, dan Tuhan. Perbedaan pemahaman akan posisi manusia dalam relasinya dengan alam dan Tuhan akan menghasilkan perspektif yang berbeda antara ilmuan dalam melihat dan memahami berbagai fenomena sosial (Affandi, Akara Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 61).

Sebelum memasuki lebih dalam pemikiran Ibnu Khaldun, perlu ada pemahaman dasar tentang filsafat. Filsafat adalah berfikir dan merasa sedalam-dalamnya terhadap segala sesuatu sampai kepada inti persoalan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata, yaitu, philos dan Sophia. Philos yang berarti senang, gemar atau cinta, sedang Sophia dapat diartikan sebagai kebijakan. Dengan begitu filsafat dapat diartikan sebagai suatu kecintaan kepada kebijakan. (Syafiie. Pengantar Filsafat. 2004. Rafika Aditama. Hal. 1).

Objek dalam ilmu filsafat, terbagi menjadi dua macam objek, antara lain objek material dan objek formal. Objek merupakan sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, dengan demikian objek merupakan sesuatu yang akan diamati, diteliti dan dipejarai serta dibahas sebagai kajian inti. Setiap objek metarial dari disipilin ilmu pengetahuan bisa saja sama dengan objek material ilmu pengetahuan yang lain. Itulah sebabnya objek material ini disebut juga sebagai object matter, contohnya saja, ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi Negara, hukum tata Negara dan ilmu Negara itu sendiri, mereka mempunyai kesamaan objek material, yakni Negara. Begitu pula dengan filsafat sebagai induk dari segala ilmu yang memiliki objek material akal yan sekaligus juga arus berdialektika dengan budi dan rasa sebagai objek material berikutnya (Syafiie. Pengantar Filsafat. 2004. Rafika Aditama. Hal. 3).

Kemudian, objek formal itu sendiri adalah pusat perhatian yang biasa disebut dengan focus of interest, yang karena setiap disiplin ilmu mempunyai objek formal yang khas maka yang membuat setiap ilmu berbeda adalah objek formalnya. Objek formal ilmu filsafat adalah kebenaran, kebaikan dan keindahan secara berdialektika. Filsafat mempunyai unsur logika, budi untuk etika dan rasa untuk estetika (Syafiie. Pengantar Filsafat. 2004. Rafika Aditama. Hal. 4).

Untuk mengetahui hakekat manusia dapat ditelusuri dari berbagai aliran filsafat yang mempersoalkan tentang manusia (filsafat manusia). Diantara aliran filsafat tersebut, dikenal dua aliran utama yaitu Materialisme dan Idealisme. Aliran materialisme mempunyai anggapan dasar bahwa materilah satu-satunya kenyataan yang sebenarnya, dan suatu kejadian hanya dilihat dari proses-proses yang bersifat mekanik. Manusia dilihat dari materialisme keseluruhannya merupakan proses-proses yang bersifat kejasmanian. Sedangkan jiwa atau roh itu merupakan bukan kenyataan yang berdiri sendiri, semata-mata akibat dari proses-proses kebendaan (Affandi. Akar Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 61).

Sedangkan anggapan dasar aliran idealisme adalah bahwa rohani merupakan satu-satunya kenyataan yang sebebarnya. Manusia menurut aliran ini adalah mahkluk rohani, maksudnya hakekat dari manusia terletak pada rohaninya. Mereka menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia dilihat dari unsur rohaninya. Perbedaan manusia dan binatang bukan dilihat dari segi jasmaninya, tetapi dari segi rohani. Kalau yang dimaksud dengan rohani disini adalah ratio, ideas, soul dan brain, maka aliran ini cenderung kearah pandangan bahwa manusia adalah Homo Sapiens atau Rational Animal (Affandi. Akar Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal. 62).

Menurut Ibnu Khaldun, manusia bermasyarakat merupakan suatu keharusan. Dalam karya Muqoddimah nya dia berpendapat bahwa manusia itu berperadaban dengan sifatnya (karakternya), artinya tidak boleh tidak bagi manusia untuk tidak bermasyarakat (Yakub. Muqoddimah. CV Faizan. Hal. 86). Dikatakan demikian karena manusia seorang diri tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa saling kerja sama dengan orang lain (Affandi. Akar Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal 65). Banyak dari para ahli filsafat membenarkan pernyataan dari Ibnu Khaldun tersebut. Aristoteles berpendapat bahwa manusia merupakan zoon politicon, yakni manusia merupakan mahkluk sosial (siswoyo, Dkk. Ilmu Pendidikan. 2007. UNY Press. Hal. 7). Jika mengacu definisi manusia menurut para ahli filsafat, maka ada berbagai macam definisi, antara lain, manusia adalah homo sapiens (manusia kera yang berjalan tegak), homo faber (manusia kera yang berstruktur), homo economic (manusia kera yang melakukan kegiatan ekonomi), homo religious (manusia yang hidup dalam suatu alam yang sacral, penuh dengan nilai-nilai religious). Selain pendapat tersebut, ada definisi lain yang menambahkan bahwa, manusia adalah animal rational (hewan yang berakal), animal symbolicum (mahkluk yang pandai membuat, memahami dan menggunakan simbol-simbol) (siswoyo, Dkk. Ilmu Pendidikan. 2007. UNY Press. Hal. 3-7).

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapat manusia menurut Ibnu Khaldun, bahwa hakekat manusia adalah mahkluk sosial. Tetapi dorongan utama untuk bermasyarakat merupakan dorongan dari akal mereka. Jadi, secara conclution, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia merupakan mahkluk sosial , juga sekaligus mahkluk berfikir yang dianugerahkan oleh Tuhan, bahkan dia berpendapat bahwa berfikir ini merupakan ciri khas dari manusia itu sendiri, dengan begitu maka manusia berbeda dengan binatang. Pernyataan berikut dapat diperjelas dengan contoh atau perumpamaan berikut, gajah, singa, kerbau, sapi atau hewan yang lainnya mempunyai kekuatan yang lebih besar dari pada manusia, kemampuan hewan ini diberikan oleh Tuhan, karena hewan tidak berakal. Manusia diberi akal oleh Tuhan untuk bertahan hidup sebagai pemimpin di muka bumi. Dengan akal mereka maka manusia mampu memanfaatkan tenaga sapi atau kerbau untuk membantu memenuhi kebutuhannya, dan diberi akal untuk dapat bertahan melawan hewan-hewan buas.  Sebenarnya manusia itu lemah untuk melawan hewan-hewan (singa) maka dari itu manusia memanfaatkan bagian tubuh mereka sebagai senjata dan manusia lainnya untuk membantu bertahan hidup. Oleh karena itu masyarakat merupakan suatu hal yang penting bagi manusia (Yahub. Muqoddimah. CV Faizan. Hal. 88). Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat Ibnu Khaldun, maka secara filsafat dia dalam memandang manusia bersifat idealism religius (Affandi. Akar Konflik Sepanjang Zaman. 2004. Pustaka Pelajar. Hal 66).

  1. Manusia dan masyarakat dalam Pandangan Ibnu Khaldun

Masyarakat (Society) barangkali sudah sering diperdengarkan oleh kajian ilmu sosial kepada kita, namun banyak sekali perbedaan dalam pendefinisiannya, yang kebanyakan mempunyai satu persamaan, yakni memandang sebuah atau beberapa kumpulan dari manusia.

Max Weber, dia berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Selo Soemardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Paul B. Horton, menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu, dia juga lebih menegaskan bahwa bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Karl Mark, yang menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomis. Kemudian, J.L Gilin dan J.P Gilin, yan menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama.

Kajian sebelumnnya sudah dipaparkan bahwa masyarakat merupakan bagian dari kehidupan manusia yang penting. Karena, sebagai tempat berkumpulnya unsur-unsur keindividuan dari setiap anggota masyarakat, sehingga membentuk suatu kumpulan kepentingan dan membentuk konsensus yang dinamakan nilai dan norma. Nilai dan norma inilah yang menjadi idealisme dasar para anggota masyarakat (individu) dalam menjalankan strukturnya dan mempertahankan eksistensinya. Ibnu Khaldun mempertegasnya dengan berpendapat bahwa, tidak boleh tidak manusia tidak bermasyarakat (yakub. Muqoddimah Ibnu Khaldun. 1982. Faizan. Jakarta Selatan. Hal. 86).

Selian itu, nama lain dari manusia adalah rational animal, social animal dan lain sebagainya yang mana memungkinkan manusia untuk selalu betrfikir dan selalu bekerja sama dengan manusia yang lainnya untuk  berkembang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Memahami Ibnu khaldun, tidak cukup hanya dengan melihat dan menafsirkan teorinya, tetapi harus memahami latar belakang sosial kehidupannya.

Teori-teori Ibnu Khaldun yang telah dibangunnya adalah refleksi dari keadaan masyarakat pada zamannya. Keadaan masyarakat Afrika Utara pada abad ke-14 yang penuh dengan gejolak, peperangan dan perebutan kekuasaan (Affandi. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 10). Dinasti-dinasti kecil pada saat itu saling bersaing dan saling menghancurkan diantaranya adalah dinasti Banu Hafsiyah di Tunisia, Al-Marin di Maroko, Al-Mahdi di Bijayah, Banu Nasr di Granada dan lain-lain, ditambah lagi dengan gejolak yang melibatkan Negara Mongol dan Negara-negara kaum Kristen. Dinasti ini apada zaman itu merupakan suatu kerajaan, dan bila direfleksikan pada zaman sekarang sebagai Negara atau masyarakat (Affandi. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 11).

Ibnu Khaldun merupakan tokoh teoritis pertama yang berpandangan siklis. Berdasarkan observasi empirisnya terhadap masyarakat Arab dan Afrika Utara waktu itu, dia menyatakan bahwa ada eksistensi dua tipe masyarakat, yaitu masyarakat nomaden yang selalu berpindah dengan solidaritas sosial yang kuat dan selanjutnya masyarakat urban yang mendirikan negara baru (menetap). Dalam pandangannya, masyarakat nomaden selalu berusaha untuk menguasai masyarakat menetap. Menurunnya solidaritas dalam masyarakat menetap, memberikan ruang bagi masyarakat nomaden untuk menaklukan masyarakat menetap (Outwaite. Ensiklopedi Pemikiran Modern. 2008. Kencana. Jakarta. Hal. 806).

Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang menganut pendapat bahwa manusia (anggota masyarakat) dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat. Hal ini  terlihat dalam pendapat dia tentang solidaritas golongan yang dalam bahasa Ibnu Khaldun disebut dengan ‘Ashobiyah. Secara fitrah, manusia sejak lahir mempunyai sifat hewani (animal power) bawaan, sifat hewani mengakibatkan tejadinya permusuhan dan kezaliman dalam ataupun antar masyarakat (Yakub. Muqqodimah Ibnu Khaldun. 1982. Faizan. Jakarta. Hal. 89). Sifat hewani ini lah yang akan mengakibatkan lunturnya ‘ashobiyah dalam suatu kelompok masyarakat, jika ‘ashobiyah mulai luntur, maka dapat dipastikan hancurlah peradaban masyarakat tersebut.

Terutama dalam fenomena konflik, animal power mempunyai signifikansi yang urgen, karena pada dasarnya animal power ini akan  menimbulkan sifat agresif dalam manusia. Tingkat Animal power berbanding lurus dengan tingkat konflik artinya, jika tingkat animal power tinggi, maka dapat dipastikan akan terjadi pertempuran kepentingan, dan agresi merupakan perpanjangan tangan dari perbedaan tersebut, maka konflik pun tidak dapat dipungkiri. Sebaliknya, animal power berbanding terbalik dengan ‘ashobiyah, artinya jika animal power rendah, maka dapat dipastikan akan terjadi keselarasan kepentingan dan konsensus, maka ashobiyah pun akan terjaga, yang pada akhirnya konflik dan regulasi peradaban akan terjaga (Affandi. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 17). Urgensi ‘ashobiyah dalam regulasi peradaban masyarakat, Ibnu Khaldun mewajibkan adanya wazi (penengah) yang mempunyai kegagahan dan kekuasaan (yakub. 1982. Muqoddimah. Faizan. Jakarta. Hal. 89).

Secara conclution, menurut Ibnu Khaldun, manusia secara fitrah telah di anugerahi rasa cinta terhadap garis keturuan dan golongannya. Rasa cinta ini menimbulkan perasaa senasib dn sepenanggungan serta harga diri kelompok, kesetiaan, kerja sama, dan saling membantu dalam menghadapi musibah atau ancaman yang pada akhirnya akan membentuk kesatuan dan persatuan kelompok. Ketika manusia hidup bersama dalam masyarakat maka fitrah ini mendorong terbentuknya rasa cinta terhadap (identitas) kelompok. Terminology Ibnu Khaldun juga disebut dengan ‘ashobiyah. Manusia tidak akan rela jika jika salah satu anggota kelompoknya terhinakan dan dengan segala upaya akan membela dan mengembalikan kehormatan kelompok mereka (Affandi. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 81).

Sebagai sebuah fitrah, maka rasa cinta terhadap (identitas) kelompok ini terdapat pada semua bentuk masyarakat, baik dalam bentuk masyarakat primitive maupun modern. Perbedaannya hanya pada faktor pengikat. Dalam masyarakat primitive, faktor pengikatya adalah ikatan darah atau garis keturunan. Sedang pada masyarakat modern yang ikatan darahnya sudah tidak murni satu suku, maka pengikatnyadidasarkan pada kepentingan-kepentingananggota kelompok, yang secara imaginer menjadi kepentingan kelompok (Affandi. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 82).

  1. ‘Ashobiyah Sebagai dasar identifikasi Masyarakat

Secara etimologi, ‘ashobiyah dapat diartikan sebagai kedekatan hubungan seseorang dengan golongan atau kelompoknya dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Terdapat beragam istlah yang digunakan oleh para ilmuan yang secara khusus telah mempelajari Muqoddimah. Frans Rosenthal, seorang orientalis ahli sejarah, menerjemahkannya dalam bahasa Inggris menjadi group feeling yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rasa satu kelompok. Munawir Sjadzali menerjemahkannya dengan soidaritas kelompok. Osman Raliby seorang cendikiawan muslim Indonesia mengartiannya dengan rasa golongan, serta menyamakanya dengan nasionalisme. Muhsin Mahdi, seorang pengamat poitik Islam mengartikannya dengan solidaritas sosial (solidarity social). Charless Issawi seorag orientalis mengarikannya dengan solidarity. Philip K. Hitti seorang orientalis dan sejarawan mengartikannya dengan tribal spirit atau the spirit of clan (Affandi. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 105).

Ashobiyah merupakan faktor pendukung yang sangat mempengaruhi terjadinya konflik. Menurut Abdul Raziq Al-Makhi, ‘ashobiyah dibagi menjadi 5, yaitu (Affandi, 2004:107):

  • ‘ashobiyah kekerabatan dan keturunan, adalah ‘ashobiyah yang paling kuat;
  • ‘ashobiyah pesekutuan, terjadi karena keluarnya seseorang dari garis keturunanya yang semula ke garis keturunan yang lain;
  • ‘ashobiyah kesetiaan yang terjadi karena peralihan seseorang dari garis keturunan dan kekerabatan ke keturunan yang lain akibat kondisi-kondisi sosial. Dalam kasus yang demikian, ‘ashobiyah timbul dari persahabatan dan pergaulan yang tumbuh dari ketergantungan seseorang pada garis keturunan yang baru;
  • ‘ashobiyah penggabungan, yaitu ‘ashobiyah yang terjadi karena larinya seseorang dari keluarga dan kaumnya dan bergabung pada keluarga dan kaum lain;
  • ‘ashobiyah perbudakan yang timbul dari hubungan antara para budak dan tuan-tuan mereka.

Manusia tidak akan rela jika salah satu anggota kelompoknya terhinakan dan dengan segala daya upaya akan membela dan mengembalikan kehormatan kelompok mereka. Ada perbedaan rasa integrastif ini, jika dimasyarakat primitif (nomad) faktor pengikatnya adalah pertalian darah atau garis keturunan, sedangkan dalam masyarakat menetap atau modern yang ikatan darahnya sudah tidak murni satu suku lagi maka ikatanya didasarkan atas kepentingan-kepentingan anggota kelompok maupun secara imaginer menjadi kepentingan kelompok (Affandi, 2004: 107).

Kerja Konkret dan Kerja Abstrak

karl_marx-999px-269x300

SEGERA setelah Capital Volume I terbit, Ludwig Kugelman, sahabat Marx yang tinggal di Hanover, Jerman, menulis surat kepada Marx, yang isinya menceritakan keluhan banyak orang mengenai kesulitan memahami Capital, khususnya tentang teori nilai (value theory). Merespon surat Kugelman, Marx dengan nada sedikit gusar mengatakan,

‘Setiap anak kecil tahu bahwa jika setiap bangsa berhenti bekerja, jangan bicara tahun, tapi katakanlah, hanya dalam beberapa minggu, maka bangsa tersebut akan mengalami kehancuran. Dan setiap anak kecil juga tahu, jumlah produk yang berkorespondensi dengan jumlah kebutuhan yang berbeda, menuntut sejumlah tertentu kerja agregat masyarakat yang berbeda.’[1]

Tetapi apa yang Marx maksud dengan kerja? Apakah semua kerja menciptakan nilai? Dalam bukunya Critique of the Gotha Programme, Marx melancarkan kritik yang sangat keras terhadap program-program dari Partai Buruh Jerman (The German Workers’ Party). Salah satu poin yang dikritiknya adalah paragraph ini: ‘Labour is the source of all wealth…’ (1938:3). Terhadap paragraf ini, Marx dengan tegas mengatakan bahwa ‘labour is not the source of all wealth.’ Baginya, paragraf itu merupakan frasenya kaum borjuis, dan kaum sosialis tidak pantas untuk mengadopsinya ke dalam program-program perjuangannya.

Tentu saja setelah kita mendiskusikan dua aspek dari komoditi dan selanjutnya teori nilai, kita bisa sedikit mengerti kritik tajam Marx tersebut. Pada bagian ini saya akan coba memberikan pendasaran lebih jauh terhadap kritik tersebut.

Setelah membahas konsepsi tentang Nilai, Marx mengajak kita untuk mendiskusikan topik tentang ‘karakter ganda dari kerja (the dual character of labor),’ yang dianggapnya sebagai salah satu poin terbaik dalam bukunya Capital, selain teori tentang nilai-lebih (surplus-value). Topik karakter ganda dari kerja ini, juga merupakan salah satu bagian yang paling rumit dipahami dalam bab pertama Capital. ‘Gagasannya tentang kerja abstrak (abstract labour),’ demikian tulis ekonom Duncan K. Foley, ‘merupakan gagasan yang paling sulit dimengerti’ (1986:15; lihat juga Sweezy, 1970:30). Karena itu, keliru dalam menafsirkan bagian ini, bisa menyebabkan kita ‘tersesat’ dalam pembacaan Capital selanjutnya.

Kerja Konkret  (Concrete  Labour)

Untuk memahami topik ini, jalan terbaik adalah dengan kembali pulang ke topik mengenai komoditi. Sebagaimana yang telah kita diskusikan, komoditi selalu dan pasti mengandung dua aspek ganda: aspek nilai-guna (use-value) dan aspek nilai-tukar (exchange-value). Nilai-guna eksis pada setiap bentuk sosial produksi, ia diproduksi untuk dikonsumsi. Sementara nilai-tukar hanya eksis dalam bentuk sosial produksi tertentu, yakni kapitalisme, dan ia diproduksi untuk dipertukarkan di pasar.

Selanjutnya, dalam pembahasan tentang Nilai, Marx mengatakan, pertukaran di antara komoditi hanya bisa terjadi jika ada sesuatu yang setara melekat pada komoditi tersebut, yang ia sebut Nilai. Dan sumber dari nilai itu tidak lain adalah kerja manusa.Tetapi karena komoditi pasti dan selalu mengandung dua aspek ganda, maka kerja yang melekat pada komoditi tersebut, ujar Marx, juga mengandung karakter ganda, yakni kerja konkret (concrete labour) dan kerja abstrak (abstract labour) .

kerja konkrit dan kerja abstrak

Untuk menjelaskan maksudnya, Marx menggunakan contoh dua komoditi: jaket dan 10 yards linan (linen). Berdasarkan observasinya, jaket dijual dengan harga dua kali lipat dari harga jual linan. Jadi, jika 10 yards linan = W maka jaket = 2W. Apa yang membuat harga jaket lebih mahal dua kali lipat dari harga linan? Inilah pertanyaan misterius yang coba diungkap Marx. Menurutnya, baik jaket maupun linan mengandung nilai-guna untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Agar supaya jaket ini bisa ada, maka sebuah aktivitas produktif yang khusus dibutuhkan untuk memproduksi jaket tersebut. Aktivitas ini ditentukan berdasarkan tujuannya, corak kerjanya, alat-alatnya, dan hasil tertentu.

Aktivitas produktif ini, ia sebut sebagai kerja berguna atau useful labor atau concrete labor, yakni kerja yang kegunaannya tercermin pada nilai-guna produk tersebut, atau oleh fakta bahwa produk tersebut memiliki nilai-guna (Capital, 132). Pada bagian lainnya, ia mengatakan, dalam nilai-guna setiap komoditi melekat kerja berguna, yakni bentuk aktivitas produktif yang pasti, yang menghasilkan tujuan yang jelas (Capital, 132-33). Berdasarkan tafsirannya pada Marx, Kenneth Morrison, mendefinisikan kerja berguna sebagai kapasitas kerja manusia untuk menghasilkan ‘kegunaan (usefulness)’ dan ‘keperluan (utility)’ dalam sebuah komoditi dan menghasilkan nilai-guna sederhana (2006:91).

Karena jaket dan linan secara kualitatif berbeda nilai-gunanya, demikian juga bentuk kerja dimana eksistensi keberadaannya adalah sebagai perantara – menjahit (tailoring) dan menenun (weaving). Jika nilai-guna secara kualitatif tidak berbeda, maka kerja berguna pun secara kualitatif tidak berbeda. Konsekuensinya, produk tersebut secara absolut tidak memiliki kapasitas untuk dipertukarkan satu dengan lainnya sebagai komoditi. Bagi Marx, hanya produk yang merupakan tindakan independen dari kerja bersama, yang keberadaannya terisolasi, yang bisa dikonfrontasikan satu sama lainnya sebagai komoditi.

‘Jaket tidak bisa ditukar untuk jaket, nilai-guna yang satu tidak bisa ditukar dengan nilai-guna lainnya yang sama’ (Capital,132).[2]

Dan layaknya nilai-guna yang melekat pada komoditi, kerja konkret  juga eksis dalam seluruh bentuk sosial produksi (dari pra kapitalisme, kapitalisme, hingga pasca kapitalisme), yakni kerja yang didedikasikan untuk memproduksi barang yang berguna, barang yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia individu, keluarga, maupun komunitasnya secara langsung. Marx mengatakan, aktivitas manusia membuat baju telah berlangsung ribuan tahun lamanya di bawah tekanan akan keharusan untuk berpakaian, tanpa seorang pun menjadi penjahit, karena keberadaan jaket, linan, atau setiap elemen kekayaan material dalam wujud yang lebih canggih, tidak disediakan oleh alam. Keberadaannya selalu dimediasi oleh aktivitas produktif yang khusus.

Dengan demikian, nilai-guna seperti jaket, linan, singkatnya, wujud fisik komoditi, merupakan kombinasi antara dua elemen, yakni alam dan kerja. Pohon di hutan, secara alamiah berguna untuk mencegah banjir atau mempertahankan kesuburan tanah. Melalui kerja berguna, pohon di hutan ini diubah menjadi meja, kursi, atau bahan baku untuk istana raja-raja. Di sini aktivitas produktif manusia adalah mengubah bentuk-bentuk material yang telah disediakan oleh alam, dan dari sana kerja lantas menjadi sumber kekayaan material, yakni nilai-guna yang diproduksinya, dan dengan demikian manusia  mengubah dirinya sendiri.  Inilah kata Marx:

Maka kerja, sebagai pencipta nilai-guna, sebagai kerja berguna, adalah sebuah kondisi keberadaan manusia yang terlepas dari seluruh bentuk masyarakat yang ada; ia adalah kebutuhan alamiah yang abadi, yang memperantarai metabolisme antara manusia dan alam dan lebih dari itu, kehidupan manusia itu sendiri (Capital,133).[3]

Kerja Abstrak (Abstract Labour)

Untuk mendiskusikan soal kerja abstrak ini, saya mau mengutip kembali pernyataan Marx dalam karyanya Value, Price, and Profit, yang telah saya kutip dalam artikel yang membahas soal teori nilai:

‘Dan aku mau bilang tidak hanya Kerja (Labor), tetapi Kerja Sosial (Social Labor). Manusia yang memproduksi sebuah barang untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya, untuk dikonsumsinya sendiri, maka ia menciptakan sebuah produk, tapi bukan sebuah komoditi. Sebagai produser yang mandiri ia tidak melakukan apa-apa yang berhubungan dengan masyarakat. Tetapi untuk memproduksi komoditi, maka manusia tidak hanya memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu, tetapi kerjanya itu sendiri harus menjadi bagian dan paket dari keseluruhan total kerja yang dikeluarkan masyarakat. Kerja itu mesti disubordinasikan di bawah Pembagian kerja dalam masyarakat (Division of labor within society). Tetapi ini tak akan berarti apa-apa tanpa pembagian kerja yang lain, dan bagian itu dibutuhkan untuk menyatukan mereka’ (Zarembka, 2000:14; huruf miring dari Marx).

Berdasarkan kutipan ini kita temukan bahwa Marx tidak lagi berbicara tentang kerja sebagai substansi dari nilai dalam pengertian yang umum, melainkan lebih spesifik lagi. Selain kerja konkret, ia menyebut jenis kerja lain yaitu kerja sosial, yang dalam Capital disebutnya sebagai kerja abstrak. Jadi berbeda dengan kerja konkret, maka kerja abstrak adalah kerja manusia yang tidak ditujukan ‘untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya, untuk dikonsumsinya sendiri.’

Kini, mari kita kembali kepada pertanyaan Marx di atas, ‘mengapa harga jaket dua kali lipat dari harga linan?’

Saya mau mengikuti tafsiran Morrison untuk memahami penjelasan Marx, tentang kerja abstrak ini. Menurut Morrison pada poin ini kita mesti membedakan antara dua tipe kerja berguna (menjahit dan menenun), dua tipe aktivitas berdagang (penjahit dan penenun) dan dua tipe nilai (nilai linan dan nilai jaket). Dari pembedaan ini, Marx kemudian mengatakan, jika kita mengesampingkan kemampuan kerja berguna untuk menghasilkan tipe kegunaan yang berbeda dan nilai-guna yang berbeda, maka yang tersisa kemudian adalah bahwa aktivitas menjahit dan menenun tak lain adalah ‘energi manusia yang disalurkan, produk dari otak, otot, saraf, tangan, dsb.’ (Capital, 134). Jika kita melihat dari perspektif ini, maka seluruh kerja berguna, dalam kenyataannya, tidak lain adalah energi psikologis yang dikeluarkan yang bisa diukur dengan unit waktu-kerja.

Dari perspektif ini kemudian Marx mengatakan, adalah mungkin bagi kapital untuk mengabaikan kerja berguna dengan seluruh perbedaan kualitatifnya, dan hanya fokus pada energi yang dikeluarkan. Artinya, kapital sebetulnya hanya peduli pada kerja manusia, sejauh kerja itu (energi yang dikeluarkan) mendatangkan keuntungan baginya. Menurut Morrison, pergeseran esensial dari kerangka kerja kualitatif dimana kerja adalah berguna karena ia menghasilkan nilai-guna atau kegunaan, menjadi kerangka kerja kuantitatif dimana kerja diukur berdasarkan energi yang dikeluarkan yang dihitung berdasarkan waktu. Inilah yang oleh Marx disebut sebagai kerja abstrak (abstract labour) (op.cit:92).

Dari titik pandang ini, maka kerja menjahit dan menenun kini tidak lebih sebagai ekspresi kuantitatif dari apa apa yang secara kualitatif berbeda dari beragam kerja berguna. Selanjutnya Morrison mengatakan,

‘Apa yang membuat nilai jaket dua kali lipat dari linan, kini bisa kita lihat dengan lebih jelas. Marx percaya bahwa dalam sistem produksi kapitalis, kerja berguna yang melekat pada jaket diukur dalam pengertian kuantitatif, dan hanya dalam pengertian ini kerja yang sama, yang melekat pada linan, diberlakukan. Ketika kerja tersusun melalui cara ini, kata Marx, itulah kerja abstrak dan hal ini muncul hanya dalam masyarakat kapitalis, ketika kerja berguna itu diukur berdasarkan ‘lamanya waktu kerja sementara.’ Inilah poin kuncinya: dalam kenyataannya linen dan jaket sama-sama memiliki nilai-guna sejauh keduanya memiliki kerja berguna. Dalam makna ini, nilai dari jaket dan linen adalah sama, paling tidak ketika dipahami dalam terang kriteria kualitatif kerja berguna. Tetapi ketika diukur secara kuantitatif dalam pengertian lamanya waktu kerja, maka waktu kerja yang melekat pada jaket dua kali lebih banyak ketimbang waktu kerja yang melekat pada linan. Sementara dari titik pijak kerja beguna, jumlah kerja yang melekat pada linan dan jaket adalah sama; dari titik pijak produksi kapitalis, jaket dihargai dua kali lipat ketimbang linan, tepatnya, karena waktu kerja yang melekat padanya secara kuantitatif lebih banyak ketimbang pada linan’ (ibid:93).

Intinya, kerja abstrak adalah kerja yang menghasilkan komoditi, yakni barang yang diperjualbelikan di pasar untuk tujuan akumulasi keuntungan tanpa batas. Ekonom-cum filsuf Rusia I.I. Rubin, mengatakan kerja abstrak hanya muncul dan berkembang luas ketika pertukaran menjadi bentuk sosial dari proses produksi, sehingga mentransformasikan proses produksi tersebut ke dalam bentuk produksi komoditi. Dengan demikian, jika tidak ada pertukaran sebagai bentuk proses produksi, maka tidak ada kerja abstrak (1990:144). Konsekuensinya, semakin luas dan berkembang nilai-tukar dalam bentuk uang, dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional, semakin kerja abstrak ini menjadi dominan. Perluasan nilai-tukar (pasar) dengan demikian tak lain merupakan bentuk lain dari perluasan kerja abstrak.

Tetapi, kesimpulan Rubin ini bukan tanpa kritik. Pertama, hubungan pertukaran sesungguhnya tidak menjadi penanda atau ciri utama dari kapitalisme. Jauh sebelum corak produksi kapitalis ada, hubungan pertukaran telah berlangsung baik antara produsen  barang yang satu dengan produsen barang yang lain, atau antara pedagang di satu wilayah dengan pedagang di wilayah lainnya. Bahkan pertukaran untuk mengoleksi keuntungan (membeli dengan murah dan menjual dengan mahal, telah berlangsung di masa pra-kapitalisme); kedua, konsekuensinya jika kerja abstrak hanya eksis ketika ada pertukaran, maka sesungguhnya Rubin telah menggeser analisa Marx tentang kapitalisme dari hubungan produksi ke hubungan pertukaran. Padahal kita telah mendiskusikan pada bagian teori nilai bahwa pertukaran tidaklah menciptakan nilai, karena nilai adalah produk dari kerja. Di sini, ia terpelanting ke dalam analisa non-Marxis tentang kapitalisme; ketiga, dengan demikian, bagi Rubin, kerja yang eksis dalam hubungan produksi itu hanyalah kerja konkret (concrete labour) padahal kerja konkret tidak merujuk pada sebuah sistem sosial produksi tertentu.

Untuk mengatasi kesimpulan Rubin ini, maka hal pertama yang mesti ditegaskan bahwa kerja abstrak hanya eksis dalam sistem produksi kapitalisme, yang dicirikan oleh produksi komoditi. Dengan demikian, kerja abstrak ini sesungguhnya telah eksis sejak komoditi itu mulai diproduksi hingga kemudian dipertukarkan di pasar. Mengikuti Carchedi (2009:152-53),  kerja abstrak telah eksis sejak:

  1. jika proses produksi telah dimulai tetapi belum selesai, maka kerja yang dilakukan tersebut merupakan kerja abstrak dan dengan demikian menciptakan komoditi yang padanya melekat nilai. Memang, pada tahap ini kerja abstrak tidak bisa disebut nilai; lebih tepatnya nilai yang sedang dalam pembentukan, masih bersifat potensial, melekat, karena komoditi itu sendiri belum  selesai diproduksi, tapi sudah diciptakan dan karena itu hanya bersifat potensial;
  2. jika proses produksi telah lengkap dan dengan demikian komoditi telah jadi (tapi belum dijual), maka kerja abstrak telah menjadi nilai yang terkandung atau melekat di dalam komoditi tersebut,nilai tersebut adalah nilai individual dimana substansi materialnya tidak berbeda dengan energi manusia, kerja abstrak. Karena komoditi harus dijual guna merealisasikan nilainya, maka nilai individual ini juga masih bersifat potensial untuk direalisasikan sebagai nilai;
  3. jika dan ketika komoditi itu telah dijual, maka nilai yang melekat atau individual atau nilai potensial berubah menjadi nilai yang direalisasikan secara aktual,  dimana substansinya adalah nilai individual;
  4. semenjak komoditi diproduksi untuk dijual guna mendapatkan uang, maka nilai yang direalisasikan secara aktual tersebut menjadi substansi itu sendiri yang mengambil bentuk nilai yang dibutuhkan. Karena uang adalah bentuk eksistensi dari nilai yang direalisasikan, dengan demikian (dimodifikasi secara kuantitatif) nilai terkandung di dalamnya, demikian juga kerja abstrak kapitalis (huruf miring dari Carchedi).

Dialektika kerja konkret dan kerja abstrak

Sampai sejauh ini, saya ingin memberikan contoh sekali lagi perbedaan antara kerja konkret dan kerja abstrak. Ketika saya, misalnya, menulis (kerja) artikel ini tidak untuk dijual (Anda bisa mengaksesnya secara gratis) maka kerja saya adalah kerja konkret. Tetapi begitu saya memberi pengumuman bahwa ‘untuk bisa mengakses artikel ini Anda harus membayar sekian rupiah,’ maka kerja saya telah menjadi kerja abstrak.

Tapi, perhatikan, seperti pada komoditi, kerja konkret dan kerja abstrak ini keberadaannya menyatu dan sekaligus saling berkontradiksi dalam sebuah komoditi, dalam contoh tadi adalah artikel ini. Komoditi tidak bisa dipertukarkan tanpa adanya nilai-guna (dalam contoh artikel ini adalah pengetahuan) yang melekat padanya, yang merupakan produk dari kerja konkret. Sebaliknya, nilai-tukar sebuah komoditi hanya eksis sejauh ia diperjualbelikan, yang merupakan produk dari kerja abstrak. Perhatikan pernyataan Marx berikut:

‘…..pada satu sisi komoditi mesti masuk dalam proses pertukaran sebagai materialisasi waktu-kerja universal, pada sisi lainnya, waktu-kerja individual termaterialisasi sebagai waktu-kerja universal hanya sebagai hasil dari proses pertukaran’ (Critique, 45).[4]

Tetapi, bagaimana menjelaskan hubungan antara kerja berguna dan kerja abstrak yang bekerjasama sekaligus berkontradiksi dalam komoditi? Dari contoh penulisan artikel ini, terlihat bahwa kerja konkret sebenarnya juga memiliki fungsi ganda: pertama, kerja konkret ini memproduksi nilai-guna untuk memenuhi kebutuhan manusia tertentu, yang memiliki nilai berbeda di antara masing-masing pemiliknya; kedua, kerja konkret juga menjadi sumber bagi nilai-tukar untuk memenuhi kebutuhan manusia universal melalui proses pertukaran itu sendiri, dan memiliki nilai yang sama bagi semua orang. Dengan demikian, kerja konkret ini bertransformasi menjadi kerja abstrak ketika barang yang diproduksi itu menjadi komoditi. Inilah dasarnya kenapa Marx mengatakan bahwa fungsi ganda kerja konkret ini terpecahkan dalam satu komoditi:

‘Dengan demikian, kontradiksi inheren dalam komoditi, katakalah keberadaan nilai-guna tertentu dan keberlanjutannya menjadi kebutuhan universal, dan konsekuensinya menjadi nilai-guna bagi setiap orang atau nilai-guna universal, terpecahkan dalam kasus satu komoditi ini (Critique, 48).’[5]

Tetapi jika solusi Marx ini kita terima apa adanya, maka kita akan kesulitan keluar dari, apa yang disebut Martin Suryajaya sebagai ‘jebakan sirkulasionis Rubin: kerja abstrak ada karena ada barang yang diperdagangkan.’ Karenanya untuk menghindari jebakan itu, Martin mengatakan ‘barang yang diproduksi menjadi komoditi ketika kerja konkret menjadi kerja abstrak.’ Selain itu, posisi sirkulasionis Rubin ini mengandaikan bahwa kerja abstrak lahir dari kerja konkret, suatu posisi teoritik yang keliru. Seperti dikemukakan Milios et.al.,  ‘kerja abstrak merupakan ‘kepemilikan’ atas seluruh tindakan kerja konkret di bawah corak produksi kapitalis, yakni sebuah ekspresi dari bentuk tertentu  pengaturan sosial yang dikarakterisasi (dan hanya dengannya) oleh corak produksi tertentu, terlepas apakah kerja itu adalah kerja sederhana atau kerja yang lebih kompleks dan membutuhkan derajat spesialisasi yang tinggi’ (2002:20). Singkatnya, kerja yang dominan dalam kapitalisme adalah kerja abstrak.

Untuk mengerti lebih jauh tentang dominasi kerja abstrak ini, kita mesti melompat sedikit ke pembahasan Marx tentang Rahasia Akumulasi Primitif (the Primitive Accumulation) pada bab 4 dari bukunya Capital Volume I. Menurut Marx, kapitalisme yang muncul dari reruntuhan corak produksi feodal tidak akan bisa berkembang tanpa adanya buruh upahan yang bebas dalam pengertian ganda: bebas dari cengkeraman tuan feodal dan bebas dari kepemilikan atas alat-alat produksi. Nah keberadaan buruh bebas ini hanya mungkin ada karena mereka dipisahkan secara paksa dari kepemilikannya atas alat-alat produksi, khususnya kepemilikan atas tanah.  Inilah yang disebut Marx sebagai akumulasi primitif, yang diibaratkannya seperti konsepsi dosa asal dalam Kekristenan.

Penduduk yang kehilangan alat-alat produksinya ini kemudian menjelma sebagai buruh yang menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis untuk bisa hidup. Dan sejak saat itulah kerja abstrak muncul dan mendominasi kerja. Maka di sini Martin benar bahwa ‘transisi dari kerja konkret ke kerja abstrak, dengan demikian, merupakan transisi menuju modus produksi kapitalis yang bertumpu pada relasi kerja-upahan.’[6]

Apa konsekuensi politik dari konsepsi kerja konkret dan kerja abstrak ini?  Untuk menjawab soal ini, mari kita ikuti terlebih dahulu rangkaian argumentasi Marx sejak ia membicarakan topik tentang komoditi. Dalam kalimat pertama Capital , Marx mengatakan, ‘kemakmuran masyarakat dalam corak produksi kapitalis menampakkan dirinya sebagai ‘tumpukan komoditi yang sangat banyak.’ Lalu karena komoditi tersebut hanya bisa dipertukarkan jika pada dirinya melekat ukuran yang sama, yang disebutnya Nilai yang bersumber dari kerja manusia yang melekat padanya, maka kerja manusia tersebut, tidak lain adalah kerja abstrak.

Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa esensi kapitalisme tidak lain adalah ‘penumpukkan kerja abstrak tanpa batas.’ Maka, secara politik, menurut Harry Cleaver (2000:129), ketika Marx membedakan kerja konkret dari kerja abstrak, ia sedang membedakan dua sudut pandang kelas: kerja konkret mewakili sudut pandang kelas pekerja (working class), sementara kerja abstrak mencerminkan sudut pandangnya kelas kapitalis (capitalis class). Kepentingan kelas pekerja adalah menuntut agar kerja konkret ini semakin kuat dan dominan di hadapan kerja abstrak; sementara kepentingan kelas kapitalis adalah mengontrol dan memaksimalkan kerja abstrak agar posisinya semakin dominan terhadap kerja konkret. Kemenangan kerja konkret atas kerja abstrak itulah yang semestinya menjadi tujuan dari perjuangan gerakan anti kapitalis.

Tetapi solusi politik ini tidak dengan sendirinya benar. Ada dua alasannya: pertama, kalau kita perhatikan lagi argumentasi Marx di atas, ia mengatakan bahwa solusi dari kerja konkret dan kerja abstrak ini ada pada komoditi. Sementara, produksi komoditi merupakan penanda dari corak produksi kapitalis. Dengan demikian, solusi memperkuat sisi kerja konkret dan memperlemah sisi kerja abstrak, tak lain adalah mempromosikan sisi baik dari kapitalisme dan meninggalkan sisi buruknya. Jelas sekali bahwa solusi ini adalah solusi Hegelian, solusi yang metafisik dan reaksioner yang telah dikritik Marx dengan sangat tajam dalam karya polemisnya terhadap Joseph P. Proudhon, The Poverty of Philosophy.

Alasan kedua, kerja konkret dan kerja abstrak tidak lain adalah kerja yang melekat pada pada satu tubuh kelas pekerja. Ketika si A bekerja sebagai tukang cuci di restoran, ia mengeluarkan sekaligus kerja berguna dan kerja abstrak. Sehingga, ketika kelas buruh hendak memperjuangkan kerja konkret, sejatinya ia tengah memperjuangkan posisi kelasnya di hadapan kelas kapitalis. Sebaliknya, ketika kelas kapitalis ingin mengontrol dan mengeksploitasi kerja abstrak, ia sejatinya sedang mengontrol dan mengekploitasi kelas buruh yang sama, yang sedang memperjuangkan kerja konkret tadi. Maka esensi dari perjuangan antara kerja konkret berhadapan dengan kerja abstrak, bukanlah perjuangan di antara dua jenis kerja itu sendiri, melainkan perjuangan antara kelas buruh melawan kelas kapitalis.

Inilah titik berangkat Marx ketika ia berbicara tentang kelas dan perjuangan kelas. Itu pula sebabnya, ‘perjuangan kelas merupakan inti dari Marxisme, karena dua hal yang tak terpisahkan: (1) perjuangan kelas bagi Marxisme adalah untuk menjelaskan dinamika sejarah; dan (2) penghapusan kelas-kelas, yakni hasil akhir dari perjuangan kelas, merupakan tujuan tertinggi dari proses revolusioner (Wood, 1998:12).

Jika kita kembali pada Critique of the Gotha Programme, kini kita memperoleh pemahaman yang lebih jernih dan komprehensif, mengapa Marx mengatakan bahwa ‘labour is not the source of wealth’ sebagai antitesa terhadap rumusan program dari Partai Buruh Jerman,‘labour is the source of all wealth..’ Pertama, frasa labour (kerja) di sini sangat umum dan menyesatkan karena ia tidak membedakan antara kerja konkret dan kerja abstrak, dan karena itu kedua, program ini gagal menunjukkan adanya kontradiksi kelas, yakni antara mereka yang mengontrol dan menguasai alat-alat produksi (borjuasi) dengan mereka yang hanya memiliki tenaga kerja (proletariat),  yang muncul dalam kapitalisme.

Dengan demikian, esensi dari penjelasan Marx soal karakter ganda dari kerja adalah untuk menunjukkan akar dari ketertindasan kelas pekerja di bawah sistem produksi kapitalis, sekaligus menunjukkan bahwa proposisinya tentang kelas pekerja sebagai kelas yang potensial menjadi kelas revolusioner bukanlah hasil dari abstraksi metafisik (ibid:14).

Kepustakaan:

Duncan K. Foley, Understanding Capital Marx’s economic theory, Harvard University Press, 1986.

Ellen Meiksins Wood: The Retreat from Class A New ‘True’ Socialism, Verso, London, 1998.

Guglielmo Carchedi, The Fallacies of ‘New Dialectics’ and Value-Form Theory, Historical Materialism 17, Brill, 2009.

Harry Cleaver, Reading Capital Politically, AK Press, 2000.

John Milios, Dimitri Dimoulis and George Economakis, Karl Marx and the Classics An Essay on Value, Crises and the Capitalist Mode of Production, Ashgate Publishing Limited, 2002.
Karl Marx, Capital Volume I, Penguin Classic, 1990.

————-, A Contribution to The Critique of Political Economy, International Publishers, New York, 1989.

————-. Critique of the Gotha Progamme, International Publisher, NY, 1938.

Kenneth Morrision, Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought, Sage Publications Ltd; 2nd edition, July 21, 2006.

I.I. Rubin, Essays on Marx’s Theory of Value, Black Rose Books, 1990.

Letter of Marx to Engels, 24 August, 1867,http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867/letters/67_08_24.htm

Lettter of Marx to Ludwig Kugelman, 11 July 1868,http://www.marxists.org/archive/marx/works/1868/letters/68_07_11.htm

Paul M. Sweezy, The Theory of Capitalist Development, Monthly Review Press, 1970.

Paul Zarembka (ed.), Value, Capitalist Dynamics, and Money, Emerald Group Publishing, 2000.


[1] Kutipan aslinya: ‘Every child knows that any nation that stopped working, not for a year, but let us say, just for a few weeks, would perish. And every child knows, too, that the amounts of products corresponding to the differing amounts of needs demand differing and quantitatively determined amounts of society’s aggregate labour.’

[2] Kutipan aslinya: ‘Coat cannot be exchanged for coats, one use-values cannot be exchanged for another of the same kind.’

[3] Kutipan aslinya: ‘Labour, then, as a creator of use-values, as useful labour, is a condition of human existence which is independent of all forms of society; it is an eternal natural necessity which mediates the metabolism between man and nature, and therefore human life itself.’

[4] Kutipan aslinya: ‘…..on the one hand commodities must enter the exchange process as a materialized universal labour-time, on the other hand, the labobur-time of individuals become materialized universal labour time only as a result of the exchange process.’

[5] Kutipan aslinya: ‘Thus the contradiction inherent in the commodity as such, namely that of being a particular use-value and simultaneously universal equivalent, and hence a use-value for everybody or universal use-value, has been solved in the case of this one commodity.”

[6] Kutipan dari Martin ini berdasarkan atas komentarnya terhadap artikel ini dan dikutip ulang di sini atas sepengetahuannya.

Bentuk Nilai (Value Form atau Form of Value): Bagian 1

karl_marx-999px-269x300

TOPIK ini, didedikasikan Marx untuk mendiskusikan tentang asal-usul munculnya uang (money). Tetapi, di sini ia tidak berbicara sejarah kemunculan uang, misalnya dari sistem barter, uang metal atau koin, emas, uang kertas, hingga uang elektronik seperti yang kita kenal sekarang ini. Apa yang ingin dijelaskannya adalah sejarah perkembangan dalam kaitannya dengan perkembangan hubungan konseptual dalam sistem kapitalisme. Misalnya, hubungan antara ‘bentuk sederhana dari nilai/simple form of value’ dan ‘bentuk uang/money form’ yang dominan dalam sistem kapitalisme (Heinrich, 2012:56). Karena itu, ia tidak memaksudkan penjabarannya ini untuk meyakinkan kita bahwa uang merupakan alat yang paling mumpuni untuk mengatasi keterbatasan dari pertukaran dalam bentuk barter, sebagaimana yang diajarkan kepada kita selama ini. 

Mengikuti penjelasan Marx tentang topik ini, kita seperti diajak untuk berenang lebih dalam di lautan dialektika hubungan antara nilai-guna (use-value) -→ nilai (value) –→ dan nilai-tukar (exchange-value), atau hubungan dialektik antara relasi sosial yang tidak tampak (immaterial) dengan benda-benda yang tampak (material). Filsuf Paul Mattick Jr. (Moseley, 1993) mengatakan, di bagian ini sangat terasa bagaimana Marx begitu terpengaruh oleh Hegel, khususnya berkaitan dengan metode presentasinya dari yang tampak (appearance) menuju yang esensial (essence) dan kembali lagi ke bentuknya yang tampak (appearance). Dengan metode ini, Marx mengatakan bahwa bentuk uang adalah sesuatu yang muncul dari dalam logika kapitalis itu sendiri, bukan sesuatu yang datang dari luar atau terpisah darinya, seperti yang disimpulkan David Ricardo.

Berdasarkan atas diskusi-diskusi kita sebelumnya, maka secara sederhana metode presentasi tersebut bisa diringkas berikut:

  1. Bentuk material dari [komoditi] menampakkan dirinya dalam wujud nilai-tukar;
  2. Hubungan pertukaran antara [dua komoditi] selalu bisa ditampilkan sebagai sesuatu yang setara;
  3. [Persamaan ini mengatakan kepada kita] bahwa pada benda-benda yang berbeda itu eksis sesuatu yang sama dengan kuantitas yang setara …. Dimana kedua benda tersebut setara dengan entitas ketiga (yakni nilai) dan sejauh mereka memiliki nilai-tukar, dapat diturunkan pada benda ketiga tersebut;
  4. [Konsekuensinya] nilai-tukar yang valid mengekspresikan sesuatu yang setara. [Dan] nilai-tukar hanyalah corak ekspresi atau ‘bentuk yang tampak’ dari isi yang berbeda;
  5. [Karenanya] nilai-tukar komoditi-komoditi bisa diturunkan pada sesuatu yang kurang lebih sama;
  6. Sesuatu yang sama itu tidak bisa berupa …bentuk natural/alamiah dari komoditi, karena wujud tersebut hanya bisa dinilai sejauh mereka adalah nilai-guna;
  7. Jika kita mengabaikan nilai-guna komoditi, maka yang terus melekat pada komoditi itu adalah satu kualitas, bahwa komoditi tersebut adalah produk dari kerja, (bukan) kerja manusia dalam bentuk konkret (melainkan) kerja manusia dalam bentuk abstrak:
  8. Jika kita menilai [komoditi] sebagai kristalisasi dari substansi sosial yang sama, maka substansi sosial itu adalah nilai;
  9. [Maka dari itu] sesuatu yang sama yang menampakkan dirinya dalam nilai-tukar komoditi adalah nilai komoditi itu sendiri (Wood, 2004:235).

Narasi ini jika dibagankan akan berbentuk berikut (Harvey, ibid., 26):

Bagan 1.

Bagan2

Singkatnya, apa yang secara esensial hendak dijelaskan Marx melalui teori Nilai ini adalah, ‘kondisi pertukaran ditentukan oleh kondisi produksi, yang pada analisa akhirnya tercermin pada harga produksi (dalam kasus normal serta kondisi persaingan bebas dan sempurna) yang ditentukan oleh jumlah kerja dan kondisi-kondisi teknikal yang digunakan untuk proses produksi, yang oleh Marx disebut sebagai komposisi organik dari kapital (organic composition of capital)’ (Dobb in Howard & King, 1976:134).

Kini saatnya kita mendiskusikan soal Bentuk Nilai (Value Form atau Form of Value). Seperti dikemukakan di atas, dalam seksi ini tujuan utama Marx adalah menjelaskan asal-usul bentuk uang (Harvey, op.cit., 30), sekaligus menunjukkan bahwa bentuk uang (money form) adalah bentuk yang paling maju atau bentuk tertinggi dari bentuk nilai (form of value) (Hiroyoshi, 2005:115).  Dan untuk sampai ke bentuk uang, untuk bisa mengerti mengapa aktivitas kerja manusia mengambil wujud bentuk uang, dan bagaimana mekanisme itu bekerja, Marx melakukan empat tahapan perjalanan: pertama, bentuk nilai yang sederhana, terisolasi atau aksidental (The simple, Isolated, or Accidental Form of Value); kedua, bentuk nilai yang lebih luas (expanded  form of value); ketiga, bentuk nilai yang umum (general form of value); danterakhir bentuk uang (money form). Dengan memulai dari bentuk nilai yang sederhana, Marx sengaja menjauhkan dirinya dari kebiasaan kaum fisiokrat dan para pengritiknya yang belum apa-apa sudah mendiskusikan tema-tema yang rumit dan kompleks, sementara masalah yang paling sederhana belum juga dituntaskan (Marx, 1989:57).

Dalam tulisan ini, saya mengajak Anda untuk mendiskusikan tentang bentuk nilai yang sederhana. Tetapi walaupun menggunakan istilah sederhana, soalnya tidaklah sederhana. Seperti ditulis Marx dalam suratnya terhadap Engels, bentuk komoditi sederhana ini mengandung keseluruhan rahasia dari bentuk uang (Cleaver, 2000:139), sehingga pengungkapan bentuk nilai sederhana ini akan memecahkan rahasia bentuk uang tersebut. Marx memulai penjelasannya dengan memaparkan bentuk komoditi sederhana melalui pertukaran dua komoditi tunggal yang berbeda, melalui persamaan berikut:

(1)  x commodity A = y commodity B, atau:

x commodity A setara (is worth) dengan y commodity B.

(20 yards linen = 1 jaket)

Mengapa Marx menggunakan contoh ini? Sebelumnya, Marx mengatakan bahwa komoditi terdiri atas dua aspek: nilai-guna dan nilai-tukar. Namun dalam pembahasan mengenai bentuk-nilai ini, ia mengatakan bahwa jika kita berbicara dalam pengertian yang ketat, maka komoditi sesungguhnya hanya mengandung dua aspek, yakni nilai-guna dan nilai. Tetapi, nilai ini tak mungkin bisa kita lihat atau sentuh pada satu komoditi tertentu yang terisolasi atau pada dirinya sendiri. Artinya, ketika kita melihat atau memiliki sepasang sepatu, maka yang pertama-tama kita ketahui dengan pasti adalah aspek naturalnya, yakni nilai-gunanya, bahwa sepasang sepatu tersebut berguna untuk melindungi kaki kita dalam berjalan atau dalam berlari.

Kita baru bisa mengetahui aspek nilai dari sepasang sepatu tersebut ketika ia dipertukarkan dengan nilai-guna barang yang lain. Nilai-guna barang yang satu dipertukarkan dengan nilai-guna barang lainnya, karena tanpa nilai-guna maka barang tersebut tidak bisa dipertukarkan atau diperjualkan. Karena, kata Marx, pada diri pemiliknya komoditi tidak memiliki nilai-guna; nilai-guna komoditi tersebut ditemukan pada orang lain, yakni pembelinya. Nah, dalam proses pertukaran itulah baru kita bisa mengetahui nilai dari komoditi, atau dengan kata lain, nilai terekspresikan atau termanifestasi melalui nilai-tukar. Dalam contoh Marx di atas, kita baru bisa mengetahui aspek nilai dari linen ketika ia dipertukarkan dengan jaket. Maka itu disebut, komoditi A menemukan ekspresinya yang independen serta manifestasinya yang konkret pada komoditi B. Dalam Capital, Marx mengatakan:

‘Linen mengekspresikan nilainya dalam jaket; jaket berperan sebagai bentuk material dari nilai yang diekspresikan. Komoditi pertama memainkan peran yang aktif, sementara komoditi kedua berperan pasif. Nilai komoditi pertama tercermin sebagai nilai relatif, dalam kata lain komoditi dalam bentuk nilai-relatif. Komoditi kedua memenuhi fungsinya yang ekivalen, dalam kata lain, komoditi dalam bentuk ekivalen’ (1990:139).[1]

‘Nilai relatif’ yang muncul dalam kalimat ini bermakna ‘sesuatu yang berhubungan dengan hal lain,’ bahwa komoditi ini (linen) adalah bentuk relatif dari nilai. Sementara, ‘ekivalen’ bermakna bahwa komoditi ini (jaket) adalah pembanding dari nilai komoditi pertama (linen). Hanya melalui proses inilah kita akan bisa mengetahui nilai dari linen, yaitu jika ia dihadapkan dengan jaket, sehingga jaket di sini disebut sebagai perwujudan dari nilai linen dan karenanya secara kuantitatif setara dengan jaket. ‘Karena itu,’ kata Marx,

‘di dalam hubungan-nilai, dimana jaket adalah ekivalen terhadap linen, bentuk dari jaket dianggap sebagai bentuk nilai (form of value). Nilai dari komoditi linen, dengan demikian terekspresikan melalui tubuh fisikal dari komoditi jaket, nilai yang satu melalui nilai-guna yang lain. Sebagai sebuah nilai-guna, linen adalah sesuatu dengan secara jelas berbeda dengan jaket; sebagai nilai, linen identik dengan jaket, dan dengan demikian tampak seperti jaket. Jadi, linen membutuhkan bentuk nilai yang berbeda dari bentuk naturalnya. Eksistensinya sebagai nilai termanifestasi dalam kesetaraannya dengan jaket…..’(Capital, 143).[2]

‘Dengan demikian, melalui hubungan-nilai, bentuk natural dari komoditi B menjadi bentuk-nilai dari komoditi A, dengan kata lain, tubuh fisikal dari komoditi B menjadi cermin bagi nilai komoditi A (Capital, 144).’ [3]

Berdasarkan pengertian ini, kini kita mengerti kenapa Marx menyebut nilai-tukar (exchange-value) sebagai bentuk nilai (form of value), karena nilai-tukar adalah bentuk yang tampak atau manifestasi dari nilai (Cleaver, 140).

Kini muncul pertanyaan, jika x commodity A = y commodity B apakah secara otomatis persamaan ini bisa dibalikkan atau dikontraskan? Marx menjawab: Tidak. Katanya, komoditi B tidak serta-merta menemukan ekspresi independen dan manifestasi yang konkret pada x komoditi A, atau y komoditi B tidak bisa secara otomatis menjadi bentuk relatif dari nilai dan x komoditi A menjadi bentuk ekivalen dari nilai (A <—–  B). Ilustrasi berikut mungkin bisa memperjelas maksud ini: Andi (A) adalah suami dari Dina (B) (A = B). Tentu saja adalah benar jika kita katakan bahwa Dina (B) adalah istri dari Andi (A) (B = A), namun menjadi keliru total jika kita katakan bahwa Dina (B) adalah suami dari Andi (A) (A <—– B).[4] Karena itu, Marx mengatakan, ‘komoditi yang sama tidak bisa secara simultan muncul dalam dua bentuk dimana ekspresi nilainya sama’ (Capital, 140). Kecuali persamaannya menjadi:

(2)  y komoditi B = x komoditi A

dimana y komoditi B menjadi bentuk relatif dari nilai, sementara x komoditi A menjadi bentuk ekivalen dari nilai.

Bentuk Nilai Sederhana dan Perjuangan Kelas

Dalam pembahasan mengenai bentuk-nilai ini, Marx betul-betul mendemonstrasikan konsistensinya pada metodenya sendiri. Di sini ia mengatakan, seperti pada nilai-guna dan nilai-tukar yang memiliki hubungan dialektis, yakni menyatu tapi sekaligus bertentangan (unity of the opposites), demikian juga dengan bentuk relatif dan bentuk ekivalen ini. Coba simak pernyataan Marx yang saya kutip agak panjang ini,

‘Bentuk relatif dan bentuk ekivalen dari nilai adalah dua momen yang tak terpisahkan, yang saling meliputi dan melengkapi satu sama lain; tetapi pada saat yang sama keduanya berhadapan secara eksklusif atau bertentangan secara ekstrim satu dengan yang lainnya, yakni ekspresi nilai yang bertentangan. Mereka selalu dipisahkan dalam dua komoditi yang berbeda yang dibawa ke dalam hubungan satu sama lain melalui ekspresinya. Saya tidak bisa, sebagai contoh, mengekspresikan nilai linen dalam linen. 20 yards linen = 20 yards linen dengan demikian bukan sebuah ekspresi nilai. Persamaan itu malah mengatakan hal sebalilknya: 20 yards linen tidak menununjukkan apa-apa kecuali 20 yards linen itu sendiri, sebuah jumlah tertentu dari linen yang dinilai sebagai sebuah obyek yang berguna. Nilai dari linen, dengan demikian, hanya bisa diekspresikan secara relatif, yakni pada komoditi  yang lain. Bentuk relatif dari nilai linen, dengan demikian, mengandaikan komoditi lainnya yang bertentangan dalam bentuk ekivalen. Dengan kata lain, komoditi yang lain yang berbentuk ekivalen ini, tidak bisa secara simultan menjadi bentuk relatif dari nilai. Ia bukanlah komoditi yang kedua, yang nilainya diekspresikan.. Ia hanya menyediakan bentuk material dimana nilai dari komoditi pertama terekspresikan,’ (Capital, 139-40).[5]

Untuk mengerti kutipan ini, mengacu pada contoh linen dan jaket, maka keduanya adalah produk yang berguna, yang diproduksi oleh kerja berguna (kerja konkret) yang terpisah satu sama lain. Tetapi, dalam hubungan pertukaran, kita lihat bahwa linen adalah bentuk relatif, sementara jaket adalah bentuk ekivalen, dimana kita hanya akan bisa mengetahui nilai dari linen melalui nilai-guna dari jaket dan karena itu keduanya tidak terpisahkan. Dalam bahasa Marx, komoditi A (bentuk relatif) ‘menyebabkan nilai-guna B berwujud material melalui nilainya sendiri yang terekspresikan’ (Capital, 144).

Tetapi, jika kita memahami topik ini secara apa adanya, maka yang kita temukan betapa Marx telah bertindak layaknya seorang akuntan: Anda dan saya sama-sama memiliki barang yang berguna dan kita bersepakat untuk mempertukarkannya. Saya menemukan nilai-guna pada barang yang Anda miliki, dan Anda menemukan nilai dari barang Anda melalui barang yang saya miliki. Persoalan selesai. Jika begini ceritanya, maka kita akan gagal dalam memahami maksud awal Marx ketika menulis Capital, yakni sebagai usaha untuk memahami bagaimana corak produksi kapitalis (capitalist mode of production) ini bekerja. Oleh karena itu, pembahasan kita mengenai topik ini harus ditempatkan dalam kerangka yang dimaksudkan Marx itu sendiri. Ini berarti, ketika kita membaca bentuk-nilai yang sederhana, kita mesti melihat bahwa pertukaran komoditi linen dan jaket ini esensinya adalah pertukaran antara dua kerja abstrak yang memproduksi linen dan jaket (lihat bagan 2).  Nah, dalam kapitalisme, kita tahu bahwa komoditi tidak dimiliki oleh buruh (bahkan buruh itu sendiri telah menjadi komoditi), tetapi oleh kapitalis. Artinya, ketika si kapitalis memperjualbelikan komoditi (dalam contoh ini linen dan jaket), maka ia sesungguhnya tengah memperjualbelikan kerja abstrak yang dimiliki buruh yang memproduksi linen dan jaket tersebut.

Bagan 2:

Bagan1

Sumber: Milios, Dimoulis, Economakis, p. 25

Apa artinya ini dengan hukum kesatuan yang saling bertentangan di antara bentuk relatif dan bentuk ekivalen yang dikemukakan Marx di atas? Dalam konteks bentuk-nilai, ketika buruh menjual tenaga kerjanya kepada kapital, maka posisi buruh di sini adalah bentuk relatif dari nilai, sementara kapital adalah bentuk ekivalen dari nilai. Dalam sistem produksi kapitalis, keberadaan kedua kelas ini saling membutuhkan sekaligus saling bertentangan. Seperti nilai-guna barang yang sama tidak bisa saling dipertukarkan, demikian juga keberadaan kedua kelas ini tidak bisa eksis jika satu di antara keduanya lenyap. Kelas buruh ada karena ada kelas kapitalis, jika tidak ada kelas buruh maka tidak akan ada kelas kapitalis. Tapi keduanya sekaligus saling bertentangan, karena buruh hanya memiliki tenaga kerja yang dijualnya kepada si kapitalis yang memiliki alat-alat produksi. Buruh kepentingannya adalah menuntut upah setinggi-tingginya, sementara si kapitalis kepentingannya adalah menekan upah serendah-rendahnya. Karena itu, meminjam parafrase Marx, dalam hubungan antara buruh dan kapital ini, tidak serta merta kapital kemudian menjadi buruh atau kapital otomatis menjadi bentuk relatif dan buruh menjadi bentuk ekivalen. Dalam bahasa yang lebih lugas, dalam hubungan itu, kapital tidak otomatis menjual tenaga kerjanya kepada buruh dan memperoleh pendapatan dari upah yang dibayarkan oleh buruh kepadanya. Atau seorang buruh yang kaya mendadak karena memenangkan undian berhadiah milyaran, tidak serta-merta posisi atau statusnya berubah menjadi kapitalis.

Sampai di sini, kita lihat keunikan dan kekuatan teori tentang bentuk nilai (value form) dalam bentuknya yang sederhana. Pada teori nilai, Marx mengajak kita untuk bertamasya dari analisa yang memfokuskan diri pada hubungan pertukaran menuju ke analisa hubungan produksi. Ia menunjukkan bahwa pertukaran di antara barang-barang di pasar pada esensinya merupakan penampakkan atau ekspresi dari hubungan pertukaran di antara para produsen barang-barang tersebut di sektor produksi. Melalui teori nilai, Marx mengatakan bahwa kita tidak akan bisa mengerti dengan baik apa itu kapitalisme, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana proses eksploitasi yang berlangsung, jika kita hanya mengubek-ubek mekanisme pasar (distribusi, pertukaran, dan konsumsi).

Sementara pada seksi bentuk nilai ini, Marx melangkah dari hubungan produksi (nilai/esensi) menuju ke hubungan pertukaran (bentuk nilai/penampakkan). Melalui pergerakan metodologis dari dalam ke luar ini, Marx menunjukkan bahwa bentuk relatif dan bentuk ekivalen dari nilai adalah cerminan dari perjuangan kelas antara kelas buruh dan kelas kapitalis.

Bersambung ……

Penulis beredar di twitterland dengan id @coenpontoh

Kepustakaan:

Allen W. Wood, Karl Marx, Routledge, 2004.

David Harvey, A Companion To Marx’s Capital, Verso, London, 2010.

Fred Moseley (ed.), Marx’s Method in Capital A Reexamination, Humanities Press, New Jersey, 1993.

Harry Cleaver, Reading Capital Politically, AKPress, 2000.

Hayashi Hiroyoshi, Marx’s Labor Theory of Value A Defense, iUniverse, Inc, 2005.

John Milios, Dimitri Dimoulis, George Economakis, Karl Marx and the Classics An Essay on Value, Crises and the Capitalist Mode of Production, Ashgate Publishing Limited, 2002.

Michael Heinrich, An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital, Monthly Review Press, NY, 2012.

Karl Marx, Capital Volume I, Penguin Books, 1990.

————, A Contribution to the Critique of Political Economy, International Publisher, NY, 1989.

M.C. Howard and J.E. King, The Economics of  Marx selected readings of exposition and criticism, Penguin Books, 1976.


[1] Kutipan aslinya: ‘The linen expresses its value in the coat; the coat services as the material in which the value is expressed. The first commodity plays an active role, the second is passive one. The value of first commodity is represented as relative value, in other words the commodity is in the relative form of value. The second commodity fulfils the function of equivalent, in other words it is in the equivalent form.’

[2] Kutipan aslinya: ‘Hence, in the value-relation, in which the coat in the equivalent of the linen, the form of the coat counts as the form of value. The value of the commodity linen is therefore expressed by the physical body of the commodity coat, the value of one by the use-value of the other. As a use-value, the linen is something palpably different from the coat, as value, it is identical with the coat, and therefore looks like the coat. Thus the linen acquires a value-form different from its natural form. Its existense as value is manifested in its equality with the coat,….’

[3] Kutipan aslinya: ‘By means of the value-relation, therefore, the natural form of commodity B becomes the value-form of commodity A, in other words the physical body of commodity B becomes a mirror for the value of commodity A.’

[4] Uraian yang lebih detail mengenai soal ini dikemukakan oleh Christopher J. Arthur, ‘Money and the Form of Value,’ dalam Riccardo Bellofiore and Nicola Taylor (ed.), The Constitution of Capital Essays on Volume I of Marx’s Capital, Palgrave MacMillan, 2004, p. 38-39.

[5] Kutipan aslinya: ‘The relative form of value and the equivalent form are two inseparable moment, which belong to and mutually condition each other; but at the same time exclusive or opposed extremes, i.e. poles the expression of value. They are always divided up between the different commodities brought into relation with each other by that expression. I cannot for example, express the vulue of linen in linen. 20 yards of linen = 20 yards of linen is not an expression of value. The equation states rather the contrary: 20 yards of linen are nothing but 20 yards of linen, a definite quantity of linen considered as an object of utility. The value of the linen can therefore only be expressed relatively, i.e in another commodity. The relative form of value of the linen therefore presupposes that some other commodity confronts it in the equivalent form. On the other hand, this other commodity which figures as the equivalent, cannot simultaneously be in the relative form of value. It is not the latter commodity whose value is being expressed. It onli provided the material in which the value of the first commodity is expressed.’

YOGYAKARTA KOTA PROSTITUSI ?

Sri Salmah (Peneliti Madya), Email: prayitno_tgd96@yahoo.com

Bidang Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

ABSTRACT

Yogyakarta is famous for the education and culture of the city is very tourist town worth visiting. But the predicate impressions fade with the internet entitled “Prostitution Yogyakarta City” (http.ego89aluni.blogspot.com/2009/03/prostitusi.http) and the title of another “City of Yogyakarta is no longer a student but town whore” (http.www.top.ix.comforum/ world/malaysia.f76jpnaegmt ) which was accessed on 4 December 2013 at 11:00 . for the city of Yogyakarta, which is read when it also triggers a sense of shock and concern about the new predicate that dropped the city of Yogyakarta. To seek the truth predicate city of Yogyakarta as a city it is necessary to study prostitution in places where prostitution according to the information. With direct observation in places PSK or (commercial sexs worker) in the city include the Pasar Kembang, The North & South square, Kaliurang hotels and other tourist attractions. The various kinds of prostitutes there are covert and overt nature however the interview was also aided by key.informan known that most of the plunging them into prostitution is against the backdrop of economic demands of their families and themselves. Even prostitution is also done by many school and university students. But Authors still believe not all students want to work as prostitutes. All very dependent on faith and morals that predicate statement as the city of Yogyakarta city prostitution or prostitution can not be considered in general. Only certain people who take advantage of the opportunity to earn a living without working properly.

Keywords : Yogyakarta City Prostitution

 

 

 

 

 

  1. PENDAHULUAN

Yogyakarta yang dikenal predikatnya sebagai kota pelajar atau kota pendidikan yang tertua sejak lahirnya Universitas Gadjah Mada (1952). Sehingga menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia untuk menggali ilmu di kota Yogyakarta. Selain sebagai kota pendidikan, Yogyakarta dikenal pula sebagai kota budaya yang tetap dipertahankan sampai saat ini sehingga menarik perhatian bagi para wisata untuk berkunjung di Yogyakarta dan dikenal sebagai kota wisata. Menariknya kota Yogyakarta selain sebagai kota budaya ditunjang pula tempat-tempat rekreasi wisata dengan Kraton Mataram yang masih asli, dan bentuk bangunan-bangunan yang tetap dipertahankan sebagai cagar budaya. Letak kota Yogyakarta yang tidak jauh dari pinggiran pantai sangat menarik untuk sasaran objek wisata. Namun predikat kota Yogyakarta yang memang masih bertahan tersebut di abad 20 ini menjadi tergores dengan predikat barunya sebagai “Kota Prostitusi” (http:ego89alone. blogspot.com/2009/03/prostitusi.html). Penulis sebagai warga masyarakat asli kota Yogyakarta. Membaca predikat kota Yogyakarta sebagai kota prostitusi seketika timbul rasa “kaget” dan prihatin. Ditambah lagi pernyatan yang menyatakan Yogyakarta Bukan Lagi Kota Peajar Tapi Kota Pelacur (http:www.topix.com/forum/world/malaysiaF76JPNA4EGMT diakses tanggal 4 Desember 2013 jam 11.00).

Apakah itu benar? Mungkin bagi masyarakat biasa yang hidup di lingkungan “bersih” dalam arti hidup secara layak di masyarakat dan tidak pernah “blusukan” di tempat-tempat yang bisa dijadikan ajang prostitusi atau tempat-tempat pelacuran hampir tidak percaya. Namun kemajuan teknologi membuka mata lebar-lebar lagi masyarakat yang ingin tahu kondisi kota Yogyakarta dengan tayangan di internet. Hasil penelitian mereka (masyarakat yang peduli) tentang runtuhnya moral generasi muda dengan berkembangnya pergaulan bebas yang mengarah pada prostitusi maupun pada laki-laki hidung belang dalam mengembangkan nafsu syahwatnya di luar nikah sehingga secara tidak sadar merupakan pendukung utama terjadinya kota prostitusi yang sangat merusak nama kota Yogyakarta.

Permasalahan apakah benar predikat Yogyakarta sebagai kota prostitusi atau kota pelajar? Hal tersebut perlu adanya suatu pembuktian.

Melihat fenomena yang menyangkut pergaulan bebas antara remaja yang menunjukkan runtuhnya/dekadensi moral menimbulkan rasa keprihatinan bagi orangtua. Lebih tragisnya lagi dari hasil pengamatan/penelitian lanjut ditemukan terjadinya prostitusi di kalangan remaja. Kebebasan seksual antara remaja sudah dikembangkan menjadi komersial yang dikenal sebagai PSK remaja. Sehingga kota Yogyakarta yang sebelumnya dikenal sebagai kota budaya dengan bertahannya nilai-nilai luhur menjadi rusak dengan predikat barunya. Rusaknya moral yang menjurus pada kebebasan seksual sangat merusak citra dan nama baik kota Yogyakarta. Walaupun rusaknya moral remaja tersebut hanya terdapat pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Masih lebih banyak masyarakat yang tetap mempertahankan moral dan estetika dalam kehidupan. Hal tersebut terbukti masih terlihat lingkungan masyarakat yang tertib dan teratur dalam menjalankan aqidah sesuai dengan keyakinan agama yang mendasari langkah kehidupanya. Sedangkan predikat kota Yogyakarta sebagai “Kota Prostitusi” perlu pembuktian yang nyata.

Untuk mencari kebenaran predikat kota Yogyakarta, penulis mencoba mengadakan observasi di tempat-tempa yang bisa digunakan sebagai tempat-tempat transaksi ataupun prostitusi antara lain di losmen daerah Kaliurang, losmen kota “Pasar Kembang” terkenal sebagai tempat-tempat prostitusi yang terletak di tengah-tengah kota Yogyakarta dan tempat-tempat penginapan di tempat wisata pinggiran pantai Samas, Parangtritis, Baron maupun pantai bagian barat yakni pantai Glagah. Memang tidak ada salahnya tempat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat yang cukup menunjang sebagai ajang prostitusi baik tempat transaksi maupun pasaran. Sebagai pelengkap informasi penulis pun mengadakan wawancara langsung terhadap para PSK di masing-masing lokasi. Penggalian data dari beberapa lokasi mangkalnya para PSK khususnya di tempat wisata lebih mudah diperoleh. Sebab menurut pengamatan penulis, mereka (para PSK) lebih bersifat terbuka sebab mereka menganggap bahwa menjual diri dengan memberikan pelayanan seks merupakan suatu pekerjaan yang sudah bisa mereka lakukan sebagai pekerjaan dan sumber penghasilan.

Selain prostitusi dilakukan di tempat-tempat mangkalnya PSK, prostitusi terselubung juga dilakukan para remaja yang masih berstatus sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan pasti penulis dibantu 2 orang sebagai key informan yang bisa bergaul dengan PSK di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Untuk prostitusi yang dilakukan pada pelajar atau mahasiswa sifatnya sangat tertutup dengan strategi yang rapi atau mandiri. Jaringan mereka adalah lebih ketat dibanding dengan PSK yang terbuka di pasaran. Mereka pelajar/mahasiswa masih menjaga status dan nama baiknya di lingkungan sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dipercaya yang mengetahui “kegiatannya” di luar status sebagai pelajar dan mahasiswa.

Wawancara dilakukan terhadap PSK antara lain

  • 2 responden yang biasa di Kaliurang
  • 3 responden yang biasa di Pasar Kembang (Sarkem)
  • 2 orang yang biasa mangkal di pantai Parangkusumo
  • 2 orang yang biasa mangkal di pantai Parangtritis
  • 2 orang yang biasa mangkal di pantai Samas
  • 2 orang yang biasa mangkal di pantai Baron
  • 2 orang yang biasa mangkal di Alun-alun Selatan Yogyakarta
  • 2 orang sebagai key informan untuk PSK remaja
  • 2 orang masyarakat lingkungan di warung Parangtritis
  • 2 orang masyarakat lingkungan warung/penjual jagung bakar di Alun-alun Selatan Yogyakarta

Dari hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

  1. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan tidak secara singkat, namun memakan waktu lebih kurang satu tahun secara bergantian sekaligus saat rekreasi bersama keluarga, penulis berusaha blusukan di tempat-tempat yang biasa PSK mangkal dan terjadi transaksi antara “pembeli” dan “penjual”.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir di lokasi wisata terdapat pemasaran seksual walau sifatnya terselubung dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui mereka berperan sebagai mucikari ataupun guide prostitusi atau para penyedia bilik-bilik pelaksanaan pelayanan seksual.

  1. Pustaka Acuan

Perempuan adalah makhluk yang penuh tipu daya. Dalam cerita sejarah sebagaimana dikutip dalam Al Quran (Yusuf 12/28) Zulaikha merupakan perempuan putri yang menggoda Yusuf untuk berbuat zina. Namun Yusuf tidak tergoda oleh rayuan Zulaikha sehingga lolos dari tuduhan untuk berbuat jahat karena tidak terbukti sehingga suami Zulaikha mengatakan “Sesungguhnya hal tersebut adalah merupakan bagian tipu daya kalian (kaum perempuan). Perempuan dianggap sebagai “biang” kejahatan yang membawa malapetaka bagi laki-laki jika tidak berhati-hati (Zulkarnain Abdullah, 2003:64).

Dalam sejarah cerita tersebut, menggodanya Zulaikha kepada Yusuf adalah karena kekaguman Zulaikha akan ketampanan Yusuf. Namun dalam abad modern ini munculnya pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas yang menjurus pada pelacuran/prostitusi didasari bobroknya mental baik pihak laki-laki maupun perempuan. Tujuannya perempuan di dunia prostitusi sebagian besar adalah didasari tuntutan materi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi laki-laki sebagai pihak pembeli didasari pemenuhan kebutuhan seks yang tidak bisa dibendung, sehingga mereka kadang-kadang “mencari” penjual seks. Namun keduanya adalah karena sama-sama tidak dapat mempertahankan ketangguhan moral masing-masing sehingga sama-sama berbuat dosa.

  1. Perkembangan Seksual di Usia Remaja

Dalam memasuki usia remaja akan terjadi perubahan-perubahan dengan perkembangan fisik, sosial maupun kepribadian. Perkembangan fisik remaja terlihat sangat menonjol yang didukung oleh hormon-hormon yang mempengaruhi perkembangan seksual sehingga timbul dorongan seks baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga mulailah terjadi kontak pergaulan lawan jenis dan kontak fisik yang kadang-kadang diikuti nafsu (Siti Rahayu Haditono, 2002). Tidak terkendalinya dorongan seksual maka masing-masing ingin memenuhi kebutuhan yang apabila tidak terkendali maka terjadilah pergaulan bebas yang mengarah pada hubungan seksual (Agus Suyanto, 2008).

  1. Runtuhnya Moral Generasi Muda

Pergaulan remaja akhir-akhir ini yang dipengaruhi oleh modernisasi akan menjerumuskan remaja dalam ahlak dan moralitas. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya informasi yang terbukti melalui berbagai media sosial maupun elektronik yang terbuka dan mengalir deras bagi anak-anak usia remaja bebas mengakses dengan situs-situs yang berbau pornografi yang mengarah pada seksual. Menurut Hawari (2003) kondisi tersebut dapat menjerumuskan remaja dan pencemaran ahlak dan moralitas. Pergaulan bebas mulai merebak di kalangan remaja yang menjerumus pada pergaulan bebas seksual. Sedangkan di tahun 2010 penduduk Indonesia yang memasuki usia remaja (10 – 20 tahun) sebesar 67,63 juta atau 29,1% darijumlah penduduk Indonesia. Tahun 2020 akan meningkat 26,8% penduduk Indonesia usia remaja (Ikawati, 2012:3).

Menurut Syamsu Yusuf (2008) moral adalah adat istiadat, kebiasaan, peraturan nilai-nilai tata cara kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Bansoru (2005) moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang bagaimana perilaku yang harus dipenuhi. Moral merupakan standart baik buruk yang dilakukan oleh individu yang terikat oleh nilai-nilai sosial budaya di lingkungannya. Moral seseorang baik buruknya perilaku yang sangat ditentukan oleh individu masing-masing sedangkan budaya sosial lingkungan merupakan standart yang harus ditaati.

Moralitas adalah suatu kesatuan peraturan atau prinsip-prinsip yang mengatur tingkah laku individu dalam berhubungan dengan orang lain. Selain itu moralitas juga mengatur tingkah laku yang memberikan pengaruh bagi kesejahteraan manusia (Staub, 1979). Ada dua tingkat moralitas

  • Tingkat moralitas primitif adalah nilai-nilai perilaku yang ditentukan dalam suatu kelompok. Peraturan moral dilaksanakan karena takut akan konsekuensi negatif dan adanya pengharapan untuk memperoleh konsekuensi positif. Sebagaimana pendapat Mina Andalina (1989) yang mengatakan bahwa moralitas individu terbentuk dalam hal tua setempat yang ditentukan oleh pondasi atau lingkungan keluarga.
  • Tingkat tertinggi adalah moralitas yang ditentukan oleh lingkungan sosialnya/masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional (onthen directed morality)

Sedangkan memasuki masa remaja adalah memasuki masa perubahan anak mulai kritis dan menentang terhadap nilai-nilai yang berlaku baik di keluarga/ orangtuanya maupun lingkungan. Dalam memasuki masa remaja mulai terbentuk prinsip-prinsip moral otonomi (yang berlaku pada dirinya sendiri) yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungannya. Semakin banyak peran yang dimiliki akan mulai terbentuk moral kepribadiannya (Ikawati, 2012:14).

Dalam masa remaja terbentuknya moral sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan keluarga yang kadang-kadang berusaha menelaah nilai-nilai yang ada di lingkungannya sesuai dengan kemauan dirinya sehingga timbul dekandensi moral. Yakni pembentukan moral yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan psikis dan intelektualnya. Keadaan ini dapat juga menimbulkan ketidaksesuaian dengan kelompoknya, dapat menimbulkan penggeseran nilai sehingga tidak terwujud nilai-nilai luhur dalam kehidupannya.

Perkembangan moral sesorang individu banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Individu memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya terutama dari orangtua. Menurut Syamsu Yusuf (2008) ada empat fasilitas yang mempengaruhi perkembangan moral individu, antara lain:

  • Konsistensi dalam mendidik anak

Orangtua harus memiliki sikap dan perilaku yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu pada anak. Suatu tingkah laku anak yang dilarang oleh orangtuanya pada suatu waktu harus juga dilarang apalagi dilakukan kembali pada waktu yang lain.

  • Sikap orangtua dalam keluarga

Sikap orangtua dapat mempengaruhi perkembangan moral anak yaitu melalui proses peniruan (imitasi). Sikap orangtua yang keras (otoriter) cenderung melahirkan sikap disiplin semu pada anak, sedangkan sikap acuh tak acuh atau sikap masa bodoh cenderung akan mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan kurang memperhatikan norma yang ada. Sikap yang sebaiknya dimiliki orangtua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah (dialogis) dan konsisten.

  • Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut

Orangtua merupakan panutan (teladan) bagi anak termasuk dalam pengamalan ajaran agama. Ornagtua yang menciptakan iklim religius (agamis) dalam keluarga dengan cara melaksanakan dan membimbing nilai-nilai agama kepada anak maka anak akan mengalami perkembangan yang baik.

  • Sikap konsisten orangtua dalam menerapkan norma

Orangtua tidak akan mengendalikan anaknya berbohong atau tidak jujur maka mereka harus menjauhkan diri dari perilaku berbohong/tidak jujur. Apabila orangtua mengajar kepada anak bertutur kata sopan, bertanggungjawab dan taat beragama, maka orangtua harus konsisten dengan apa yang akan diharapkan dari anak atau memberikan contoh yang baik sehingga anak akan cenderung meniru pada perilaku orangtuanya.

Namun moralitas/perilaku anak selanjutnya sangat tergantung pada proses kualitas belajar anak baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lebih luas.

Pada masa remaja fungsi kehidupan psikisnya lebih berperan sehingga intelektualnya dan kehendaknya lebih otonom dan semakin kritis. Kesadaran moral ada namun tingginya kemauan lebih otonom sehingga saat masa remaja dengan situasi dan kondisi yang ada mulai mengalami penggeseran nilai moral. Ada usaha mereduksi norma moral menjadi norma relatif dan kewajiban moral tidak fenomental lagi serta menyalahgunakan kebebasan tanpa menghiraukan suara batin sehingga tidak terwujudnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan pribadi (Bambang Mulyono, 1986). Kebebasan tersebut juga menjurus pada pergaulan bebas seksual di luar nikah sehingga banyak diketahui bahwa menurut Okanegara (2007) dari jumlah remaja usia 10-21 tahun mencapai 65 juta orang 30 persen dari total penduduk Indonesia. Antara 15-20% dari remaja usia sekolah telah melakukan hubungan seksual di luar nikah, 15-19 juta melahirkan setiap harinya dan 2,3 juta (20%) terdapat kasus aborsi yang dilakukan para remaja.

 

  1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Yogyakarta yang mempunyai luas 3.185,8 m2 yang terdiri dari satu kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 4.380 desa/kelurahan yang mempunyai penduduk 3.452.390 jiwa, yang terdiri dari 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan dengan kepadatan penduduk 184 jiwa/km2. (Dinamika Kota Yogyakarta, http://www.pemda.DIY diakses tanggal 4 Desember 2013 jam 10.00). Dari jumlah penduduk di Yogyakarta tahun 2013 tercatat jumlah pengangguran ada 17.217 orang dan terserap 2.309 (13,3%). Pengangguran terbanyak 14.901 orang lulusan SMA/SMK, sarjana 2.973 orang (communy.okezone. com/read/ diakses tanggal 4 Desember 2013 jam 11.20). melihat jumlah pengangguran yang ada, maka wajar apabila mereka selalu mencari kesempatan-kesempatan yang dianggap sebagai peluang kerja untuk mencari penghasilan.

Sebagai kota wisata dan kota pelajar dengan kepadatan penduduknya tidak lepas dari tempat-tempat wisata khususnya untuk hiburan masyarakat kota. Namun kadang-kadang tempat hiburan tersebut sering disalahgunakan atau dimanfaatkan bagi para PSK untuk menajajakan pelayanan seksualnya kepada para “pembeli” yang dulu dikenal sebagai “hidung belang” yang banyak dilakukan oleh laki-laki yang pada umumnya sudah berkeluarga tapi tetap mencari pemuas nafsu seksnya di luar. Namun, kenyataan dalam perkembangan sebagai “pembeli” tidak hanya bapak-bapak yang sudah berkeluarga, tapi para pemuda-pemuda baik yang berstatus sebagai mahasiswa maupun pelajar.

Yogyakarta yang identik dengan kota pelajar yang dengan banyaknya mahasiswa maupun pelajar datang ke Yogyakarta dengan tujuan utama adalah untuk menuntut ilmu. Namun kadang-kadang tujuan utama pudar akibat pengaruh pergaulan bebas sesama mahasiswa atau pelajar. Bahkan dari beberapa hasil penelitian, salah satu diantaranya hasil penelitian Waskito Adiyarto, 97,05% mahasiswa di Yogyakarta hilang kegadisannya. (http://seksislam.blogspot.com/ 2012/02/survei mahasiswa diakses tanggal 24 Juni 2012 jam 16.10)

Aksi seks bebas tidak hanya terjadi di kota Yogyakarta, namun juga terjadi di daerah Wonosari dengan tertangkapnya 3 pasang pelajar SLTA yang melakukan mesum/pesta seks di tempat wisata Baron. Menurut pengakuan mereka setelah digrebeg dan diamankan polisi, hal tersebut dilakukan atas suka sama suka (http://www.topix.com/forum/world/ thalik76JPKAEGMT diakses tanggal 4 Desember 2013 jam 11.00).

  1. Tempat-tempat Hiburan dan Pasaran Seksual di Kota Yogyakarta

Alun-alun kota Yogyakarta semula merupakan halaman Kraton Kasultanan yang dijadikan tempat hiburan untuk masyarakat yang pada saat moment-moment tertentu dilengkapi dengan atraksi hiburan baik dari luar kota maupun hiburan tradisional. Masyarakat senang dengan menghibur diri di halaman kasultanan baik Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan. Namun dalam era perkembangan bebasnya pergaulan seks tempat tersebut pun mulai dijadikan sebagai ajang transaksi pelacuran/prostitusi. Hal tersebut jelas-jelas terlihat saat malam hari di bawah penerangan yang remang-remang bahkan terlihat gelap mulai bertengger pasangan muda-mudi yang saling nangkring/duduk di atas kendaraan. Mereka bisa sedang pacaran, saling bertransaksi tawar menawar antara penjual dan pembeli seks. Setelah ada kesepakatan mereka akan memilih tempat yang dianggap aman di lingkungan gelap yang jauh dari penglihatan orang ataupun tempat-tempat keluar yang lebih aman.

Menurut informasi yang masuk (pengakuan salah satu PSK) bisa disepakati dari harga terendah Rp 50.000,- sampai Rp 200.000,- atau Rp 300.000,- Bagi pembeli, setiap saat mencari akan mudah ditemukan. Mereka (PSK) selalu siap mencari mangsa yang membutuhkan. Lain halnya di Alun-alun Selatan. Alun-alun selatan semula juga merupakan halaman Kraton Yogyakarta yang selalu digunakan sebagai tempat/ajang hiburan bagi masyarakat Jogja. Namun perkembangannya semakin pesat hiburan Alun-alun Selatan tidak hanya digunakan untuk pagi hari sebagai hiburan sehat untuk jalan-jalan pagi dan olahraga bagi para pelajar dan masyarakat. Pada malam hari, keramaian Alun-alun Selatan ganti dengan berbagai hiburan bagi anak-anak dengan anik andong lampu kelap-kelip yang dikelilingi para penjual makanan-minuman maupun jagung bakarnya. Sambil menunggu dibakarnya jagung disitu juga disediakan tikar untuk lesehan. Jagung bakar banyak dinikmati muda-mudi namun di balik itulah menjadi ajang transaksi para PSK dengan mereka yang “membutuhkan” bahkan menurut informasi kadang-kadang juga transaksi barang-barang terlarang (narkoba). Setelah terjadi kesepakatan harga antara PSK dan pembeli yang rata-rata juga menggunakan sepeda motor maka pergilah mereka menuju tempat yang disepakati dan dianggap aman. Hal tersebut terjadi setiap malam, sehingga bagi para pencari pemuas seksual mereka tidak perlu bingung. Menurut informasi di lapangan Minggiran yang letaknya sebelah selatan Alun-alun Selatan pun merupakan tempat transaksi seksual. Di lapangan yang dikelilingi rumah-rumah penduduk, saat malam hari di atas jam 20.00 sering terlihat para muda-mudi entah itu sedang pacaran ataupun saat saling mencari untuk menyalurkan nafsu syahwatnya. Rata-rata mereka juga menggunakan sepeda motor dan kemudian pergi bersama di tempat yang dianggap aman dan nyaman. Menurut informasi dari masyarakat setempat memang pernah diadakan sweping keamanan dari aparat dan masyarakat. Sementara satu dua hari agak sepi/reda. Namun minggu berikutnya sudah ramai lagi dengan pasaran seksual. Secara diam-diam merekapun datang kembali untuk kencan. Hal tersebut diperlancar dengan adanya alat komunikasi melalui HP. Masing-masing tinggal kencan di tempat-tempat tertentu yang mereka sepakati. Dari hasil informasi yang ada, sebagianbesar para PSK adalah dari luar kota Yogyakarta. Mereka ada juga yang masih berstatus sebagai pelajar SMA/SMU bahkan ada yang mengaku masih duduk di bangku SLTP. Rata-rata mereka tinggal di tempat kost/rumah kontrakan yang jadi satu dengan teman-teman lainnya. Menurut salah satu pengakuan dari Rina (nama samaran) dia berasal dari Madiun, pekerjaan tersebut (sebagai PSK) tidak dilaksanakan setiap hari, namun pada saat-saat tertentu saja. Misalnya saat kehabisan uang untuk biaya kos dan makan. Orangtuanya bekerja sebagai petani sehingga kadang-kadang Rina kehabisan uang atau orangtua terlambat mengirim uang. Menurut pengakuannya saat punya pacar iapun telah kehilangan kegadisannya direnggut pacar demi cinta suka sama suka.

Namun ternyata hubungan dengan pacar pun tidak bertahan lama. Sehingga dengan kondisi yang sudah tidak “utuh” lagi ia pun pindah dari tempat kos dan kontrak rumah kecil bersama empat orang temannya. Kegiatan “esek-esek” menurut istilah melacurkan diri pun tidak diketahui teman-teman lain satu kontraka. Saat pergi Rina hanya  pamit pergi ke rumah teman/saudara. Setelah malam ia baru pulang yang kadang-kadang diantar sampai pinggir jalan saja. Rina telah merahasiakan tempat tinggal/kontrakan yang sebenarnya dengan melanjutkan jalan masuk-masuk gang. Rina pulang dengan membawa uang yang tidak tentu antara Rp 100.000,- – Rp 200.000,- upah lumayan untuk menyambung makan. Pagi harinya Rina pun tetap siap sekolah dengan memakai seragam dan mengikuti pelajaran dengan tenang.

Pelacuran yang dilakukan di kalangan pelajar kadang-kadang terlihat terselubung dan sangat rapi yang tau hanya dirinya sendiri dengan orang lain yang kadang-kadang sebagai pelanggan. Lain halnya PSK yang nongrong di warung-warung penjual jagung bakar. Penulis berhasil wawancara dengan penjual jagung bakar yang kita anggap sebagai key informan. Mereka hafal dan tahu benar masing-masing PSK yang kadang-kadang berlagak sok akrab dengan penjual jagung bakar yang sebenarnya hanyalah numpang tempat untuk bertemu dengan laki-laki yang membutuhkan. Bagi penjual jagung kadang-kadang bersikap cuek. Entah siapa dia yang penting pasaran jagung dan minumannya laku.

Menurut informasinya mereka rata-rata adalah pengangguran ada yang masih berstatus lajang maupun telah berkeluarga dan mempunyai satu, dua orang anak. Kadang-kadang mereka juga cerita suaminya juga pengangguran. Bahkan ada yang ditinggal pergi. Sementara keluarga atau anak-anak membutuhkan biaya hidup maupun sekolah.

Dari pengakuan salah seorang PSK di Alun-alun Selatan, motivasi utama adalah mencari uang/penghasilan. Sebenarnya dilihat dari penampilan mereka rata-rata masih berusia muda antara 25-35 tahun. Fisik mereka juga terlihat sehat. Mereka membutuhkan penghasilan tapi tidak mau bekerja keras, maunya kerja yang enak-enak dan cepat mendapatkan uang.

Menurut pengakuan penjual jagung bahwa sebagai saksi setiap hari selalu melihat orang-orang yang secara rutin “tetek” menjual diri di Alun-alun Selatan dan kegiatan tersebut dianggap sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan demi sesuap nasi dan biaya sekolah untuk anak-anaknya.

Ada lagi PSK yang namanya “Tini” nama samaran umur 25 tahun dan mengaku dari luar kota Jogja, tepatnya dari daerah Solo/Surakarta. Menurut pengakuannya, ia pamit dengan orang tua untuk mencari kerja di Jogja kerja di salah satu toko, namun disiplin waktu dan ketatnya pengawasan serta minimnya penghasilan yang diterima (saat itu Rp 700.000 per bulan) dan kemudian mempunyai pacar yang ternyata tidak bertanggung jawab setelah merenggut kegadisannya, maka dia mulai gelisah yang kadang-kadang malas masuk kerja. Namun kebutuhan untuk membiayai uang kos Rp 200.000 per bulan dan tuntutan makan harus dipenuhi. Maka terjunlah Tini di dunia “esek-esek” sebagai pelacur/PSK yang tempat mangkalnya. Sering berganti-ganti untuk mendapatkan uang Rp 200.000,- cukup diperoleh dalam semalam. Namun pekerjaan tersebut tidak dilakukan setiap malam sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Walau demikian kegiatan prostitusi atau sebagai PSK, sama sekali tidak diketahui oleh teman-teman sesama kontrakan karena masing-masing juga sibuk bekerja ada yang di pabrik maupun sebagai pelayan toko. Mereka pulang kerja sudah capai dan istirahat masuk kamar sendiri-sendiri dan esoknya juga siap bekerja lagi. Demikian pula bagi orangtua Tini yang tidak tahu pekerjaan dan kegiatan anaknya mereka. Tadinya anak pergi ke Jogja dan bekerja sebagai pelayan toko. Menurut pengakuannya hampir dua tahun Tini menekuni pekerjaan tersebut. Saat kangen dengan keluarga ia pun pulang satu sampai dua hari di rumah dan kembali lagi di Yogyakarta.

Sementara di tengah-tengah kota yang terkenal dengan istilah Sarkem atau Pasar Kembang, merupakan tempat pasaran PSK sejak jaman dulu. Letak pasar kembang di pinggiran stasiun kereta api dengan sederet hotel-hotelnya yang sangat praktis untuk para pelancong kota Yogyakarta. Lebih dari 20 hotel berderet-deret sebagai tempat istirahat wisatawan baik domistik maupun mancanegara. Hampir di semua hotel menyediakan “pelayanan khusus” bagi yang membutuhkan dan para pelayan khususpun siap menerima order dari guide/calo PSK yang biasa bekerja baik untuk keperluan hotel maupun lain-lain. Mereka sudah hafal dari para pelayan khusus sesuai dengan pilihan pemesan. Hal itu juga merupakan tambahan pekerjaan yang menghasilkan setiap satu pesanan. Mereka akan mendapatkan tips baik dari PSKnya maupun dari pemesan. Sehingga bagi wisatawan akan betul-betul menkmati rekreasi di tempat-tempat wisata maupun pelayanan khusus yang setiap saat siap akan melayani. Menurut pengakuan PSK yang namanya “Vina” 22 tahun dan berparas cantik untuk pelayanan di hotel harganya lebih tinggi minimal Rp 500.000,- sampai satu juta dalam satu pelayanan. Sehingga dalam satu malam bisa melampaui lebih dari satu orang Vina akan mempunyai penghasilan dua juta dalam semalam. Namun Vina juga bisa mengerti kepada siapa-siapa dan harus memberikan tips. Ada juga PSK yang tidak harus nunggu di hotel tapi siap nunggu panggilan di rumah. Namun karena banyaknya pasaran, mereka lebih siap di hotel agar rejekinya tidak jatuh pada orang lain (sesama PSK). Di Pasar Kembang terdapat bermacam-macam PSK dari usia antara 18 – 20 tahun sampai usia di atas 40 tahun dengan wajah yang sudah keriput dan dioles dengan dandanan yang seksi, mereka tidak mau kalah dengan PSK yang masih muda. Namun menurut pengakuan Nina (40 tahun), mereka menyadari usia yang lebih tua maka merekapun ngalah dengan teman-teman sesama PSK yang usianya lebih muda dan tentunya lebih menarik. Dari segi penghasilan pun akan lebih kecil dibanding dengan mereka yang masih muda (salah satu pengakuan PSK Sarkem yang sudah berusia lebih dari 40 tahun).

  1. Wilayah Yogyakarta Utara

Sebagai kota pelajar di Yogyakarta terdapat lebih dari 30 perguruan tinggi negeri dan swasta. Dalam setiap perguruan tinggi lebih dari 70 persen mahasiswanya berasal dari luar kota Yogyakarta sehingga bermunculan tempat-tempat kos untuk menampung mahasiswa dan pelajar. Hal tersebut juga memicu bertambah padatnya penduduk ditambah lagi datangnya para pencari kerja karena kota Yogyakarta dianggap lahannya pencari kerja. Hiruk pikuk di setiap jalan terlihat setiap saat. Masing-masing sibuk untuk kepentingan menambah padat dan ramainya kota Yogyakarta. Banyak PT yang letaknya di wilayah Yogyakarta bagian utara sehingga kepadatan penduduk maupun lalu lintas lebih besar di Yogyakarta Utara. Munculnya tempat-tempat kos tidak pernah kosong dari mahasiswa dan pelajar. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan dengan bermodalkan kamar-kamar kos cukup dijadikan sebagai sumber rejeki atau investasi.

Di sisi lain orang tua rela melepas anak-anak mereka guna menuntut ilmu di kota Yogyakarta yang merupakan pusat belajar ilmu. Namun dengan lepasnya anak dari pengawasan langsung orangtua dan saling bertemu dengan sesama pendatang, mereka terlihat saling akrab dan keakraban merekapun meningkat menjadi pacaran yang mengarah pada pergaulan bebas. Satu sama lain saling ingin memenuhi kebutuhan sepuas-puasnya dengan tanpa pengawasan dari orang lain. Dari berteman, pacaran sampai kebebasan seksual mewarnai pergaulan di kota Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dari pengakuan salah seorang mahasiswa yang tinggal di kos bersama teman-temannya (secara tidak langsung).

Pada saat malam Minggu yang merupakan malam liburan merupakan kesempatan bagi anak-anak kos untuk menghibur diri. Ramainya suasana terutama di Yogyakarta bagian utara Jalan Kaliurang, Samirono, Santikara, jalan Srikandi, Condong Catur, terlihat hiruk pikuk pasangan muda-mudi berboncengan. Entah mereka mau milih pergi kemana untuk mengisi malam panjang. Hal tersebut juga ditunjang ramainya kota dengan bukanya warung-warung makan, toko-toko dan tempat-tempat hiburan yang semuanya siap melayani kebutuhan setiap saat. Tempat kos dimana-mana ada apalagi tempat-tempat yang berdekatan dengan sekolah dan perguruan tinggi. Namun kadang-kadang terdapat kos yang tidak ada induk semangnya, bahkan hanya ditunggu tukang penjaga pintu dan bersih-bersih sehingga penghuni kos pun merasa bebas tanpa ada pengawasan yang ketat. Di sinilah kadang-kadang dimanfaatkan untuk bermadu kasih dengan sang pacar sedangkan teman-teman sesama kos yang kurang peduli sehingga mereka merasa bebas mau melakukan apa saja dengan sang pacar. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian beberapa lembaga yang menyatakan bahwa sebagian besar (lebih dari 90%) mahasiswi Yogyakarta sudah kehilangan kegadisannya direnggut sang pacar. Hubungan seksual tersebut bisa dilakukan di tempat kos, hotel atau tempat-tempat umum lainnya (http://www.seks-islam.blogspot.com/2012/surveimahasiswa.html).

  1. Fenomena Seks Bebas Mahasiswa Yogyakarta

Banyaknya masyarakat pendatang di kota Yogyakarta membuat rusaknya tatanan kehidupan masyarakat yang sebelumnya terkenal dengan budaya luhur dengan mempertahankan norma-norma yang ditanamkan para leluhur sedikit demi sedikit menjadi luntur bahkan mulai runtuhnya moralitas khususnya bagi generasi muda. Hal tersebut terlihat dari bebasnya pergaulan yang mengarah pada perilaku hubungan seks bebas. Dilihat dari kegiatan rutinitas dalam kegaitan pendidikan semua secara global terlihat masih teratur dan tertib sebagai contoh dalam kegiatan pendidikan di setiap sekolah dan perguruan tinggi semua terlihat mulus dan sukses. Namun bagi orang-orang yang peduli terhadap pergaulan remaja maupun mahasiswa di luar kegiatan formal. Contohnya di saat-saat liburan pendidikan ataupun malam hari mereka melampiaskan kebebasannya tanpa merasa terikat dari pengawasan siapapun. Sebagai contoh pengakuan Angga (nama samaran) semula ia sebagai mahasiswa di salah satu PT di Yogyakarta, namun pengaruh pergaulan dan tuntutan ekonomi akhirnya menjadi PSK. Sejak tahun 2007 kegiatan sebagai PSK dianggap sebagai kegiatan kerja dan biasa bahkan berkembang dengan adanya relasi dari sesama PSK yang telah menjadi mucikari. SMS melalui HP dan BB menjadi sarana utama dalam menjalankan aktivitasnya. Permintaan dan pasaran untuk pelayanan sekspun selalu ada bahkan kerjasama antar mucikaripun selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan pesanan. Setelah jadinya transaksi maka Angga akan mendapat uang minimal Rp 50.000 sampai Rp 100.000 setiap ada transaksi. Pekerjaan tersebut semakin berkembang dan Angga pun telah mempunyai anak buah atau kaki tangan yang satu dengan lainnya bisa menutup jaringan secara rapat. Berkembangnya bisnis prostitusi merekapun telah menyediakan rumah kontrakan sebagai aktivitas prostitusi. Apabila ada pemesan yang mau membawa pergi/keluar maka akan dikenakan tarif lebih tinggi antara Rp 300.000 sampai Rp 500.000 sekali keluar. Jaringan tersebut telah berjalan dengan lancar dan rapat hanya orang-orang tertentulah yang tahu (http://www.headline.lensaindonesia.com/2.k.perawan.html)

Pelaku bisnis prostitusi bukan hanya masyarakat tetapi bisa juga mahasiswa ataupun pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Timbul dan maraknya prostitusi di kalangan remaja adalah akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol yang kadang-kadang hubungan seks telah dilakukan dengan pasangannya lebih dari satu orang. Bagi remaja putri yang masih mempunyai hati nurani, sebenarnya dengan hilangnya keperawanan/kegadisan seketika mereka akan menyesal dan menyesal. Namun hal tersebut kemudian dihilangkan dengan mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif justru mengkomersilkan diri menjadi PSK atau wanita panggilan pemuas nafsu seksual. Tentunya dengan mendapat imbalan uang. Sementara khususnya bagi anak-anak kos kadang-kadang mereka terpengaruh dengan glamornya pergaulan sedangkan kiriman orangtua kadang-kadang terbatas bahkan terlambat. Disinilah memicu mulai berupaya mencari penghasilan dengan menjual diri bagi mereka yang membutuhkan.

  1. Majunya Teknologi yang disalahgunakan

Dalam era 2000 ini teknologi mengalami kemajuan yang pesat diawali dengan penggunaan komputer, internet dan alat-alat komunikasi yang canggih, HP, BB yang hampir dimiliki oleh semua lapisan masyarakat dari tingkat anak-anak usia SD, dan seterusnya. Majunya teknologi sangat bermanfaat dan menyediakan sarana informasi yang canggih yang dapat kita akses setiap saat. Kita cukup pencet situs mana yang kita perlukan, semua informasi dapat kita lihat melalui internet. Sangat menunjang dalam pengembangan ilmu. Namun kadang-kadang disalahgunakan yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Sebagai contoh banyak sudah penipuan yang dilakukan melalui teknologi yang terakhir melalui HP. Banyak orangtua yang kaget dengan adanya informasi melalui HP yang bertujuan untuk menipu dan mencelakakan orang lain. Facebooks apabila dapat dimanfaatkan maka akan mengembangkan relasi dan informasi bagi remaja yang kurang kontrol kadang-kadang mereka menjadi korban penipuan bahkan pemerkosaan akibat tidak terkontrol/terkendali para remaja khususnya putri yang hilang dan menjadi korban penipuan.

Kembali lagi berkembangnya prostitusi juga banyak didukung melalui sistem transaksi dengan internet. Warnet bisa dijadikan media transaksi prostitusi dan dilanjutkan pertemuan. Kadang-kadang mereka cukup kenalan di kafe-kafe atau rumah makan yang kemudian dilanjutkan pelayanan seksual sesuai dengan konsensus mereka. Bahkan dari hasil pengamatan dan penelitian banyak remaja atau mahasiswa yang berprofesi sebagai PSK secara mandiri tanpa perantara orang lain. Mereka cukup kencan melalui warnet tentunya sama-sama mengerti baik si penjual/PSK maupun pembeli/orang yang membutuhkan pelayanan seksual. Kalau dulu dilakukan oleh bapak-bapak atau om-om yang telah usia di atas 30 tahun, namun sekarang konsumen PSK pun sudah mengarah pada anak-anak usia remaja maupun mahasiswa yang sering disebut “ayam kampus”.

Menurut informasi yang ada, kebanyakan ayam kampus adalah para mahasiswa pendatang dengan tempat tinggal kos. Kadang-kadang mereka juga punya relasi khusus dari luar kampus, namun ada juga yang sifatnya mandiri dengan media internet di setiap warnet. Bagi ayam kampus kegiatan mereka juga sangat rapi dan terselubung. Saat kegiatan kuliah merekapun mengikuti dengan rajin, namun saat ada kencan atau panggilan dari luar merekapun siap keluar sesuai dengan kesepakatan. Menurut pengamatan terhadap PSK dengan status “ayam kampus” mereka mempunyai tarif lebih tinggi bisa antara Rp 500.000 – Rp 1.00.000 bahkan lebih elit tingkat PT akan lebih mahal pula tarifnya.

Rapi dan rapatnya kegiatan “ayam kampus” kadang-kadang lingkungan teman-teman di kampus pun tidak mengetahui kalau ada temannya yang mempunyai profesi sebagai PSK. Menurut informasi pula ada “ayam kampus” yang kadang-kadang mempunyai layanan tetap yang setiap bulannya dibooking Rp 10.000.000 (http://www.ega diakses 24 Januari 2013 jam 10.30 WIB)

Hotel-hotel di Kaliurang merupakan salah satu tempat berkencannya pada pelayanan seks karena tempat tersebut dianggap sejuk, aman dan murah jauh dari keramaian kota. Sedangkan bagi laki-laki pemuas seks yang kelas menengah ke bawah bisa ke Sarkem dengan harga antara Rp 30.000 – Rp 100.000 sekali kencan dan setiap saat selalu tersedia para PSK untuk melayani yang membutuhkan (http://www.ega89.alone.blogspot. com/2009/ 03/prostitusi.html)

  1. PSK di tempat-tempat Wisata

Lain halnya dengan tempat-tempa wisata di luar kota Yogyakarta antara lain di wilayah Pantai Samas, Parangtritis, Parangkusumo dan pantai Baron Gunung Kidul. Di situ juga terdapat bilik-bilik/kamar-kamar kecil tempat pelayanan seksual yang tarif/harganya relatif murah. Menurut pengakuan salah seorang PSK di tempat tersebut dengan uang Rp 20.000 mereka bisa mendapatkan pelayanan seksual. Namun apabila dilaksanakan di tempat-tempat penginapan setempat harga akan lebih naik antara Rp 30.000 – Rp 50.000 ditambah uang sewa kamar setempat. Hal tersebut mungkin karena tingkatan PSK adalah lebih rendah atau gadis-gadis dari desa dan wawasan mereka terbatas, hanya asal mendapatkan uang walau hanya sedikit. Maklum tuntutan mereka tidak setinggi cewek-cewek di kota.

  1. Keprihatinan Masyarakat yang Peduli Kota Yogyakarta

Melihat fenomena khususnya pelacuran/prostitusi di kota Yogyakarta yang telah menjalar sampai tingkat remaja, bagi masyarakat yang tahu dan peduli terhadap prostitusi yang semakin berkembang di kota Yogyakarta, menimbulkan rasa keprihatinan yang dalam. Kota Yogyakarta yang sebelumnya sangat menarik dengan kota pusat pendidikan dan budaya ketimuran yang masih lekat dengan masyarakat di lingkungan khususnya bagi penduduk pribumi yang tetap bertahan dengan adat dan budaya ketimurannya. Saat ini dicoreng oleh generasi penerus yang justru membuka even baru dengan pola hidup bebas seksual yang menjurus pada prostitusi. Secara terbuka hal tersebut tidak terlihat secara umum di masyarakat, namun hanya orang-orang tertentu saja yang peka dan peduli terhadap permasalahan sosial yang menimpa generasi penerus bangsa. Kegiatan tersebut sangat rapi dan terselubung hanya orang-orang tertentu sajalah yang tahu, bahkan mungkin dijadikan komoditi kegiatan ekonomis yang setiap saat selalu ada. Bebasnya pergaulan yang menjurus pada bebasnya seksual yang kemudian dikomersialkan sebagai sumber penghasilan merupakan fenomena yang ada dan menunjukkan rusaknya moral generasi penerus. Mereka sudah tidak peduli dengan aturan-aturan atau nilai-nilai sosial yang sebelumnya cukup dipertahankan dan dipatuhi. Bertambahnya jumlah penduduk khususnya banyaknya pendatang yang merasakan bebas dari pengawasan serta tidak peduli terhadap norma-norma yang ada di lingkungannya merupakan pendukung rusaknya moral generasi muda sebagai harapan dan penerus bangsa. Tujuan utama mereka datang di kota Yogyakarta adalah untuk mencari ilmu dan meraih pendidikan. Harapan orangtuapun agar anaknya mendapat ilmu yang dalam bermanfaat untuk diri, nusa dan bangsa. Namun orangtuapun tidak tahu bagaimana dan apa yang dilakukan anak-anaknya di perantauan? Pengaruh pergaulan bebas akan berdampak pada runtuhnya moral yang mungkin sebelum dilepas telah ditanamkan oleh keluarga. Harapan orangtua akan punah apabila tahu perkembangan pergaulan anaknya yang kadang-kadang mengarah pada tingkat prostitusi dengan menjual diri di perantauan.

Dengan melihat fenomena berkembangnya prostitusi di Yogyakarta maka bagi masyarakat yang melihat kondisi kota Yogyakarta khususnya mengetahui tempat-tempat terjadinya prostitusi mempunyai anggapan yang kuat dengan pernyataan Yogyakarta sebagai kota prostitusi dan bukan lagi sebagai kota pelajar. Sebenarnya predikat tersebut bagi masyarakat Yogyakarta cukup menyakitkan, namun dalam kenyataannya memang terdapat sekelompok masyarakat (sebagian kecil) memanfaatkan kesempatan untuk mencari penghasilan secara tidak halal. Dari hasil pemantauan langsung terhadap mereka (pada prostitusi) sebagian besar dilakukan oleh para urban/pendatang baik para pelajar/mahasiswa yang dipengaruh beberapa faktor, antara lain:

  • Adanya pengaruh pergaulan bebas yang menjurus pada kebebasan seks. Bagi remaja perempuan yang telah merasakan dirinya tidak utuh lagi, sementara pengaruh glamornya pergaulan di kota membutuhkan tambahan biaya dibanding dengan kiriman dari orangtua. Mereka berusaha mencari tambahan dengan mengkomersilkan diri di dunia prostitusi baik secara mandiri (prostitusi melalui internet) ataupun bekerjasama dengan orang-orang “tertentu” dengan strategi dan terselubung. Dilihat dari latar belakang orangtua pelajar/mahasiswa yang merantau di Yogyakarta, rata-rata adalah mampu bukan dari kelas ekonomi lemah. Memang kadang-kadang terjadi keterlambatan dalam pengiriman uang, sehingga bagi mereka yang lemah mental akan mencari sumber penghasilan secara tidak halal. Selain itu glamornya pergaulan pun memicu mereka untuk mendapatkan penghasilan dengan “bekerja” sebagai pelacur.
  • Tuntutan ekonomi keluarga

Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya kemampuan kerja, sementara tuntutan ekonomi untuk diri dan keluarga harus terpenuhi maka mereka terjun di dunia prostitusi sebagai PSK. Kadang-kadang mereka tidak memikirkan dampak kesehatan dengan terkenanya penyakit HIV, yang penting mereka mendapat uang/penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

Namun penulis masih percaya dan mempunyai harapan bahwa tidak semua generasi muda mengalami dan melakukan pergaulan seks bebas. Masih banyak generasi muda yang tahan mental dan patuh pada amanat orangtua dan mempertahankan norma-norma yang harus ditaati demi masa depan diri keluarga dan bangsa. Demikian pula lingkungan masyarakat kota Yogyakarta sebagian besar masih tertib dan terkendali dengan norma-norma yang ada di lingkungannya. Kegiatan sosial agama serta pengembangan prestasi angkatan muda lingkungan dari segi olahraga, kesenian tetap terlihat sesuai dengan potensi lingkungan yang ada. Bahkan masyarakat pun masih tetap mempertahankan norma-norma yang harus ditaati di lingkungannya baik tingkat kota maupun pedesaan. Sehingga pernyataan Yogyakarta sebagai kota prostitusi memang ada, namun hanya dilakukan oleh segelintir kelompok masyarakat yang tidak bermoral bahkan mungkin dari luar kota Yogyakarta yang karena kurang beruntung dalam mengadu nasib maka terjunlah mereka di dunia prostitusi. Demikian pula pada urban lainnya dengan status pelajar maupun mahasiswa yang dipicu oleh pengaruh pergaulan ataupun kondisi kepepet. Sehingga secara tidak sadar mereka berperilaku menyimpang dari norma yang ada. Hal tersebut mencoret nama kota Yogyakarta tercinta ini sedangkan warga Yogyakarta sebagai penduduk pribumi asli sebagian besar masih berperilaku dan mempertahankan norma-norma yang ada.

  1. KESIMPULAN

Rusaknya moral generasi muda yang telah mencoreng nama baik kota Yogyakarta sebagai kota adiluhung dengan budaya ketimuran dan kota pelajar/ pendidikan yang beralih predikat sebagai kota prostitusi/pelacuran tidak dapat diprediksi secara total. Memang dalam observasi dan wawancara yang dilakukan, kegiatan prostitusi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta yang banyak dipengaruhi oleh adanya pergaulan bebas maupun himpitan ekonomi keluarga. Namun masih banyak warga pemuda dan pelajar yang masih lugu dan murni, tetap mempertahankan nilai-nilai norma atau peraturan yang harus ditaati. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya generasi muda yang mampu mempertahankan intelektualnya dan mengembangkan ilmunya yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada para pendukung tulisan ini termasuk dalam hal memberikan informasi tentang pelaksanaan pelacuran/prostitusi di Yogyakarta sebagai key informan selain masyarakat setempat di lingkungan prostitusi juga para penjaja warung rokok, warung makan di lingkungan tempat para penjual jagung bakar di Alun-alun Selatan.

Tulisan ini bersifat mandiri sehingga tidak ada pihak pemberi dana dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada saudara Prayitno yang telah membantu sampai tuntasnya pengetikan dalam setiap proses penelitian saya. Semoga menjadi amalannya.

Semoga tulisan hasil pengkajian ini bisa membuka informasi bagi para pembaca dan menjadikan keprihatinan bagi masyarakat khususnya warga kota Yogyakarta yang tercoreng oleh oknum-oknum yang tidak bermoral dan tidak mempertahankan kota Yogyakarta sebagai kota yang masih berbudi daya dan kental terhadap norma-norma agama dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Zulkarnain, Abdullah. 2003. Mengapa Harus Perempuan? ARR RU22 Media Yogyakarta.

Agus Suyanto. 1980. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Aksara Baru.

Hawari. 2003. Orangtua perlu berhati-hati menjaga si buah hati. Media Indonesia 4 Mei 2003.

Syamsu Yusuf. 2008. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT Rosdakarya.

Okanegara. 2007. Renungan untuk hari Remaja Internasional 12 Agustus. http://www.duniaremajaindonesia.blogspot.com/2007.09 kondisi remaja indonesia saat ini.html.

Staub E. 1978. Positive sosial behavior and morality, sosialiation and development, vol 2 Newyork: Academic Press.

Bambang Mulyono. 1986. Kenakalan remaja dalam perspektif pendidikan sosiologis-biologis, teologis dan usaha penanggulangannya. Yogyakarta: Andi Offset.

Yogya bukan kota pelajar tapi kota pelacur. http://www.headline.lensa indonesia.com/2…/perawan.html. diakses 4 Desember 2013 jam 11.40 WIB.

Alun-alun Utara Yogyakarta jadi tempat prostitusi. Sumber: http://www.tempo.co/ read/news/2013/09/23/05.81.5933/ diakses 4 Desember 2013 jam 10.30 WIB.

Yogya Kota Prostitusi. http://www.ega89.blogspot.com/2009/03/prostitusi.html diakses 24 Januari 2013 jam 10.30 WIB.

Blusuk di Sosrowijayan Kulon. http://www.jogjamblusuk.com/3.5 /mblusuk. di.sosrowajan kulon diakses 24 Juni 2013 pukul 14.30 WIB.

Jogja bukan lagi kota pelajar tapi kota pelacur. http://www.topix.com/forum/ world/ malaysia/thalik76JPNA4EGMT.

Ikawati. 2012. Sikap remaja terhadap pemberlakuan undang-undang pornografi ditinjau dari tingkat perkembangan moral. Yogyakarta: B2P3KS Press Yogyakarta.

Waskito Adiyarto. 2012. 97,05% mahasiswa Yogyakarta hilang kegadisannya. http://www.seks.islam.blogspot.com/2012/02 survei mahasiswa diakses 24 Juni 2013 jam 16.00 WIB.

GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE

Masruri*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu sosial dan Ilmu Politik (Stisip Kartika Bangsa) Yogyakarta

Jln. Rejowinangun  No. 6 Yogyakarta. Tlp/Fax. (0274) 4438543, 4438578. Kode Pos 55171

  1. Pendahuluan

Pemerintah atau ”government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc” (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik.

Good Governance adalah pemerintahan yang baik. Dalam versi World Bank, Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Hal ini bagi pemerintah maupun swasta di Indonesia ialah  merupakan suatu  terobosan mutakhir dalam menciptakan kredibilitas publik dan untuk melahirkan bentuk manajerial yang handal

Clean government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good corporate adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. Governance without goverment berarti bahwa pemerintah tidak selalu di warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah (Prasetijo, 2009)

Governance berbeda dengan government yang artinya pemerintahan. Karena government hanyalah satu bagian dari governance. Bila pemerintahan adalah sebuah infrastruktur, maka governance juga bicara tentang suprastrukturnya. Banyak sekali definisi tentang good governance. Kita ambil satu saja untuk sebagai bahan analisa. Bank Dunia dalam laporannya tentang governance and development tahun 2002 mengartikan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya (Bintan R. Saragih 2008)

  1. Pembahasan

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik good governance adalah masyarakat sispil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum

Kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu keadaan yang memberi rasa nyaman menyenangkan bagi para pihak dalam suasana yang berkepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat adil dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila. Para Pihak yang dimaksud adalah pemerintah yang baik (good government) dalam hal ini eksekutif, parlemen yang baik (good parlemen)/ anggota legislatif yakni DPRD dan rakyat yang baik (good citizen) bisa pewarta, tokoh, cendekiawan, pengusaha, ketiga para pihak ini merupakan aktor yang sangat penting dalam mewujudkan Kepemerintahan yang Baik. Ketiga para pihak ini harus saling bekerjasama, berkoordinasi, bersinergis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga apa yang kita harapkan yakni kepemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud

  1. Membangun Good Governance

Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. Economics governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan (decision-making processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5)

Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government)

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipation dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and sosial development.” Terjemahan dalam bahasa kita, adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial

OECD pada 1992, telah menggunakan keruntuhan Soviet Uni, sebagai momentum untuk membenarkan sistem ideologi liberal yang intinya adalah: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai HAM khususnya hak dan kebebasan individu, (2) demokrasi, (3) penegakan Rule of Law, (4) pasar bebas dan (5) perhatian terhadap lingkungnan. Sejak itu pula good governance di negara penerima bantuan dijadikan salah satu persyaratan oleh lembaga penyedia keuangan internasional.

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Konsep good governance yang dianjur-anjurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional tersebut kemudian berubah akibat pengaruh Amerika Serikat yang menggunakan globalisasi untuk menebarkan sistem pasar bebas ke segala penjuru dunia. Sejak itu good governance diartikan sama dengan less government. Semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan masyarakat di negara dapat dipenuhi lebih baik bila campur tangan pemerintah tidak terlalu dominan. Berubahlah good governance menjadi best government adalah less government.

Bagaimana kondisi good governance di Indonesia? Berbagai assessment yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengambangkan good governance. Mungkin karena alasan itulah Gerakan Reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan Good Governance, walaupun masih terbatas pada Pemberantasan Praktek KKN (Clean Governance). Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari Amanat Reformasi itupun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personl yang tidak kredibel, enforcement menggunakan, sertra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingnan bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang serius melaksanakan good governance ?

Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-citakan amat memerlukan Good Governance. Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah, yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela, akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari good governance Indonesia. Karena itu pembangunan good governance dalam menuju Indonesia Masa Depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan civil society untuk memperbesar partisipasi berbagai warganegara dalam peneyelenggaraan pemerintahan.

Kekuatan eksternal kedua yang dapat “memaksa” timbuilnya good governance adalah dunia usaha. Pola hubungan kolutif antara dunia usaha dengan pemerintah yang terlah bnerkembang selama lebih 3 dekade harus berubah menjadi hubungan yang lebih adil dan terbuka.

Nilai yang terkandung dari pengertian beserta karakteristik good governance tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999 – 2004, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.  Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi stakeholders. Disamping itu, institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.

Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang positif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN; 2000, 8), sedangkan hubungan diantara ketiga unsur utama  (domain) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Sektor

Negara

Swasta

Masyarakat

Kunci untuk menciptakan good governance adalah suatu kepemempinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat. Karena itu mungkin Pemilu 2004 yang memilih Pimpinan Nasional secara langsung, adil dan jujur dapat menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya pemenyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu pun kalau Pemilu tersebut mampu memilih seorang yang kredibel, yang mendapat dukungan popular, dan yang visioner dan kapabel sebagai Presiden ke 6. Sayangnya harapan tersebut belum terealisasi, setahun setelah Presiden yang paling memiliki legitimasi terpilih

  1. Governance and clean Governance

Makna dari governance dan good governance pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif.

Sedangkan good governance adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). Clean government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good corporate adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. Governance without goverment berarti bahwa pemerintah tidak selalu di warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah (Prasetijo, 2009)

Clean and good governance juga harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena kenyatan sosiologis bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni : pertama pemerintah (the state), kedua civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan ketiga pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas

Di Indonesia, substansi wacana Good Governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (Clean Governance) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan prinsip di atas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.

Untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, Good and Clean Governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait: negara dan Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populi adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pada saat yang sama, sebagai komponen di luar birokrasi negara, sektor swasta (Corporate Sectors) harus pula bertanggung jawab dalam proses pengelolaan seumber daya alam dan perumusan kebijakan publik dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis. Dalam hal ini, sebagai bagian dari pelaksanaan Good and Clean Governance, dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility/CSR), yakni dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana suatu perusahaan beroperasi. Bentuk tanggung  jawab sosial (CSR) ini dapat diwujudkan dalam program-program pengembangan masyarakat (Community Empowerment) dan pelestarian lingkungan hidup.

  1. Prinsip Pokok Good And Clean Governance

Untuk meralisasikan pemerintahan yang professional dan akuntabel yang berstandar pada prinsip-prinsip Good Governance, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam Good Governance yang harus diperhatikan, yaitu:

  1. Partisipasi (participation)

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogianya diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efisiensi pelayanan publik meliputi pelayanan  yang tepat waktu dengan biaya murah. Paradigama ini tentu saja menghajatkan perubahan orientasi birokrasi dari yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

  1. Penegakkan hukum (rule of law)

Asas pengakkan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakkan hukum yang berwibawa. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakkannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud Good and Clean Governance, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Supremasi hukum (supremacy of law), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).
  2. Kepastian hukum (legal certainly), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan  bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
  3. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
  4. Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakkan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.
  5. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya
  1. Transparansi (transparency)

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya Good and Clean Governance. Akibat tidak adanya prinsip transparan ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang di bawahnya.

Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:

  1. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.
  2. Kekayaan pejabat publik.
  3. Pemberian penghargaan.
  4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
  5. Kesehatan
  6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.
  7. Keamanan dan ketertiban.
  8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme test and proper test (uji kelayakan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Uji kelayakan bisa dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen, seperti komisi yudisial, kepolisian, dan pajak.

  1. Responsif (responsiveness)

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good and Clean Governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni:

  1. Etika Individual

Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional.

  1. Etika Sosial

Etika sosial menuntut pelaksana birokrasi pemerintah memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

  1. Orientasi kesepakatan (consensus orientation)

Asas konsensus adalah bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coersive power) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik seyogianya diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya.

Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya, dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan.

  1. Kesetaraan (equity)

Asas kesetaraan (equity) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.

  1. Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency)

Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun, asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.

  1. Akuntabilitas (accountability)

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralis sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

  1. Visi strategis (strategic vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi Good and Clean Governance. Dengan kata lain, kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya

Sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi Good and Clean Governance. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengolahan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol sosial  masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni:

  1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan.

Pengaturan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD, mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.

  1. Selain melalukan check and balance, lembaga legislative harus pula mampu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutif.
  2. Kemandirian lembaga peradilan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip Good and Clean Governance peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakkan hukum dan keadilan

  1. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah.

Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi populis (pelayan masyarakat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang mempunyai karakter tersebut dapat bersinergi dengan pelayanan birokrasi secara cepat, efektif, dan berkualitas.

  1. Penguatan partisipasi Masayarakat Madani (Civil Society).

Peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsure penting lainnya dalam merealisasikan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara (pemerintah)

Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Masyarakat  mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers, maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik, maupun organisasi sosial lainnya.

  1. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka otonomi daerah.

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip Good and Clean Governance, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat

Pelaksanaan Good Governance dan Clean Governance dalam Sistem Pemerintahan Nagari Hambatan dalam pelaksanaan Good Governance adalah masih kita rasakan belum terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Birokrasi yang masih belum efesien, masih membutuhkan waktu yang lama, masih berbelit belit, masih terjadi yang namamya dunsanakisme, ketika  ada hubungan kekerabatan baru pelayanannya berkualitas, tidak terjadi transparancy keuangan di nagara, bahkan akuntabilitas masih belum bagus begitu banyak hambatan atau kendalanya adalah di sebabkan oleh mesin birokrasi yang tidak berjalan sesuai dengan relnya.

Kita merasakan masih bayaknya terjadinya koropsi karena sistem tata kelola belum efektif, terbuktinya otonomi kebablasan bahkan hari ini yang terjadi korupsi tidak hanya di pusat tapi telah berimbas ke Negara, berbeda dengan rezim orde bari yang berani korupsi hanya pusat. Tapi hari ini justru telah terjadi raja raja  kecil di daearah dengan terciptanya pemindahan ladang korupsi secara berjemaah dan di kololam oleh DPRD. Prilaku yang sesuai dengan perananya selaku abdi tersebut.

Keseluruhan prilaku para anggota birokrasi tercermin pada pelayanan pada seluruh masyarakat. Karena penerapan prinsip Fungsionalisasi, spesialisasi dan pembagian tugas, sudah barang tentu menjadi bagian masyarakat suatu institusi tertentu. Prinsip pelayanan yang harus di berikan kepada rakyat atau masyarakat oleh birokrat adalah pelayanan yang bersifat adil, cepat , ramah, korek tanpa diskriminasi dan tanpa pilih kasih. Karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai negeri adalah melayani bukan untuk di layani, hendaknya terwujud dalam praktek dan realisasinya dan akan tidak ada artinya kalau hanya pada tataran konsep tanpa di tuangkan ke prakteknya dan kita tidak inginkan hanya ungkapan tersebut hanya menjadi slogan tanpa di ikuti makna.

Dengan kata lain, teramat penting untuk mengupayakan agar para anggota birokrasi menghindari prilaku yang tidak sesuai dengan perananya selaku abdi negara mayarakat. Dari inilah, “penting di pahami patologi birokrasi yang bersumber dari keprilakuan” . Pemahaman tentang prilaku dalam kaitanya pada birokrasi, mutlak perlu di soroti dari sudut andang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku adalah kultur sosial yang luas. Hambatan Pelaksanaan Good Governance selanjutnya adalah permasalahan atau tantangan masa depan Sistem Pemerintahan nagari menurut penulis  adalah tidak terciptanya good local governance, tata kelola pemerintahanyang baik dan bersih dan konsekuensinya adalah munculnya raja, raja kecil dari daerah, korupsi yang semakin bersarang di daerah, artinya seolah-olah otonomi daerah memberi peluang pemindahan korupsi dari pusat kepada daerah.

Pemekaran dalam daerah yang tidak proporsional, banyak pelimpaan kewenangan yang menyimpang sehinga bupati lebih presiden dari presiden sendiri. Persoalan diatas sebagai solusinya perlu good local governance agar daerah lebih efektif dan efeien dan akuntabilitas di dalam penyelengaraan sistem desentaralisasi

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat di katakan baik apabila sistem pelayanannya yang  baik maka produk pelayanan itu akan berjalan sesuai dengan rel  yang ada. Standar buruk atau baik tata kelola pelayanan yang baik dan bersih sangat di tentukan pemberian  layanan publik yang lebih professional dan efektif, efisien, sederhana, transparan, tepat waktu, responsive dan adaptif, dan sekaligus dapat membangun kualitas individu dalam arti menigkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif  masa depannya. Responsif, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan,competen tuntutan yang dimiliki, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. Pelayanan publik (publik services) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara

Pelayanan publik (publik services) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga Negara) dari suatu Negara kesejahteraan (welfare state). Dan sekali lagu tujuan dari good governce sebagai tujuan Primer adalah mewuhkan pendidikan politik kepada masyrakat (demokrasi) sementara tujuan sekunder dari Good Governance adalah menciptakan sistem pelayanan yang efesien dan efektif, akuntabilitas, tapai yang menjadi perslan sekarang adalah good governance lebh fokus kepada pelayan publik, artinya ketika seseorang berbicra Good Local Governnace maka yang terbayang di depan matanya adalah elayann yang efektif dan efesien. Pelayanan publik dapat diartikan disini adalah pemberi layanan atau keperluan orang aatau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTKA

Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan   Publik. Gadjah Mada University Press. 2005

Sedarmayanti (2007) Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance. CV.Mandar Maju

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2000. Memahami good Governance.  PT. Gava Media

Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat  Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Predana Media Group.

Wiliam N. Dunn (2003) Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua). UGM Gajah Mada University Press

Wahyudi Kumorotomo, 2008, Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa transisi. Diterbitkan atas kerjasama antara Magistra Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta

REINVENTING GOVERNMENT, PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH

Pris Heriwinanta*

* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi

Sekolah Tinggi Ilmu sosial dan Ilmu Politik (Stisip Kartika Bangsa) Yogyakarta

Jln. Rejowinangun  No. 6 Yogyakarta. Tlp/Fax. (0274) 4438543, 4438578. Kode Pos 55171

  1. Pendahuluan

Selama ini, Public Administration selalu diterjemahkan dengan Administrasi Negara. Akibat dari terjemahan seperti itu, selama beberapa dekade di Indonesia, orientasi administrasi negara adalah bagaimana pelayanan kepada negara, dan masyarakat harus melayani negara, semuanya serba negara sehingga muncul istilah “abdi negara”. Apabila segala sesuatu diatasnamakan negara, maka hal tersebut sudah harus tuntas, dan direlakan; semua orang harus berkorban demi negaranya. Dengan demikian, pelayanan yang semula dikonsep untuk masyarakat umum, terbalik menjadi pelayanan untuk negara. Padahal konsep awal dari Public Administration sesuai dengan terjemahannya adalah “Administrasi Publik” yaitu berorientasi kepada masyarakat. Perkembangan terbaru paradigma administrasi publik, mengarah kepada masyarakat dan berorientasi kepada masyarakat serta berupaya bagaimana strategi melakukan atau melayani masyarakat (publik). Hal ini sejalan dengan hakekat pelaksanaa era otonomi, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat tidak terlalu peduli dengan more regulated atau less regulated, less governed atau more governed karena kepedulian utama mereka terletak pada terselesaikannya beragam masalah yang mereka hadapi. Bagi administrasi publik, kondisi ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sementara sumber daya dan kapasitas birokrasi yang berkembang tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkembang beragam pendekatan dalam menghadapi tuntutan ini. Isu manajemen publik dan public governance (kepemerintahan publik) terus meluas dan menjadi perdebatan hangat (Khairul Muluk, 2004).

  1. Paradigma Good Governance dalam Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigma rule government (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (out put), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas. Penggunan paradigma rule government atau pendekatan legalitas, dewasa ini cenderung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki (kepentingan pemerintah daerah), dan kurang memperhatikan prosesnya. Pengertiannya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat).

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemeintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pelibatan elemen pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi sangat penting, karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan, dan seharusnya tidak dilakukan formalitas, penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) tehadap para pemangku kepentingan dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan.

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, dengan demikian pelayanan publik memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Menjadi pertanyaan, apakah fungsi pemerintahan yang lainnya tidak strategis dan tidak prioritas? Bukankah dalam penyelenggaraan pemerintahan juga banyak masalah yang mendesak yang harus ditangani? Jawabannya tidak sederhana. Tetapi kalau kita memahami essensi kepemerintahan yang baik dan hubungannya dengan tujuan pemberian otonomi daerah, maka sebenarnya jelas arahnya, yaitu pemerintah daerah diberi tugas dan fungsi, serta tanggungjawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.

Beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik (khususnya dibidang perizinan dan non perizinan) menjadi strategis, dan menjadi prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik di Indonesia. Salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani adalah, karena dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik sangat buruk dan signifikan dengan buruknya penyelenggaraan good governance. Dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Buruknya pelayanan publik, mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan yang kurang baik.

Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk, dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpinan, pimpinan manajerial atas, menengah dan bawah, serta aparatur penyelenggara pemerintahan lainnya untuk berama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas pelayanan publik. Contoh: Banyak Pemerintah Daerah yang gagal dan/atau tidak optimal melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu satu atap, tetapi banyak yang berhasil menerapkan kebijakan pelayanan terpadu satu atap (seperti; Jembrana, Solok, Sragen dan daerah lainnya)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen pimpinan/top manajer dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Perubahan signifikan pelayanan publik, akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Tidak kalah pentingnya, pelayanan publik yang baik akan berpengaruh untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya KKN dan pungli yang dewasa ini telah merebak di semua lini ranah pelayanan publik, serta dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dalam kontek pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, perbaikan atau peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pada jalur yang benar, memiliki nilai strategis dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan investasi dan mendorong kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat luas (masyarakat dan swasta).

Paradigma good governance, dewasa ini merasuk di dalam pikiran sebagian besar stakeholder pemerintahan di pusat dan daerah, dan menumbuhkan semangat pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mamajemen pemerintahan daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Banyak pemerintah daerah yang telah mengambil langkah-langkah positif didalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Paradigma good governance menjadi relevan dan menjiwai kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap mental, perilaku aparat penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

  1. Desentralisasi dan Reformasi Pelayanan Publik

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah dipindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan diharapkan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas.

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain pelayanan publik, formasi jabatan, pengawasan keuangan daerah dan pengawasan independen. Yang perlu dikedepankan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standar Pelayanan Publik yang mudah, murah dan cepat. Pelayanan publik merupakan bagian dari pemerintahan yang baik (good governance) yang salah satu parameternya adalah cara aparatur pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat. Prinsip good governance bisa terwujud jika pemerintahan diselenggarakan secara transparan, responsif, partisipatif, taat hukum (rule of law), sesuai konsensus, nondiskriminasi, akuntabel, serta memiliki visi yang strategis.

Bila kita mengamati lebih dalam praktik negara atau pemerintah kita terkait dengan pelayanan publik, maka tampak jelas bahwa arah dan kebijakan layanannya tidak pasti. Masyarakat atau rakyat pada dasarnya memiliki hak-hak dasar, yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya atau paling tidak terjamin pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam realitasnya, banyak arah dan kebijakan layanan publik tidak ditujukan guna peningkatan kesejahteraan publik. Namun sebaliknya, layanan publik mendorong masyarakat atau rakyat untuk “melayani” elit penguasa.

Pemerintah melahirkan berbagai kebijakan dalam bentuk hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan dan lainnya bertalian dengan layanan publik. Berbagai kebijakan itu katanya bermaksud hendak melindungi hak-hak warga negara, meskipun dalam praktiknya banyak yang melanggar kepentingan warga negara, misalnya penggusuran lahan rakyat untuk bangunan super market. Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industri adalah kebijakan layanan publik yang melanggar hak-hak warga, khususnya kaum tani. Pelayanan publik yang buruk merupakan salah satu bentuk penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan maladministrasi.

Maladministrasi adalah tindakan atau perilaku penyelenggara administrasi negara dalam pemberian pelayanan publik yang bertentangan dengan kaidah serta hukum yang berlaku. Atau, menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir) yang menimbulkan kerugian serta ketidakadilan. Prinsip “kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah” salah satunya juga dimotivasi perilaku mencari keuntungan sesaat kalangan aparatur pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan publik. Masyarakat yang tidak tahan diperlakukan demikian oleh pemberi pelayanan publik akhirnya terjebak ikut berbuat tercela dengan memberikan suap kepada aparat selaku pemberi layanan.

Reformasi pelayanan publik ternyata masih tertinggal dibanding reformasi di berbagai bidang lainnya. Sistem dan filsafat yang mendasari pelayanan publik di Indonesia tidak hanya ketinggalan jaman, tetapi juga menghasilkan kinerja dibawah standar dalam masyarakat yang berubah secara cepat. Kita masih jauh tertinggal dibanding Filipina, Malaysia dan Thailand dalam indikator-indikator gabungan kualitas birokrasi, korupsi, dan kondisi sosial ekonomi.

Pendidikan, Kesehatan dan Hukum (administrasi) adalah tiga komponen dasar pelayanan publik yang harus diberikan oleh penyelenggaran negara (pemerintah) kepada rakyat. Hingga saat ini, pelayanan tersebut tampak belum maksimal. Kondisi iklim investasi, kesehatan, dan pendidikan saat ini sangat tidak memuaskan, sebagai akibat tidak jelasnya dan rendahnya kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh institusi-institusi pemerintahan. Bahkan muncul berbagai permasalahan; masih terjadinya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, birokrasi yang terkesan berbelit-belit serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. Faktor-faktor penyebab buruknya pelayanan publik selama ini antara lain:

  1. Kebijakan dan keputusan yang cenderung menguntungkan para elit politik dan sama sekali tidak pro rakyat.
  2. Kelembagaan yang dibangun selalu menekankan sekedar teknis-mekanis saja dan bukan pedekatan pe-martabat-an kemanusiaan.
  3. Kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap nrima (pasrah) apa adanya yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak pada sikap kritis masyarakat yang tumpul.
  4. Adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan informality birokrasi dan mengalahkan proses formalnya dengan asas mendapatkan keuntungan pribadi.

Salah satu faktor penyebab utama dari keterpurukan sektor perekonomian adalah masih kuatnya prilaku koruptif di dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor birokrasi dengan salah satu fokus utamanya di sektor pelayanan publik. Konsekuensinya, timbullah biaya ekonomi tinggi yang berdampak kepada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara berkembang lainnya dalam menarik investasi dan dalam memasarkan komoditinya baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, yang kemudian bermuara pada stagnannya proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Masih kuatnya perilaku koruptif ini salah satunya dibuktikan dengan dari masih rendahnya Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII) , yaitu 2,4 – naik 0,2 point dari CPI tahun 2005. Sensus pegawai negeri yang baru-baru ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa ada Penyelanggaraan Pemerintahan kita melibatkan 3,6 juta pegawai negeri, tetapi anggaran negara menunjukan bahwa jumlahnya hanya sedikit kurang dari 4 juta. Dengan kata lain, hampir 400 ribu pegawai negeri yang ada dalam daftar gaji tidak bekerja untuk negara. Kenyataan ini memberikan dasar yang kuat untuk menelaah kembali anggaran kepegawaian, berbagai posisi dan fungsi kepegawaian, serta untuk membangun rencana strategis menghadapi berbagai ketidakwajaran yang ada, yang memperburuk kondisi anggaran dan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Pemerintah perlu menyusun Standar Pelayanan bagi setiap institusi di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Ada lima cara perbaikan di sektor pelayanan publik yang patut dipertimbangkan: Mempercepat terbentuknya UU Pelayanan Publik, Pembentukan pelayanan publik satu atap (one stop services), Transparansi biaya pengurusan pelayanan publik, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memungkinkan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan tugas Pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi sarana perekat Integrasi bangsa. Untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang Good dan Clean Government.

Pemerintah memang tidak memiliki paradigma yang jelas dalam soal layanan publik dan mempertahankan birokrasi yang feodal. Transformasi paradigmatik, disain ulang sistem dan organisasi layanan publik harus dilakukan agar pemerintah menjadi handal melakukan kewajiban publiknya. Sejatinya, Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi di pemerintah daerah. Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan demokratis, maka pemerintah kita secara nasional pada suatu saat nanti akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan profesional sehingga mampu menjadi negara besar yang diakui dunia.

Dunia saat ini telah berada dalam era yang disebut globalisasi, kondisi dimana terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan suatu masyarakat yang tidak lagi dapat dibatasi oleh sekedar batas administrasi kewilayahan, karena pesatnya penemuan-penemuan teknologi. Globalisasi dipengaruhi oleh inovasi teknologi di satu sisi dan persaingan dalam era perdagangan bebas di sisi lain”. Sementara W.W. Rostow (1960) dengan teorinya tentang 5 tahapan pertumbuhan menunjukkan bahwa suatu komunitas bangsa tingkatan pertumbuhannya dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dalam lima kategori: “It is possible to identify all societies, in their economic dimensions, as lying within one of five categories: the traditional society, the preconditions for take-off, the take-off, the drive to maturity, and the age of high mass-consumption”.

Sejalan dengan pendapat Rostow, era globalisasi saat ini mengindikasikan bahwa masyarakat dunia pada umumnya telah memasuki tahapan the age of high mass-consumption atau tingkatan kelima. Kondisi dimana terjadi pergeseran pada sektor-sektor dominan terhadap kebutuhan barang dan jasa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan dan papan serta berubahnya struktur angkatan kerja yang meningkat tidak hanya proporsi jumlah penduduk perkotaan melainkan juga jumlah angkatan kerja yang terampil.

Menghadapi kondisi masyarakat tersebut di atas, maka diperlukan peran administrasi negara dan pemerintahan dalam memberikan pelayanan secara efiktif, efisien dan secara profesional. Tantangan perubahan masyarakat dan tantangan terhadap kinerja pemerintahan selain menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya/variatif serta memenuhi standar kualitatif sangatlah terbatas, pada akhir kekuasaan Orde Baru pun, birokrasi pernah dikritik habis-habisan oleh kalangan gerakan pro-reformasi. “Birokrasi dianggap sebagai salah satu ”penyakit” yang menghambat akselerasi kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat“ (Edi Siswadi, 2005). Ungkapan klasik dan kritis seperti “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”, misalnya, berkembang seiring dengan penampakan kinerja aparatur yang kurang baik di mata masyarakat. Ungkapan itu menggambarkan betapa buruknya perilaku pelayanan birokrasi kita yang berpotensi menyuburkan praktik percaloan dan pungutan liar (rent seeking). Kondisi inilah yang sebetulnya memunculkan iklim investasi di daerah kurang kompetitif. Kondisi pelayanan seperti ini perlu segera direformasi guna mewujudkan kinerja birokrasi dan kinerja pelayanan publik yang berkualitas.

Menghadapi kondisi ini maka pemerintah sebagai pelayan public perlu mengupayakan untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesenjangan antara tuntutan pelayanan masyarakat dengan kemampuan aparatur pemerintah untuk memenuhinya, sebab keterbatasan sarana dan prasarana yang telah ada tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar tentang rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian dan kemampuan yang handal dari pemerintah merupakan syarat tetap terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan pelayanan umumnya.

Dalam kaitan inilah maka pemerintah perlu memiliki semangat kewirausahaan (entrepreneurship). Ide penataan ulang pemerintahan ini sejalan dengan pemikiran dan perkembangan administrasi negara yang berusaha melakukan reinventing government pada awal tahun 1990-an. Salah satu ide pokok dari perubahan administrasi negara tersebut adalah pentingnya public service sebagai orientasi dari birokrasi pemerintahan.

Perubahan mendasar dalam struktur birokrasi berlangsung sangat cepat. Semenjak reformasi, pemerintah pusat telah merekonstruksi struktur birokrasi pemerintah daerah dua kali. Masing-masing melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Penataan birokrasi pemerintah daerah, secara normatif merupakan bagian dari rekayasa sosial guna mengatasi krisis multidimensi yang melanda. Dalam skala kecil atau mikro, hal ini dilakukan untuk kepentingan memulihkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Dalam skala makro untuk menciptakan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang sehat dan kondusif, sehingga tingkat kepuasaan masyarakat (customer satisfaction) meningkat dan iklim investasi menyehat (Edi Siswadi, dalam Pikiran Rakyat, 2005).

Untuk mewujudkan tujuan itu, perlu ada penataan administrasi negara dan birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Setidaknya, “stempel” yang diberikan masyarakat mengenai buruk dan berbelit-belitnya birokrasi pada pemerintah baik pusat ataupun di daerah dapat dikurangi. Peran administrasi negara dan pemerintahan di masa mendatang dengan melihat beberapa tuntutan masyarakat diatas dengan kondisi pemerintah sebagai pelayan masyarakat saat ini yaitu : (1) Pemerintahan dengan system Birokrasi yang lamban dan terpusat; (2) Pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan (bukannya berorientasi misi); (3) Rantai hierarki/komando yang rigid; maka pemerintah saat ini harus berupaya merubah perannya untuk masa yang akan datang yaitu melalui penerapan konsep Reinventing Government.

Sebelum membahas lebih dalam topik reinventing government, terlebih dahulu kita meninjau pengertian dari reinventing. Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan”. Pembaharuan adalah dengan penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, menciptakan organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan konsep reinventing government, tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk mengetahui bagaimana proses perubahan yang terjadi pada negara-negara maju seperti: Australia, Selandia baru, Amerika serikat, Kanada, Inggris dsb yang berhasil melakukan reformasi birokrasi. Di Inggris pembaharuan mulai dilakukan pada awal tahun 1980 pada saat Margareth Thatcher menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Pada masa awal pemerintahannya, ia mengumumkan penyetopan rekrutmen pegawai dan pemotongan tiga persen dalam tubuh pamong praja, dan beberapa bulan kemudian menetapkan pemotongan lagi sebesar lima persen.

Disamping itu Thatcher juga meminta Darek Rayner yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan perusahaan ritel terkenal, Marks & Spencer untuk memimpin perang melawan pemborosan dan inefisiensi. Thatcher juga melakukan perubahan pada serikat pegawai sektor pemerintah, mendorong reformasi dengan melarang kerja piket tambahan. Tapi senjata besar Thatcher adalah privatisasi, yang mana dalam 11 tahun masa kepemimpinannya, pemerintah menjual lebih dari 40 BUMN utama dan banyak perusahaan kecil yang pada akhir tahun 1987 penjualan ini menghasilkan 5 milyar Poundsterling pertahunnya (Osborne dan Plastrik, 1997).

  1. Prinsip-prinsip Reinventing Government
  2. Mengarahkan Ketimbang Mengayuh (Steering Rather Than Rowing) Berfokus pada pengarahan, bukan pada produksi pelayanan public.
  3. Pemerintah adalah Milik Masyarakat : Memberdayakan Ketimbang Melayani (Empowering raher than Serving ).
  4. Pemerintah yang kompetitif : Menyuntikkan persaingan dalam pemberian pelayanan (Injecting Competition into service Delivery)
  5. Pemerintah Digerakkan oleh Misi : Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan (Transforming Rule-Driven Organizations) menjadi digerakkan oleh misi (mission-driven).
  6. emerintah yang berorientasi hasil: Membiayai hasil bukan masukan (Funding outcomes, Not input)
  7. Pemerintah berorientasi pada pelanggan: Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi (Meeting the Needs of Customer, not be Bureaucracy)
  8. Pemerintah wirausaha: Menghasilkan ketimbang membelanjakan (Earning Rather than Spending)
  9. Pemerintah antisipatif (anticipatory government): Mencegah ketimbang Mengobati (Preventon Rather than Cure)
  10. Pemerintah desentralisasi (decentralized government): Dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja (From Hierarchy to Participation and Teamwork) Dengan melihat beberapa tantangan dari masyarakat, diantaranya : (a) Perkembangan teknologi sudah sangat maju. (b) Kebutuhan masyarakat dan bisnis semakin kompleks. (c) Staf banyak yang berpendidikan tinggi Maka pemerintah perlu untuk : •Menurunkan wewenang melalui organisasi, dengan mendorong mereka yang berurusan langsung dengan pelanggan untuk lebih banyak membuat keputusan (Pengambilan keputusan bergeser kepada masyarakat, asosiasi, pelanggan, LSM.) •Tujuan : Untuk memudahkan partisipasi masyarakat, serta terciptanya suasana kerja Tim. •Pejabat yang langsung berhubungan dengan masyarakat (from-line workers) harus diberi kewenangan yang sesuai. Karena dengan kewenangan yang diberikan akan memeungkikan terjadinya koordinasi “cross functional” antar semua instansi yang terkait.
  11. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (market oriented government) : Mendongkrak perubahan melalui pasar (Leveraging change throught the Market) Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar ( sistem insentif ) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Mekanisme pasar terbukti yang terbaik di dalam mengalokasi sumberdaya. (a) Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar, tidak memerintah dan mengawasi, tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar tidak merugikan masyarakat. (b) Lebih baik merekstrukturisasi pasar guna memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administrasi seperti pemberian layanan atau regulasi, komando dan control; (c) Tidak semua pelayanan public harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. (d) Kebijaksanaan public harus dapat memanfaatkan mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (e) Partisipasi pihak swasta perlu ditingkatkan.
  1. Relevansi Reinventing Government dengan Administrasi Publik di Indonesia.

Birokrasi memainkan peranan utama dalam pembangunan dan semakin kuat menunjukkan kecenderungan yang kurang baik: Sulit ditembus; Sentralistis; Top down; dan Hierarki sangat panjang. Birokrasi justru menyebabkan kelambanan, terlalu bertele-tele dan mematikan kreativitas. Birokrasi dianggap mengganggu mekanisme pasar, karena menciptakan distorsi ekonomi dan pada akhirnya menyebabkan inefisiensi organisasi. Era turbulance and uncertainty, teknologi informasi yang canggih, demanding community, dan persaingan ketat, menjadikan birokrasi tidak dapat bekerja dengan baik. Era globalisasi dan knowledge based economy, birokrasi perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan menekankan efisiensi.

Rethinking the government merupakan upaya untuk menjadikan pemerintah lebih bertorientasi pada strategic thinking, strategic vision, and strategic management. Salah satu bentuk New Public Management adalah model pemerintahan Osborne and Gaebler (2002) yang tertuang di dalam konsep “Reinventing Government”.

Tantangan yang timbul dari prinsip reinventing antara lain:

  1. Bagaimana mengimplementasikan konsep tersebut tanpa menimbulkan friksi yang justru akan menghambat efisiensi dan efektivitas birokrasi. Sebab prinsip reinventing government sesungguhnya baru mengena pada dimensi normatif, tetapi belum teruji secara empiris.
  2. Bagaimana menemukan strategi praktis untuk mengadopsi prinsip reinventing government ke dalam system dan mekanisme pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah melalui reinventing (sunarno, 2008) antara lain :

  1. Reorientasi. Meredefenisikan visi, misi, peran, strategi, implementasi, dan evaluasi kelembagaan pemerintah.
  2. Restrukturisasi. Menata ulang kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai kebutuhan dan tuntutan publik.
  3. Aliansi. Mensinergikan seluruh aktor, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam tim yang solid.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan good government yang didukung oleh penyelenggara Negara yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima (Sunarno, 2008). Sasaran reformasi birokrasi menurut Sunarno adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, netral dan sejahtera yang mampu menempatkan dirinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik; terwujudnya kelembagaan pemerintah yang profesional, fleksibel, efisien dan efektif baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah; terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat, tidak berbelit-belit, mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka bentuk dan peranan pemerintahan di masa mendatang adalah: Pemerintahan yang mendorong kompetisi antar pemberi jasa; Memberi wewenang kepada warga; Mengukur kinerja perwakilannya dengan memusatkan pada hasil, bukan masukan; Digerakkan oleh tujuan/missi, bukan oleh peraturan; Menempatkan klien sebagai pelanggan dan menawarkan kepada mereka banyak pilihan; Lebih baik mencegah masalah ketimbang hanya memberi servis sesudah masalah muncul; Mencurahkan energinya untuk memperoleh uang, tidak hanya membelanjakan; Mendesentralisasikan wewenang dengan menjalankan manajemen partisipasi; Lebih menyukai mekanisme pasar ketimbang mekanisme birokratis; Memfokuskan pada mengkatalisasi semua sector – pemerintah, swasta, dan lembaga sukarela – kedalam tindakan untuk memecahkan masalah. Seluruh bentuk peranan pemerintahan yang diharapkan dimasa yang akan datang ini sesuai dengan Prinsip-prinsip dari Reinventing Government.

  1. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Pemerintah perlu menyusun Standar Pelayanan bagi setiap institusi di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh Pemerintah/Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Ada lima cara perbaikan di sektor pelayanan publik yang patut dipertimbangkan: Mempercepat terbentuknya UU Pelayanan Publik, Pembentukan pelayanan publik satu atap (one stop services), Transparansi biaya pengurusan pelayanan publik, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memungkinkan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan tugas Pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi sarana perekat Integrasi bangsa. Untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang Good dan Clean Government.

 

DAFTAR PUSTAKA

Depdagri, 2004. Modul Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Atap. LAN-RI Jakarta.

Gasperz, Vincent, 2006. Total Quality Management (TQM), untuk Praktisi Bisnis dan Industri, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Handoko, Hani T, 1987. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta, 1987.

Hening Widiatmoko, 2007. Pelayanan Publik melalui Pendekatan Sistem dalam Penerapan Ekologi Administrasi Publik. dari http://www.yahoo.co.id

Jurnal Desentralisasi, Lembaga Adminisrasi Negara Republik Indonesia, Volume 5 No. 3, Tahun 2004

Jurnal Ilmiah, Admnistrasi Publik, Birokrasi Era Reformasi, Vol. V No 1, September 2004 – Februari 2005.

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Penataan Kelembagaan Pemerintahan, Edisi 7, Tahun 2002, Penerbit, Masyarakat Ilmu Pemerintahan.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

Leach, Steve; Stewart, John and Kieron Walsh, 1994. The Changing Organization and Management of Local Government, McMillan Press Ltd.

Lembaga Adminisrasi Negara Republik Indonesia, 2006. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jakarta, LAN.

Lembaga Adminisrasi Negara Republik Indonesia,2005. Penyusunan Standar Operating Procedure, Jakarta, LAN.